UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Minggu, 17 Maret 2019 10:12
Guru Honorer Ngambek, Begini Kata Gubernur Sutarmidji
KELUH KESAH: Perwakilan guru honorer Kabupaten Kayong Utara saat berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya adalah tertundanya tiga bulan gaji yang belum dibayarkan, Jumat (15/3). HARYADI/PONTIANAKPOST

PROKAL.CO, PONTIANAK- Gubernur Kalbar Sutarmidji menanggapi protes para guru honorer daerah asal Kabupaten Kayong Utara yang belum menerima gaji selama tiga bulan. Menurutnya, keterlambatan pembayaran itu hanya karena administrasi yang belum lengkap dari para guru yang bersangkutan. 

 "Masalah pencairan anggaran itu pasti karena administrasi yang belum. Kalau genah tidak mungkin kami tahan-tahan, kami tidak mungkin menahan itu. Malah harus cepat," ungkapnya kepada Pontianak Post, Jumat (15/3).

Sesuai aturan dijelaskannya, pemerintah baru bisa mengeluarkan anggaran ketika administrasi yang ada sudah lengkap. Seperti dicontohkannya, ketika ada 200 guru honda yang harus dibayarkan, tetapi ada satu guru saja yang administrasinya belum lengkap, maka tetap belum bisa dibayarkan untuk semuanya. 

"Ini hanya masalah administrasi. Mengapa daerah lain tidak bermasalah. Kalau misalnya bermasalah sumbernya satu dari sini di dinas (Disdikbud Kalbar), ya semuanya masalah. Katanya sih ada beberapa guru yang belum mencantumkan nomor rekeningnya," ujarnya. 

Orang nomor satu di Kalbar itu memastikan dari sisi anggaran sama sekali tidak ada masalah. Hanya perlu kelengkapan secara administrasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Taat adminsitrasi dinilainya sangat penting dan harus benar-benar diketahui oleh para guru honda tersebut. 

"Contoh BOS (bantuan operasional sekolah) itu selalu ada temuan setiap audit, paling banyak BOS, masalah administrasi. Yang banyak temuan itu misalnya dana dari pusat yang langsung ke sekolah, yang pusing kabupaten/kota," jelasnya.

Ia menyayangkan aksi yang dilakukan guru honorer tersebut menginap di kawasan Kantor Disdikbud Kalbar. Sebagai aparatur penyelenggara negara menurutnya tidak pantas melakukan demo, mogok atau lain sebagainya. 

"Karena semua aturan pasti ada solusinya. Semua aturan harus tertib," ucapnya.

Sepanjang administrasinya lengkap kemudian semua sudah dijalankan sesuai aturan, ia mengatakan Pemprov tidak akan mungkin menahan hak mereka. 

"Kecuali sudah lengkap semua belum diproses, maka sampaikan saja ke saya. Cukup hal-hal seperti ini whatsapp saja saya atau SMS. Kaitan dengan masalah pegawai semuanya saya prioritaskan ditangani cepat. Tidak ada tunda-tunda," pungkasnya.(bar)


BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*