UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Kamis, 10 Januari 2019 10:27
13 Rumah Sakit di Provinsi Ini Belum Terakreditas

Harus Kantongi Sertifikat Dalam Tempo Enam Bulan

ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK - Sebanyak tiga belas rumah sakit (RS) di Kalimantan Barat (Kalbar) belum terakreditasi. Sesuai tenggat waktu yang diberikan BPJS Kesehatan, RS tersebut harus sudah mengantongi sertifikat akreditasi dalam tempo enam bulan ke depan. Jika tidak, maka hubungan kemitraan mereka dengan BPJS akan diputus dan mereka tidak dapat lagi melayani pasien peserta BPJS.

Hal Ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan tersebut menyatakan bahwa RS yang masih ingin bekerja sama dengan BPJS harus terakreditasi terhitung sejak 1 Januari 2019.

Meski demikian, dari laman Pontianak Post dilaporkan, berdasarkan hasil evaluasi, Kemenkes masih memberikan kelonggaran bahwa rumah-rumah sakit tersebut tetap bisa bekerja sama dengan BPJS sampai Juni 2019. Seperti diketahui, di seluruh Indonesia, terdapat 169 RS yang belum terakreditasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harry Agung mengungkapkan, per 1 Januari 2019, masih ada 13 RS di provinsi ini yang belum terakreditasi. Sementara total RS dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS ada 45 unit. Artinya ada 32 unit yang sudah memenuhi syarat tersebut, meliputi RS umum daerah, RS swasta, RS TNI, RS Polri serta klinik utama.

"Klinik utama itu klinik yang melayani rawat inap," katanya. Harry juga menjelaskan, untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan terhadap masyarakat, Kemenkes telah mengambil kebijakan khusus. Kebijakan itu dikeluarkan melalui surat rekomendasi per 31 Desember 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi pada 4 Januari 2019.

Kedua rekomendasi itu pada intinya menyatakan bahwa RS yang belum terakreditasi tetap dapat bekerja sama dengan BPJS, termasuk 13 RS yang ada di Kalbar tersebut. Dengan demikian, rumah-rumah sakit itu tetap bisa melanjutkan pelayanannya kepada peserta BPJS.

"Tapi salah satunya memang dalam rekomendasi itu disebutkan bahwa RS harus berkomitmen menyelesaikan proses akreditasinya sampai Juni 2019, sekitar enam bulan ini," ujarnya. Untuk menyelesaikan proses akreditasi, menurutnya banyak hal perlu dilakukan masing-masing RS. Tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan sarana, tetapi juga berkenaan dengan sumber daya manusia serta komitmen dari RS itu sendiri.

Intinya adalah bagaimana agar RS bisa patuh terhadap standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi RS. "Saya kira tiap RS punya kendala atau tantangan masing-masing. Yang jelas semuanya terkait dengan sumber daya apakah itu manusianya, sarana prasarana dan fasilitas lain," katanya.

Proses akreditasi diakui bukanlah suatu hal yang mudah dan cepat. Prosesnya membutuhkan banyak persiapan. RS harus membentuk tim akreditasi sendiri, kemudian melakukan self assessment, serta ada pendampingan dari tim akreditasi sampai siap untuk dinilai komisi.

"Mudah-mudahan mereka kan 13 RS ini sudah membuat komitmen kepada Kemenkes semua untuk bisa menyelesaikan sampai Juni 2019. Diharapkan dalam enam bulan bisa diselesaikan," harapnya.

Dalam hal ini, dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota juga ikut berperan sebagai pembina untuk menuju akreditasi tersebut. "Ada visitasi yang dilakukan sehingga upaya proses akreditasi RS ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dalam akreditasi RS ini, kata Harry, pada prinsipnya ada dua hal yang dinilai. Pertama berkaitan dengan mutu manajemen dan kedua adalah mutu klinis dari RS tersebut. "Jadi perlu integrasi antara mutu manajemen dan klinisnya," ucap dia.

Dari 13 RS tersebut, menurutnya semua sudah melakukan proses ke arah akreditasi. Ada yang masih dalam tahapan persiapan dan ada pula yang sudah berjalan. Karena itu, ia optimistis semuanya akan mampu memenuhi target terakreditasi sampai dengan Juni 2019.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Getry Adhikusuma memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan semua RS, baik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pontianak maupun se-Kalbar.

Namun, ia menekankan bahwa akreditasi RS adalah syarat wajib. Hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam menjalin kerjasama, kata Getry, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing yang melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dan atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, serta komitmen pelayanan dari RS atau fasilitas kesehatan.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

"Dengan demikian, RS yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Kecuali ada ketentuan lain," terang Gerry.

Gerry juga menambahkan saat ini se-Kalbar ada sekitar 47 RS atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Semuanya sudah melaksanakan proses akreditasi atau mendapat surat rekomendasi dari Kemenkes agar bisa melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Jadi adanya anggapan bahwa penghentian kontrak dengan beberapa RS dikarenakan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah tidak benar dan tidak ada kaitannya sama sekali," katanya. Sampai saat ini, pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalaupun memang ada RS yang diputus kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan, ia meminta masyarakat yang tengah dirawat di RS tersebut tidak perlu khawatir. Sebab, seluruh pasien yang masuk sebelum 1 Januari 2019 tetap akan dirawat sampai sembuh.(bar/pp)


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 12:20
Sebagian Potret Bangunan Sekolah Dasar di Kalbar

Tidak Layak Jadi Ruang Cerdaskan Anak Bangsa

Tak heran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar jauh tertinggal dari…

Selasa, 22 Januari 2019 12:16

Kapal Motor Tenggelam, 8 Ditemukan Tak Bernyawa, 4 Hilang

PUTUSSIBAU- Rakyat Kalbar memberitakan, pencarian 12 korban hilang tenggelamnya kapal…

Kamis, 17 Januari 2019 11:41

KENAPA INI..!! Sebelas Pria Terkapar, Satu Sudah Tak Bernapas

PUTUSSIBAU-  12 karyawan pupuk dan anak buah kapal (ABK) Sri…

Selasa, 15 Januari 2019 10:22

Mau Diselundupkan ke Malaysia, Arwana Senilai Rp 2 M Diamankan

ENTIKONG- Petugas perbatasan berhasil menggagalkan penyelundupan 4.500 ekor anak ikan…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:24

Gubernur ‘Ancam’ Kepala Dinas

 PONTIANAK- Pelayanan publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar masih…

Sabtu, 12 Januari 2019 11:33

Tunda Eksekusi Lahan Sengketa, Berniat Tertibkan Oknum Nakal

JAKARTA – Kodam XII/Tanjungpura memastikan bahwa Jumat (11/1) sama sekali…

Kamis, 10 Januari 2019 10:55

Tahun Lalu Saja, di Pontianak Ribuan Perempuan Menjanda

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kelas…

Kamis, 10 Januari 2019 10:27

13 Rumah Sakit di Provinsi Ini Belum Terakreditas

PONTIANAK - Sebanyak tiga belas rumah sakit (RS) di Kalimantan…

Kamis, 10 Januari 2019 10:16
Satpol PP Pontianak Sita 31 Tabung Gas Bersubsidi

AWAS..!! Selewengkan BBM Premium, Pengawas SPBU dan Spekulan Terancam 3 Tahun Penjara

PONTIANAK- Julmadi alias Jul, tak bisa mengelak lagi. Pria 34…

Kamis, 10 Januari 2019 10:13

KENAPA INI..?? Sudah Tersangka, Kepsek SDLB Sintang Belum Ditahan

SINTANG- Diberitakan Rakyat Kalbar, sejak dilakukan pengeledahan oleh Satuan Khusus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*