UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Selasa, 11 Desember 2018 12:54
Mahasiswa Beraksi..!! Katakan Pemerintah Jalankan Reforma Agraria Palsu
UNJUK RASA. FPR Kalbar menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/12). Rizka Nanda-RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Peringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/12). Dalam aksinya, mereka menyampaikan 13 tuntuntan.

Diantara tuntutan massa adalah mewujudkan demokrasi seutuhnya sebagai syarat tegaknya HAM bagi rakyat Indonesia. Mereka juga minta hentikan kekerasan, kriminalisasi, intimidasi terhadap kaum tani. Kemudian membebaskan seluruh petani yang ditahan akibat konflik agraria.

Koordinator Aksi, Muhammad Azis Fiqri mengatakan, saat ini reforma agraria yang dijalankan Presiden tidak benar-benar untuk rakyat. Tapi hanya lead administrasi projects atau administrasi tanah. Bukan pembagian atas tanah ketika ada ketimpangan tanah. “Itu yang kami harap bisa diluruskan," kata saat diwawancarai.

Azis menuturkan, ketika reforma agraria benar-benar dijalankan pastinya akan ada perlindungan untuk komunitas pertanian. Namun kenyataannya pada saat ini komunitas pertanian juga tidak mengalami kenaikan signifikan. Baik itu kopra, sawit, maupun karet. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalbar ada 1,2 juta orang yang berprofesi sebagai petani karet dengan 632 ribu kartu keluarga. "Nah, itu kan membuktikan bahwasanya reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi adalah reforma agraria palsu bukan yang diinginkan masyarakat untuk diaktifkan secara menyeluruh," ungkap Azis.

Azis menilai konflik agraria di Kalbar dari tahun ke tahun juga tidak terelakan. Seperti kasus pada tahun 2016 pengungsian masyarakat Olak-Olak Kubu di Komnas HAM sampai saat ini juga belum diketahui kejelasan bagaimana kasus penyelesaiannya.  Belum lagi penangkapan paksa Ayub akibat konflik reforma agraria yang belum jelas kenapa bisa ditangkap.

"Belum lagi nota perdamaian yang ditandatangani oleh Efendi Liman dan Ponidi kepada PT Sintang Raya, namun dia juga ditahan selama 8 bulan. Padahal sudah ada nota perdamaian antar kedua belah pihak. Kami menuntut keadilan untuk ini," tukasnya.

Aksi yang diikuti Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA Kalbar), Serikat Buruh Kebun Kalbar (SBKB), Pembaru Kalbar, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pontianak, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Pemuda Dayak (SPD) Kalbar,  Serikat Perempuan Rakyat (SPR) Kalbar, dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Untan ini juga menilai pencabutan subsidi BBM dan LPG di masyarakat semakin menyengsarakan masyarakat. Lantaran kebutuhan hidup semakin naik setiap harinya.

Inflasi semakin hari semakin naik. Namun gaji buruh belum naik. Begitu pula dengan hak pekerja di perkebunan juga belum diberikan sepenuhnya. "Itu yang kami harap didengar oleh pemerintah," kata Azis.

Plt Kepala Bantuan Hukum Sekda Kalbar Ahmad Darmawel yang menemui peserta aksi meminta massa membuat laporan tertulis kepada Gubernur. Disertai dengan lampiran dokumen pendukung yang jelas. "Jadi untuk mempermudah Pemprov menindaklanjuti. Ini kan masih lisan, kita minta tertulis didukung dengan bukti," ujarnya.

Darmawel menuturkan, aspirasi pokok dari massa itu adalah terkait pekerja kebun yang merasa perusahan tidak bertanggungjawab. Selanjutnya permasalahan fitnahan. Kemudian meminta izin dan bertanya apa boleh melakukan pembakaran lahan.

"Mereka minta hak pekerja kita perlu bukti. Identitasnya. Betul atau tidak bekerja di perusahaan itu. Apakah kartu pekerja. Kemudian fisiknya mau lihat juga," ungkapnya.

Darmawel mengatakan, sebetulnya di Biro Hukum sudah ada layanan pengaduan masyarakat untuk perlindungan HAM. Meliputi beberapa poin. Yaitu mengenai konflik lahan, hak atas perempuan, penyandang cacat, dan hak masyarakat adat.  "Jadi boleh masyarakat melapor dan kita selama ini juga melayani seperti itu. Jadi mungkin dari mereka tidak tahu adanya layanan biro hukum itu tadi bisa diketahui," pungkasnya.  (Rizka Nanda/rk)

 


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 12:20
Sebagian Potret Bangunan Sekolah Dasar di Kalbar

Tidak Layak Jadi Ruang Cerdaskan Anak Bangsa

Tak heran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar jauh tertinggal dari…

Selasa, 22 Januari 2019 12:16

Kapal Motor Tenggelam, 8 Ditemukan Tak Bernyawa, 4 Hilang

PUTUSSIBAU- Rakyat Kalbar memberitakan, pencarian 12 korban hilang tenggelamnya kapal…

Kamis, 17 Januari 2019 11:41

KENAPA INI..!! Sebelas Pria Terkapar, Satu Sudah Tak Bernapas

PUTUSSIBAU-  12 karyawan pupuk dan anak buah kapal (ABK) Sri…

Selasa, 15 Januari 2019 10:22

Mau Diselundupkan ke Malaysia, Arwana Senilai Rp 2 M Diamankan

ENTIKONG- Petugas perbatasan berhasil menggagalkan penyelundupan 4.500 ekor anak ikan…

Sabtu, 12 Januari 2019 14:24

Gubernur ‘Ancam’ Kepala Dinas

 PONTIANAK- Pelayanan publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar masih…

Sabtu, 12 Januari 2019 11:33

Tunda Eksekusi Lahan Sengketa, Berniat Tertibkan Oknum Nakal

JAKARTA – Kodam XII/Tanjungpura memastikan bahwa Jumat (11/1) sama sekali…

Kamis, 10 Januari 2019 10:55

Tahun Lalu Saja, di Pontianak Ribuan Perempuan Menjanda

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kelas…

Kamis, 10 Januari 2019 10:27

13 Rumah Sakit di Provinsi Ini Belum Terakreditas

PONTIANAK - Sebanyak tiga belas rumah sakit (RS) di Kalimantan…

Kamis, 10 Januari 2019 10:16
Satpol PP Pontianak Sita 31 Tabung Gas Bersubsidi

AWAS..!! Selewengkan BBM Premium, Pengawas SPBU dan Spekulan Terancam 3 Tahun Penjara

PONTIANAK- Julmadi alias Jul, tak bisa mengelak lagi. Pria 34…

Kamis, 10 Januari 2019 10:13

KENAPA INI..?? Sudah Tersangka, Kepsek SDLB Sintang Belum Ditahan

SINTANG- Diberitakan Rakyat Kalbar, sejak dilakukan pengeledahan oleh Satuan Khusus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*