UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 12 Januari 2019 11:33
Tunda Eksekusi Lahan Sengketa, Berniat Tertibkan Oknum Nakal

PROKAL.CO, JAKARTA – Kodam XII/Tanjungpura memastikan bahwa Jumat (11/1) sama sekali tidak ada eksekusi lahan di Pasar Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pihak Kodim 1202/Singkawang memutuskan untuk menunda eksekusi. Namun demikian, mereka membantah keberadaan putusan pengadilan yang memenangkan masyarakat setempat. Sebab, lahan yang menjadi sengketa milik TNI AD.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Aulia Fahmi Dalimunthe menjelaskan, sejak 1961 TNI AD sudah mengantongi bukti dan surat kepemilikan lahan seluas 2,6 hektare itu. Melalui komando kewilayahan setempat, masyarakat lantas diperbolehkan menggunakan lahan tersebut untuk sementara waktu. ”Jadi, masyarakat yang mau menggunakan silakan. Tapi, sementara sifatnya,” ungkap dia kepada Jawa Pos.

Langkah itu dilakukan dalam rangka pembinaan teritorial oleh TNI AD. Aulia Fahmi mengakui sampai saat ini lahan tersebut belum dipakai oleh instansinya. Malahah sudah ada sebagian lahan yang masuk Pasar Sanggau Ledo. ”Dan itu lahannya jadi pasar sekarang. Dan itu strategis memang,” ucap dia. Hanya saja, pihaknya kecewa lantaran ada oknum masyarakat yang nakal dengan menyalahgunakan izin penggunaan lahan tersebut.

Tanpa sepengatahuan TNI AD, mereka menyemawakan kembali lahan yang dipinjam. Dengan tarif sewa yang dinilai sangat tinggi. Mencapai Rp 25 juta per tahun. ”Padahal awalnya kami tidak memungut biaya,” imbuhnya. Kalau pun sekarang ada pemungutan biaya Rp 300 ribu – Rp 400 ribu per bulan, itu tidak digunakan untuk kepentingan aparat. Melainkan untuk membayar pajak kepada negara. Sebab, aset milik TNI AD juga kena pajak.

Apalagi sebagian besar lahan milik matra darat di Pasar Sanggau Ledo dipakai untuk usaha. Aulia Fahmi memastikan, penarikan biaya oleh TNI AD sudah melalui perjanjian yang ditandatangani oleh peminjam lahan dengan aparat setempat. Sehingga tidak ada persoalan terkait hal itu. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa surat peringatan untuk mengosongkan lahan keluar lantaran instansinya ingin menertibkan oknum yang menyalahgunakan izin.

 

Dari total seratus kepala keluarga lebih, tidak kurang sebanyak 30 kepala keluarga di antaranya belum menuruti surat peringatan itu. Mereka memilih bertahan lantaran merasa memiliki lahan tersebut. Aulia Fahmi memastikan, Kodim 1202/Singkawang maupun Kodam XII/Tanjungpura tidak akan main hakim sendiri. ”Tentara juga manusia. Kami juga pakai perasaan. Masih memberi peringatan-peringatan,” bebernya.

Yang pasti, sambung Aulia Fahmi, dengan bukti dan surat kepemilikan, TNI AD berhak atas lahan tersebut. Apabila instansinya membutuhkan lahan itu, mereka akan menggunakannya. Secara otomatis, masyarakat yang selama ini tinggal dengan meminjam lahan di sana harus keluar. Sebab, itu juga ada dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani sebelum mendapat izin menempati lahan tersebut.

Termasuk di antaranya bangunan-bangunan yang dibangun oleh masyarakat. ”Apabila membuat bangunan, bangunan yang ada (di atas lahan TNI AD) akan diserahkan kepada koramil. Itu sendiri mereka buat,” jelas Aulia Fahmi. Lantas bagaimana dengan ancaman masyarakat setempat untuk pindah ke Malaysia? Dia tidak banyak komentar. Sebab, TNI AD berpegang pada bukti dan surat kepemilikan yang mereka kantongi. (syn/)

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*