UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 01 Desember 2018 12:54
Karena Ada Dana Desa, Desa Enggan Jadi Kelurahan

Bagaimana Setelah Ada Dana Kelurahan?

ilustrasi

PROKAL.CO, SINTANG- Mulai tahun 2019, pemerintah pusat tidak hanya menggelontorkan dana desa. Namun juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se Indonesia. Rencana Presiden itu disambut baik oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno. Karena menurutnya, dana tersebut akan membantu energi dalam pengelolaan pembangunan yang lebih baik ke depannya. "Di Sintang ini ada 16 kelurahan, kalau kita dikasi dana itu, ya alhamdulillah. Setidaknya jadi adil dengan desa," ujarnya, belum lama ini.

Dijelaskannya, selama ini desa tak mau mengubah menjadi kelurahan. Karena khawatir tak akan mendapatkan program dana bantuan untuk desa. "Di Sintang ini Desa Baning merupakan yang terbesar di Sintang. Penduduknya capai 12 ribu orang. Tapi mereka tak mau jadi kelurahan. Makanya dengan adanya dana kelurahan ini, akan jadi adil," terangnya.

Maka dari itu, untuk mendukung program ini, Jarot mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan dana pendamping dari APBD. Kalau memang itu diperlukan. "Kelurahan itukan merupakan perangkat daerah juga. Perencanaan dan pengalokasian dan penggunaan dananya mungkin juga seperti perangkat daerah yang lain," ujarnya.

Disinggung dengan adanya dana kelurahan ini, apakah desa-desa yang ada di Sintang akan berubah menjadi kelurahan? Jarot mengatakan, belum tentu juga. Karena desa bagaimana pun tetap punya keunggulan tersendiri. "Desa inilah yang merupakan daerah otonom yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cuma desa dan kabupaten/kota. Makanya letak keunggulan desa ini di otonom," katanya.

Orang nomor satu di Bumi Senentang ini juga menjelaskan, bahwa apa yang telah dibacanya dalam dinamika pembahasan antara Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI, sudah disepakati. Bahwa anggarannya sebesar Rp3 triliun yang akan disalurkan ke seluruh kelurahan se Indonesia. "Tetapi ibu menteri juga menyampaikan, bahwa mekanisme penyaluran dan penggunaannya yang nanti akan dibuat aturannya. Ya kira-kira seperti itulah," pungkas Jarot.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, bahwa rencana tersebut tinggal finalisasinya saja dari DPR RI, dimana sekarang lagi dibahas. "Yang pasti rencana untuk dana kelurahan ini, kita sangat mendukung sekali agar dapat terwujud," katanya saat melakukan kunjungan ke Sintang beberapa waktu lalu.

Selama ini kata dia, ada kecemburuan antara desa dan kelurahan. Sebab desa diberi anggaran, baik dari APBD maupun APBN. Sedangkan kelurahan tidak. "Desa itu mendapatkan rata sekitar 15 sampai 20 miliar untuk pembanguan desa. Sedangkan kelurahan tidak ada," jelasnya.

Dijelaskannya, kalau tidak salah, Kepala Desa di Mempawah per bulannya mendapat Rp5,5 juta. Sedangkan kepala lurah, hanya gaji pegawainya. "Tentunya nanti dana awal kelurahan ini pasti dari APBN dulu, baru nanti kita juga akan ikut menganggarkan lewat APBD," demikian Norsan. (Saiful Fuat/rk)

 


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .