UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 03 November 2018 13:30
Pemekaran Kapuas Raya Jadi Perhatian Gubernur
Sutarmidji

PROKAL.CO, PONTIANAK-  Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar. Mereka diterima langsung Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Kunker Komisi II DPR RI ini guna mendalami lima program pemerintah yang telah dilaksanakan Pemprov Kalbar. Yaitu efektivitas dana desa, usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, proses seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), isu perbatasan, dan persiapan Pemilu 2019. Dipimpin Mardani Ali Sera, Komisi II DPR RI mengaku banyak informasi yang telah diterima mereka. Terutama dalam efektivitas dana desa yang ada di kalbar.  “Bagaimana efektivitas dana desa yang terus naik, ternyata Kalbar memberikan pelajaran yang baik,” ujar Mardani Ali Sera usai pertemuan di kantor Gubernur Kalbar, Kamis (1/11).

Dijelaskannya, bukan hanya dananya sekedar turun. Tapi dana desa untuk pencapaian dan memberikan kriteria 68 Desa Mandiri kepada pihaknya. Dengan adanya kriteria 68 Desa Mandiri yang tercapai, maka terwujudnya desa yang bisa mensejahterakan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya.  Masalah utama lainnya kata dia, terkait usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Diakuinya, Komisi II DPR RI mendapatkan penjelasan cukup baik dari Gubernur yang baru terpilih itu.

 “Bapak Gubernur Kalbar berserta jajarannya memberikan penjelasan secara logis dari sudut kesediaan dana, kesediaan lahan, kesediaan ASN dan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usulan Provinsi Kapuas Raya ini analisanya siap dan masuk,” tutur Mardani.

Sebelumnya, Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan, Kalbar memiliki luas wilayah kurang lebih 147.307 km persegi. Terdiri dari 14 kabupaten dan kota. Ada lima kabupaten yang langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kalbar memiliki panjang perbatasan sekitar 971 km.   “Karena luasnya kalbar satu sepertiga dari pulau jawa, kemudian Kabupaten Kapuas hulu jauh lebih luas dari provinsi Jawa Barat, sehingga yang perlu dipikirkan bagi kita pemekaran provinsi Kalbar. Karena di provinsi lain yang memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar saja bisa dimekarkan menjadi provinsi baru,” terangnya.

Jika Provinsi Kapuas Raya dimekarkan, jumlah penduduknya 1,7 juta. Terdapat tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menjadi perlu perhatian bagi pemerintah pusat, terutama DPR RI.

 “Tahun depan Kalbar juga sudah menganggarkan untuk perencanaan pembangunan kantor Gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya. Jadi di tahun 2020 kalau dimekarkan prosesnya bagaimana kita tetap membangun,” paparnya. Mantan Wali Kota Pontianak dua periode yang karib disapa Midji ini menambahkan, Kalbar sudah siap menjadi provinsi persiapan untuk Kapuas Raya. Untuk anggaran operasionalnya sudah disiapkan.

 “Kalbar sudah disiapkan pagu anggaran minimal yang diambil dari jumlah PAD yang diperoleh dari lima kabupaten itu untuk persiapan. Sehingga tidak menganggu operasional provinsi induk,” ungkapnya. Begitu pula dengan ASN ,sudah disiapkan Pemprov Kalbar. Sebab ASN dimanapun ditugaskan gajinya masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi, pembentukan provinsi Kapuas Raya ini sudah disiapkan secara matang. (Rizka Nanda/rk)

 


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*