UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 19 Desember 2018 12:43
PETI di Sintang Boleh, Asalkan Zero Mercuri
Penambang Emas Itu Bertahan Hidup, Bukan untuk Kaya
AUDENSI. Jarot Winarno (jas cokelat) menerima puluhan orang Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang di ruang tunggu Pendopo Bupati Sintang, Selasa (18/12) sore. Faiful Fuat-RK

PROKAL.CO, SINTANG- Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang terus menuntut solusi. Agar tetap diperkenankan melakukan aktivitas PETI.

Selasa (18/12) sore, puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang menggelar pertemuan dengan Bupati Sintang Jarot Winarno beserta instansi terkait di ruang tunggu Pendopo Bupati Sintang, Selasa (18/12) sore. Pada kesempatan tersebut, Jarot dalam mengatakan, Jumat (14/12) sore dirinya sudah bertemu Kapolda dan Gubernur Kalbar untuk membahas perihal wilayah pertambangan rakyat (WPR). Saat itu, Gubernur proses WPR agar dipercepat. Kapolda juga menyatakan, improvisasi mengatasi masalah ini silakan saja dengan WPR. “Tetapi penegakan hukum tetap jalan," jelasnya.

Pada pertemuan itu, ada beberapa solusi yang didapat. Diantaranya, tambang emas harus nol mercuri, tak mengunakan alat berat, dan tidak menyentuh lima titik PDAM yang ada di Sintang. Kemudian betul-betul untuk mempertahankan hidup, bukan cari kaya. Selanjutnya memperhitungkan daya tampung sungai, mempertahankan konsep Sintang Lestari, lingkungan dijaga, tidak dekat dengan fasilitas umum dan membuat tebing longsor. "Solusi ini akan kita sampaikan ke Kapolda dan Gubernur," ujarnya.

Jarot mengatakan, bahwa solusi itu bukan tak beralasan. Harus nol mercuri, karena kadar merkuri di sungai Melawi dan Kapuas sudah di atas ambang batas aman. Sementara air sungai disedot PDAM dan kemudian dialirkan kepada 40 ribu konsumen di Sintang.   “Itukan jadi berbahaya, begitu juga dengan solusi yang lainnya. Bakar ladang saja kita atur dengan baik, apalagi aktivitas PETI," tuturnya.

Dijelaskan Jarot, saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedangkan mengembangkan sianida basah untuk menggantikan merkuri. Sianida basah ini lebih murah, efektif dan tidak berbahaya.  "Jadi intinya harus zero merkuri. Jadi akan kita berikan toleransi di sungai apabila tidak mengunakan mercuri," tegasnya.

Pihaknya juga akan berjuang untuk mengadakan WPR. Syaratnya status tanah negara maksimal 25 hektare di suatu wilayah dan hanya untuk 25 mesin. Terkait ini, ada lima WPR yang diusulkan. Tapi hanya 4 yang akan diperjuangkan. “Saya juga akan bawa perwakilan pekerja PETI saat betemu Kapolda dan Gubernur Kalbar. Kita sama sama berjuang," seru Jarot.

Sementara itu, Dedi Wahyudi dari WWF Sintang menjelaskan, bahwa penyelamatan lingkungan harus dengan tetap memperhatikan masalah ekonomi. Tapi pada kenyataannya itu tidak sejalan. Dalam konsep Sintang Lestari, harus ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi, ekologi dan sosial budaya. “Artinya pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, tapi faktanya budaya kita dihancurkan oleh PETI," terangnya.

Dijelaskannya, aktivitas PETI menurunkan kualitas baku air. Kekeruhan air mempengaruhi biotik sungai. Meski pihaknya tidak berwenang untuk menghentikan PETI, tetapi terus mendorong agar membantu peralihan kerja. "Untuk WPR juga perlu melihat tata ruang yang ada," ucap Dedi.

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra menjelaskan, sudah banyak penelitian tentang kualitas air sungai Melawi dan Kapuas. Dimana percampuran berbagai materi akibat PETI bisa menyebabkan penyakit kanker dan ginjal akibat di konsumsi terus menerus.

Pertama yang menerima dampaknya tentu saja masyarakat pesisir. Tanjung di sungai juga berkurang. “Maka dari itu, kami selalu melakukan evaluasi atas kualitas air sungai Melawi dan Kapuas ini," tuturnya.

Diberitakan Rakyat  Kalbar, Terkait WPR kata dia, juga harus melalui kajian mendalam dan AMDAL. Karena PETI tidak hanya persoalan merkuri, tetapi juga lumpur berdampak negatif. "Jadi bagi saya, PETI di sungai tidak ada toleransi lagi," lugas Rayendra.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang, Asmidi mengatakan, sampai sekarang belum ada solusi dari masalah ini. Pihaknya menuntut solusi karena ini menyangkut masa depan para pekerja penambang emas dan keluarga. “Kami juga belum ada pekerjaan lain. Sementara WPR butuh proses," katanya.

Pihaknya kata Asmidi, siap melaksanakan mekanisme zero merkuri. Namun untuk itu tetap harus menunggu keputusan dari Kapolda dan Gubernur. Jadi untuk sementara mereka ngangur dari penambang emas. “Karena hasil solusi yang didapat tadi harus disampaikan dulu ke Gubernur dan Kapolda untuk mendapat izin," jelas Asmidji.

Salah seorang pekerja pemambang emas, Keramai mengatakan, kalau dihentikan pihaknya akan berontak. Karena pekerjaan tersebut merupakan keperluan keluarga. Mereka minta diberi petunjuk untuk bisa bekerja selama proses WPR. “Kami warga negara dan punya hak atas tanah kami," sebutnya.

Saat ini kata dia, ada ribuan orang menunggu hasil dialog kemarin. Untuk berhenti bekerja rasanya berat sekali. Ditegaskan juga oleh dia, mereka tidak pernah menerima surat kesepakatan Forkompinda Sintang sebelumnya. "Kami hanya lihat melalui media sosial. Tetapi kami patuh dan menghentikan pekerjaan ini,” tuturnya.   “Kami hanya minta diizinkan bekerja selama proses pengurusan WPR. Kami belum pernah mendengar ada kasus penyakit karena merkuri," timpal Keramai.

Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan koordinasi ke dinas ESDM Kalbar. Hasilnya memang WPR memerlukan waktu, karena harus ada kajian. Walau DPRD Sintang juga ada kewenangan dalam proses pengurusan WPR. “Dampak dari PETI tidak bisa kita tutupi. Kami di DPRD siap bantu dalam mengurus WPR," pungkas Syahroni. (Saiful Fuat/rk)


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 00:51

TEGAS..!! Hashim: Prabowo Ingin Hapus Pancasila, Itu Fitnah

SINTANG-Beredar isu Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto akan…

Kamis, 21 Maret 2019 00:48

Ini Dia Jalur Favorit Sabu Malaysia Masuk Indonesia

PONTIANAK-RK. Kalbar menjadi daerah perlintasan utama penyelundupan narkoba dari negeri…

Kamis, 21 Maret 2019 00:45

DUH MIRIS..!! Masi Ada Nelayan yang Gunakan Trawl

PONTIANAK — Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar tidak pernah mengeluarkan…

Kamis, 21 Maret 2019 00:44

Mantan "KPK"-nya Malaysia Punya Pendapat Soal KPK Indonesia, Apa Itu..?

PONTIANAK— Penanganan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat (Indonesia) dengan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:49

Jembatan Kembar Landak Ditargetkan Selesai April

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono optimistis pengerjaan…

Minggu, 17 Maret 2019 10:19
100 Kg Sabu dan Ekstasi di Kotak Ikan

Penangkapan Besar Bukan Hal Baru di Kalbar

PONTIANAK  - Penyelundupan narkotika ke Kalimantan Barat (Kalbar) masih marak.…

Minggu, 17 Maret 2019 10:17

100 Kg Sabu dan Ekstasi di Kotak Ikan

PONTIANAK- Mengelabui aparat, 100 kilogram (Kg) sabu dan ekstasi disimpan…

Minggu, 17 Maret 2019 10:02

Jembatan Putus, Akses Sambas-Bengkayang Lumpuh

SAMBAS - Akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sambas dan…

Rabu, 13 Maret 2019 12:06

Istri Tersangka Teroris Syok

PONTIANAK - Penangkapan tersangka teroris berinisial PK alias SS, pada…

Selasa, 12 Maret 2019 13:45

Terduga Teroris Hendak Rampok Bank

PONTIANAK – Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*