UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Kamis, 21 Maret 2019 00:45
DUH MIRIS..!! Masi Ada Nelayan yang Gunakan Trawl
ilustrasi ikan tangkapan.

PROKAL.CO, PONTIANAK — Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan izin operasional alat tangkap ikan berjenis pukat atau trawl sejak beberapa tahun silam. Itu seiring dengan masih berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, pukat dan trawl termasuk alat tangkap yang dilarang.

“Kami tidak pernah lagi keluarkan izin maupun rekomendasi pukat hela, pukat tarik (trawl). Hanya harus diakui masih ada nelayan memakainya,” ungkap Herti Herawaty, Kepala DKP Kalbar, belum lama ini.

Menurutnya, meskipun sudah adanya pelarangan, faktanya alat tangkap ikan tersebut masih beroperasi di sejumlah daerah di Kalbar. Masalahnya ada dua sisi yang harus dipertimbangkan. 

“Di satu sisi, kami bicara masalah kelestarian lautan. Sementara sisi lain bicara aktivitas nelayan dan perut mereka. Ini harus seimbang,” katanya seperti dikutip dari laman Pontianak Post.

Herti menambahkan seandainya dilakukan pemusnahan secara refresif dan massal, sepertinya juga tidak mungkin. Maka pihaknya terus berupaya mensosialisasi alat tangkap ramah lingkungan. 

“Ada menolak. Banyak juga menerima. Beberapa kasus diberikan bantuan alat ramah lingkuingan ke nelayan ternyata bisa berhasil. Tak melulu harus mengandalkan trawl,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Herti, memberikan secara langsung dan semua rasanya juga tidak mungkin. Alasannya keuangan negara terbatas sekali. Dengan keterbatasan tersebut, ada kearifan lokal diberdayakan nelayan tradisional setempat.

Misalnya di Kabupaten Sambas, nelayan sudah menyepakati hanya akan mempergunakan sebanyak 100 trawl saja. Tidak boleh ditambah hingga alat tangkap tersebut benar-benar musnah. 

“Sedikit demi sedikit beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Makanya, jika ada trawl luar masuk ke kampung, bakalan dihalau nelayan lokal dan diberikan sanksi pidana,” ujarnya.

Kearifan lokal merupakan buah kesepakatan nelayan dan para pemangku kebijakan. Kearifan lokal seperti begini harusnya didorong untuk menjaga sumber daya alam laut. “Kami (DKP Kalbar) terus dorong,” kata Herti.

Dia melanjutkan bahwa Gubernur Kalbar belum memberikan instruksi mengenai trawl ini. Hanya kaitannya menjaga bagaimana BBM subsidi diperoleh nelayan secara merata. 

“Intinya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 masih berlaku. DKP juga secara bijak harus menyeimbangi,” tuturnya. 

DKP berharap masyarakat mau menerima alat tangkap ramah lingkungan sebagai pengganti pukat trawl. “Masih terus kami lakukan sosialisasi, kepada nelayan yang menggunakan pukat trawl,” kata Herti di Pontianak, kemarin. 

Hingga saat ini polemik penggunaan pukat trawl untuk menangkap ikan saat ini masih berjalan. Masih ada nelayan di pesisir Kalimantan Barat menggunakan pukat trawl untuk menangkap ikan. 

Menurut Herti, masyarakat mendapatkan hasil yang produktif sejak berpindah alat tangkap. Dari sebelumnya trawl, kini menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Bahkan hasilnya lebih meningkat dibandingkan menggunakan trawl. 

Hanya saja, menurut penggantian alat tangkap itu sudah serta merta dilakukan. Alasannya karena melihat kesiapan sekaligus jumlah anggaran negara yang terbatas.

“Langkah lain yang dilakukan, adanya kesepakatan di suatu kampung nelayan untuk tidak lagi menambah pengguna pukat trawl dengan beralih sedikit-sedikit ke pukat ramah lingkungan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia memastikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat terus mendorong komitmen bersama nelayan untuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.(mse/den)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*