UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 19 Desember 2018 12:43
PETI di Sintang Boleh, Asalkan Zero Mercuri
Penambang Emas Itu Bertahan Hidup, Bukan untuk Kaya
AUDENSI. Jarot Winarno (jas cokelat) menerima puluhan orang Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang di ruang tunggu Pendopo Bupati Sintang, Selasa (18/12) sore. Faiful Fuat-RK

PROKAL.CO, SINTANG- Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang terus menuntut solusi. Agar tetap diperkenankan melakukan aktivitas PETI.

Selasa (18/12) sore, puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang menggelar pertemuan dengan Bupati Sintang Jarot Winarno beserta instansi terkait di ruang tunggu Pendopo Bupati Sintang, Selasa (18/12) sore. Pada kesempatan tersebut, Jarot dalam mengatakan, Jumat (14/12) sore dirinya sudah bertemu Kapolda dan Gubernur Kalbar untuk membahas perihal wilayah pertambangan rakyat (WPR). Saat itu, Gubernur proses WPR agar dipercepat. Kapolda juga menyatakan, improvisasi mengatasi masalah ini silakan saja dengan WPR. “Tetapi penegakan hukum tetap jalan," jelasnya.

Pada pertemuan itu, ada beberapa solusi yang didapat. Diantaranya, tambang emas harus nol mercuri, tak mengunakan alat berat, dan tidak menyentuh lima titik PDAM yang ada di Sintang. Kemudian betul-betul untuk mempertahankan hidup, bukan cari kaya. Selanjutnya memperhitungkan daya tampung sungai, mempertahankan konsep Sintang Lestari, lingkungan dijaga, tidak dekat dengan fasilitas umum dan membuat tebing longsor. "Solusi ini akan kita sampaikan ke Kapolda dan Gubernur," ujarnya.

Jarot mengatakan, bahwa solusi itu bukan tak beralasan. Harus nol mercuri, karena kadar merkuri di sungai Melawi dan Kapuas sudah di atas ambang batas aman. Sementara air sungai disedot PDAM dan kemudian dialirkan kepada 40 ribu konsumen di Sintang.   “Itukan jadi berbahaya, begitu juga dengan solusi yang lainnya. Bakar ladang saja kita atur dengan baik, apalagi aktivitas PETI," tuturnya.

Dijelaskan Jarot, saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedangkan mengembangkan sianida basah untuk menggantikan merkuri. Sianida basah ini lebih murah, efektif dan tidak berbahaya.  "Jadi intinya harus zero merkuri. Jadi akan kita berikan toleransi di sungai apabila tidak mengunakan mercuri," tegasnya.

Pihaknya juga akan berjuang untuk mengadakan WPR. Syaratnya status tanah negara maksimal 25 hektare di suatu wilayah dan hanya untuk 25 mesin. Terkait ini, ada lima WPR yang diusulkan. Tapi hanya 4 yang akan diperjuangkan. “Saya juga akan bawa perwakilan pekerja PETI saat betemu Kapolda dan Gubernur Kalbar. Kita sama sama berjuang," seru Jarot.

Sementara itu, Dedi Wahyudi dari WWF Sintang menjelaskan, bahwa penyelamatan lingkungan harus dengan tetap memperhatikan masalah ekonomi. Tapi pada kenyataannya itu tidak sejalan. Dalam konsep Sintang Lestari, harus ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi, ekologi dan sosial budaya. “Artinya pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, tapi faktanya budaya kita dihancurkan oleh PETI," terangnya.

Dijelaskannya, aktivitas PETI menurunkan kualitas baku air. Kekeruhan air mempengaruhi biotik sungai. Meski pihaknya tidak berwenang untuk menghentikan PETI, tetapi terus mendorong agar membantu peralihan kerja. "Untuk WPR juga perlu melihat tata ruang yang ada," ucap Dedi.

Ketua Sintang Fishing Club, Rayendra menjelaskan, sudah banyak penelitian tentang kualitas air sungai Melawi dan Kapuas. Dimana percampuran berbagai materi akibat PETI bisa menyebabkan penyakit kanker dan ginjal akibat di konsumsi terus menerus.

Pertama yang menerima dampaknya tentu saja masyarakat pesisir. Tanjung di sungai juga berkurang. “Maka dari itu, kami selalu melakukan evaluasi atas kualitas air sungai Melawi dan Kapuas ini," tuturnya.

Diberitakan Rakyat  Kalbar, Terkait WPR kata dia, juga harus melalui kajian mendalam dan AMDAL. Karena PETI tidak hanya persoalan merkuri, tetapi juga lumpur berdampak negatif. "Jadi bagi saya, PETI di sungai tidak ada toleransi lagi," lugas Rayendra.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pekerja Penambang Emas Kabupaten Sintang, Asmidi mengatakan, sampai sekarang belum ada solusi dari masalah ini. Pihaknya menuntut solusi karena ini menyangkut masa depan para pekerja penambang emas dan keluarga. “Kami juga belum ada pekerjaan lain. Sementara WPR butuh proses," katanya.

Pihaknya kata Asmidi, siap melaksanakan mekanisme zero merkuri. Namun untuk itu tetap harus menunggu keputusan dari Kapolda dan Gubernur. Jadi untuk sementara mereka ngangur dari penambang emas. “Karena hasil solusi yang didapat tadi harus disampaikan dulu ke Gubernur dan Kapolda untuk mendapat izin," jelas Asmidji.

Salah seorang pekerja pemambang emas, Keramai mengatakan, kalau dihentikan pihaknya akan berontak. Karena pekerjaan tersebut merupakan keperluan keluarga. Mereka minta diberi petunjuk untuk bisa bekerja selama proses WPR. “Kami warga negara dan punya hak atas tanah kami," sebutnya.

Saat ini kata dia, ada ribuan orang menunggu hasil dialog kemarin. Untuk berhenti bekerja rasanya berat sekali. Ditegaskan juga oleh dia, mereka tidak pernah menerima surat kesepakatan Forkompinda Sintang sebelumnya. "Kami hanya lihat melalui media sosial. Tetapi kami patuh dan menghentikan pekerjaan ini,” tuturnya.   “Kami hanya minta diizinkan bekerja selama proses pengurusan WPR. Kami belum pernah mendengar ada kasus penyakit karena merkuri," timpal Keramai.

Ketua Komisi A DPRD Sintang, Syahroni menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan koordinasi ke dinas ESDM Kalbar. Hasilnya memang WPR memerlukan waktu, karena harus ada kajian. Walau DPRD Sintang juga ada kewenangan dalam proses pengurusan WPR. “Dampak dari PETI tidak bisa kita tutupi. Kami di DPRD siap bantu dalam mengurus WPR," pungkas Syahroni. (Saiful Fuat/rk)


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 12:20
Sebagian Potret Bangunan Sekolah Dasar di Kalbar

Tidak Layak Jadi Ruang Cerdaskan Anak Bangsa

Tak heran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar jauh tertinggal dari…

Selasa, 22 Januari 2019 12:16

Kapal Motor Tenggelam, 8 Ditemukan Tak Bernyawa, 4 Hilang

PUTUSSIBAU- Rakyat Kalbar memberitakan, pencarian 12 korban hilang tenggelamnya kapal…

Kamis, 17 Januari 2019 11:41

KENAPA INI..!! Sebelas Pria Terkapar, Satu Sudah Tak Bernapas

PUTUSSIBAU-  12 karyawan pupuk dan anak buah kapal (ABK) Sri…

Selasa, 15 Januari 2019 10:22

Mau Diselundupkan ke Malaysia, Arwana Senilai Rp 2 M Diamankan

ENTIKONG- Petugas perbatasan berhasil menggagalkan penyelundupan 4.500 ekor anak ikan…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:24

Gubernur ‘Ancam’ Kepala Dinas

 PONTIANAK- Pelayanan publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar masih…

Sabtu, 12 Januari 2019 11:33

Tunda Eksekusi Lahan Sengketa, Berniat Tertibkan Oknum Nakal

JAKARTA – Kodam XII/Tanjungpura memastikan bahwa Jumat (11/1) sama sekali…

Kamis, 10 Januari 2019 10:55

Tahun Lalu Saja, di Pontianak Ribuan Perempuan Menjanda

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kelas…

Kamis, 10 Januari 2019 10:27

13 Rumah Sakit di Provinsi Ini Belum Terakreditas

PONTIANAK - Sebanyak tiga belas rumah sakit (RS) di Kalimantan…

Kamis, 10 Januari 2019 10:16
Satpol PP Pontianak Sita 31 Tabung Gas Bersubsidi

AWAS..!! Selewengkan BBM Premium, Pengawas SPBU dan Spekulan Terancam 3 Tahun Penjara

PONTIANAK- Julmadi alias Jul, tak bisa mengelak lagi. Pria 34…

Kamis, 10 Januari 2019 10:13

KENAPA INI..?? Sudah Tersangka, Kepsek SDLB Sintang Belum Ditahan

SINTANG- Diberitakan Rakyat Kalbar, sejak dilakukan pengeledahan oleh Satuan Khusus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*