UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 30 November 2018 11:17
Tim Pencari Solusi PETI Hilang Tanpa Jejak
ilustrasi

PROKAL.CO, SINTANG- Tim pencari solusi yang dibentuk dan ditugaskan oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno untuk beraudiensi ke provinsi terkait solusi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sintang, dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini tim yang sudah dibentuk belum nampak hasil dari kinerjanya.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Kabupaten Sintang, Brotolomius Rupiyanto mengatakan, bahwa pembentukan tim ini berawal dari desakan sejumlah warga yang mengatasnamakan Perkumpulan Masyarakat Penambang Menuntut Keadilan (PM2K). "Saat itu mereka beraudiensi ke Bupati Sintang untuk meminta solusi persoalan PETI. Saya dan sejumlah kades lainnya ikut dalam audiensi tersebut," ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (29/11).

Lanjut Rupiyanto, pada saat itu, Bupati Sintang mengatakan pemerintah kabupaten tidak punya wewenang menerbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kewenangan sudah diambil alih oleh provinsi. Namum Pemkab Sintang tidak lepas tangan begitu saja dengan apa yang dialami oleh masyarakat dan membiarkan persoalan ini tanpa solusi.

Jadi Bupati Sintang memberikan pernyataan akan membentuk tim untuk beraudiensi ke pemerintah provinsi yang diketuai oleh Asisten Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Hadi dan anggota terdiri dari LH, ESDM dan tata ruang serta melibatkan kades dan tokoh masyarakat.  “Tim itu sudah dibentuk dan saya pernah didata dan nanti katanya dibawa ke provinsi. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi," jelasnya.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Menurut dia, jika memang pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat mencari solusi PETI, seharusnya tim yang sudah terbentuk tersebut segera berkoordinasi dengan provinsi.  “Saya tidak mengerti apa masalahnya. Hingga saat ini saya menunggu kabar, karena tim itu adalah kewenangan di Pemkab," terangnya.

Dikatakannya, banyak masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari hasil PETI, meski resiko penjara mengancam karena kegiatan penambangan ilegal. Seharusnya, penegak hukum dan pemerinah serta pekerja PETI duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.

 “Mestinya sekarang tidak bisa lagi melarang mereka dengan cara yang lebih agresif. Mungkin kita harus duduk satu meja, bercerita dengan mereka, kira-kira kalau PETI dilarang pemerintah menawarkan solusi apa. Ini kan belum pernah dilakukan,” sarannya.

Jika masyarakat disuruh memilih, tentu dikatakannya, pasti tidak mau masyarakat mempertaruhkan resiko nyawanya dengan bekerja PETI. Namun, tidak ada pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan bekerja lain sering kali merugi.

 “Mestinya pemerintah harus mencari jalan keluar buat mereka. Jangan melarang mereka tetapi coba gandeng mereka, bantu cari pekerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Welbertus mendukung langkah kepolisian menegakkan hukum dengan menertibkan PETI di Kabupaten Sintang. Hanya saja ke depan mesti ada solusi bijak dari para pemangku kepentingan.  “Jangan sampai masyarakat menjadi korban terus, makanya perlu ada solusi," kata legislator PDI-P ini.

Ia bahkan merasa kasihan dengan masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mencari emas secara ilegal ini harus berhadapan hukum setiap tahunnya. Sementara mereka tidak punya pilihan pekerjaan yang lain. "Kalau sudah tidak punya pilihan pekerjaan, jadi mau makan apa. Belum lagi bicara soal keperluan yang lain. Terkadang ada di antara mereka yang ditangkap hanya pekerja harian lepasnya saja, ini juga perlu keadilan," pungkasnya. (pul)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*