UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Selasa, 02 Oktober 2018 09:40
Gubernur Sentil Perusahaan Sawit

Atasi Ketimpangan Cakupan, Gubernur Resmikan KPP Pratama Pontianak Timur

PRASASTI. Sutarmdiji menandatangani prasasti meresmikan KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (1/10). Humas

PROKAL.CO, PONTIANAK- Gubernur Kalbar Sutarmidji meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur yang berada di Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, Senin (1/10). Hadirnya KPP Pratama Pontianak Timur ini diharapkan meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemecahan wilayah kerja. Jika sebelumnya terdapat 11, kini diperbanyak menjadi 22 unit kantor. Di samping melakukan pemecahan wilayah kerja, DJP juga membentuk KPP Madya Bogor.

“Dengan diresmikannya 23 unit kantor baru ini, maka Ditjen Pajak memiliki 34 kantor wilayah, 352 KPP, dan 204 KP2KP di seluruh Indonesia,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalbar, Slamet Sutantyo.

Dilansir Rakyat Kalbar, penambahan satu Kanwil dan beberapa KPP ini dilakukan untuk mengakomodasi bertambahnya jumlah Wajib Pajak (WP) serta perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. KPP Pontianak Timur, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Utara, Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan. "Total terdaftar yang akan dilayani mencapai 106.491 WP, dengan target penerimaan sebesar Rp1,75 triliun," jelasnya.

Sementara itu, KPP Pratama Pontianak Barat menempati gedung di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 1, Pontianak Kota. KPP ini akan mengelola administrasi dari 99.963 WP. Target penerimaannya sebesar Rp1,15 triliun. KPP Pratama Pontianak Barat memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota.

Slamet yakin penataan organisasi yang dilakukan DJP dengan mulai dioperasikannya KPP Pratama Pontianak Timur mampu meningkatkan pelayanan kepada WP, tertib administrasi, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor pajak. "Serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak," katanya.

Penambahan unit ini merupakan bagian dari penataan organisasi yang sedang dilakukan DJP. Ini dalam rangka bagian dari reformasi perpajakan jilid III. Saat ini DJP melalui tim reformasi perpajakan tengah melakukan reformasi di bidang organisasi dan SDM.

Penyempurnaan struktur organisasi DJP ini dilakukan karena adanya ketidakseimbangan cakupan wilayah geografis. Kemudian  ketidakseimbangan cakupan pembayar pajak, format instansi vertikal yang belum mempertimbangkan organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali. “Serta adanya ketimpangan kompetensi dalam pelaksanaan proses bisnis DJP,” jelasnya.

KPP Pratama Pontianak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengadministrasian pelayanan dalam mengumpulkan penerimaan WP. Di Kota Pontianak pada 29 September 2018 mencapai 206.454 WP.

“Ketidakseimbangan cakupan wilayah geografis dan jumlah pembayar pajak serta potensi penerimaan yang besar dibandingkan jumlah pegawai di KPP Pratama Pontianak menjadi alasan utama reorganisasi ini,” paparnya.

Tahun ini, DJP mengemban tanggung jawab dengan mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp1.423,9 triliun (termasuk PPh migas). Sektor perpajakan ini menyokong porsi terbesar penerimaan APBN. Belanj-belanja pemerintah untuk pembangunan dan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ditopang dari penerimaan pajak.

Slamet menjelaskan, kinerja KPP Pratama Pontianak hingga minggu keempat September 2018 mencapai Rp1,919 triliun. Mengalami pertumbuhan 15,67 persen dari pencapaian target sebesar 66,28 persen. KPP Pratama Pontianak menopang 45,24 persen penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar. “Bahkan tidak hanya penerimaan, namun juga dari sisi jumlah WP pun memberi porsi yang cukup besar,” ungkap Slamet.

Sementara Sutarmidji menilai, pemecahan KPP Pratama Pontianak jadi dua wilayah sangat bagus. Karena dapat mempercepat pelayanan perpajakan. "Pelayanan lebih cepat dan lebih representatif. WP harus dilayani dengan baik," katanya.

Saat ini kata dia, banyak perusahaan nasional yang membuka usaha di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Sehingga KPP Pratama Pontianak harus meningkatkan pelayanan. Sebab perusahan-perusahan besar banyak mempunyai anak perusahaan dan kantor pusatnya Kota Pontianak.

“Contohnya perusahaan yang mempunyai sawit, untuk Kalbar nomor 2 terbesar di Indonesia, tapi kantor pusatnya tidak ada di Kalbar, sehingga bayarnya pajak di luar, maka dengan adanya KPP Pratama ini bisa meningkatkan penerimaan negara di Kalbar,” beber pria yang karib disapa Midji ini.

Dengan penambahan dua kantor KPP Pratama Pontianak diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Kalbar di sektor penerimaan pajak.  “Kita ingin perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor pusat di sini (Kalbar), potensi penerimaan negara nanti akan jauh lebih besar dibandingkan kita peroleh saat ini,” harapnya.

Menurut Midji, sekarang ini pertumbuhan ekonomi Kalbar sangat bagus. Dibuktikan dengan jumlah target pendapatan yang diharapkan mencapai Rp2,9 triliun. “Pertumbuhannya bagus saat ini dari target pajak yang ditentukan, di Kalbar memperoleh penerimaannya lebih puluhan persen yang masuk,” kata sebutnya.

Rasio penduduk dengan WP Kalbar yang baru 13 persen harus ditingkatkan. Mestinya untuk lima tahun kedepan bisa dua kali lipat. Untuk itu harus bekerjasama dengan berbagai pihak.

“Saya senang jika inkubator bisnis BI (Bank Indonesia) kalau diteruskan setiap enam bulan bisa mencetak sekitar ratusan usahawan baru dan ini menjadi peningkatan pajak,” harap Midji pada peresmian yang turut dihadiri Plt Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono itu. (Rizka Nanda, Nova Sari/rk)


BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*