UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Kamis, 27 September 2018 10:41
Tanahnya Dikuasai Pengembang, Pria Ini Layangkan Gugatan ke PN
KETERANGAN PERS. Usman Juntak dan Bernadus Rudistrianus menunjukkan berkas gugatan dan lokasi tanah sengketa, Rabu (26/9) sore—Ocsya Ade CP

PROKAL.CO, PONTIANAK- Maulana Muhammad, warga Jalan Parit Na’im, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Soesanto Tjandera ke Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Maulana menggugat karena menganggap tanahnya seluas kurang lebih 1,593 hektar telah dikuasai Soesanto, tak lain merupakan warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.

 “Bahwa selama ini, klien kami dalam hal ini sebagai penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanahnya kepada tergugat (Soesanto),” kata Kuasa Hukum Maulana, Usman Juntak, SH.MH dari Advokat Usman Juntak & Rekan, Rabu (26/9) sore.

Diberitakan Rakyat Kalbar, didampingi, tim kuasa hukum lainnya seperti Bernadus Rudistrianus, SH; Petrus, SH, dan Bambang Sudiono, SH, serta Bernadsius Arif, SH, Juntak menerangkan bahwa tanah yang dalam sengketa ini terletak di Jalan Dwi Ratna/Selat Panjang 2, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, dahulunya bernama Jalan Penunjang.

 “Jadi klien kami memiliki kurang lebih 35,5124 hektar tanah di sana. Lalu, tanah bagian tengah seluas kurang lebih 1,593 hektar itu dibangun perumahan dan ruko oleh tergugat tanpa izin klien kami. Kan tanah itu satu kesatuan. Satu hamparan. Kita sudah ada bukti jelas atas kepemilikan,” jelasnya.

Juntak menceritakan, tanah seluas 35,5124 hektar itu awalnya dibeli kliennya dari Hasanudin dan Lim Bok Seng. Masing-masing seluas 21,7324 dan 13,78 hektar. Kepemilikan tahan kliennya itu sesuai dengan bukti surat pernyataan jual beli tanah hasil garapan sendiri, pada 3 Januari 2005 yang juga diketahui Lurah Siantan Hulu, Register Nomor: 593.311/120/PEM dan Register Nomor: 593.311/32/PEM. Kemudian juga terdaftar di Kantor Notaris dan PPAT Gunardi Muhamad Hasan, SH Nomor: 729/X/waar/X/2014, pada 6 Oktober 2014.

Dengan harga keseluruhan yang dibayarkan kepada Hasanudin dan Lim Bok Seng kala itu sebesar Rp2,35 miliar. “Tanah itu kemudian dibayar dalam dua tahap sebagaimana bukti kwitansi pembayaran dari klien kami kepada Lim Bok Seng dan Hasanudin pada 8 Agustus 2008 dan 3 Januari 2011,” paparnya.

Jadi, kata Juntak, pada intinya dasar kepemilikan tanah oleh kliennya itu adalah Soerat Milik No: 757/MK dengan Nummer Van Het Percel 1431 yang diterbitkan oleh Pemerintah Keradjaan Pontianak S.P.J.M. Toeankoe Sulthan Pontianak, pada 14 Mei 1940. “Nah, dari tanah seluas 35,5124 hektar itu, maka tanah seluas 30 hektar sudah dikonversi,” ujarnya.

Konversi itu berdasarkan Surat Lurah Siantan Hulu yang tercatat dalam Register Nomor: 593.311/121/PEM pada 2 Febuari 2005 dan kemudian dilakukan pemecahan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang diterbit dan diketahui Lurah Siantan Hulu yang tercantum dalam Register Nomor: 593.311/67/PEM, pada 10 April 2006 seluas ukuran lebar 27 M/29 M dan panjang 340 M/335 M. “Tanah itu juga jelas dalam peta bahwa berbatasan dengan tahan siapa saja. Mulai dari sebelah timur, barat, utara dan selatan,” ujar Juntak.

Lalu, tanah yang semula seluas 30 hektar (setelah dikonversi), masih tersisa kurang lebih 21,2 hektar. Karena tanah seluas kurang lebih 8,8 hektar sudah dijual penggugat. Kepada H Ramli Lahmak dijual seluas 5 hektar yang sekarang sudah dibangun Komplek Perumahan Marissa 12 sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Pelepasan Hak Dan Kuasa Nomor: 348 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan PPAT Nurulita Cristiana Mayasari, SH.M.Kn. “Batas-batasanya juga jelas,” kata Juntak.

Kemudian dijual kepada H. Syahri seluas 2 hektar yang sekarang sudah dibangun menjadi Komplek Perumahan Tiara Pesona dengan batas-batas yang jelas. Termasuk dijual penggugat kepada Nur Hakim seluas 1,8 hektar dengan batas yang juga jelas.

Sebelumnya, Lim Bok Seng juga sempat menjual tanahnya kepada Pengurus Persatuan Islam Tionghoa (PITI) seluas 2 hektar. Tanah itu sudah dibangun Komplek Perumahan Dwi Ratna I, II dan III dengan batas-batas yang jelas.

 “Setelah penggugat menjual tanah miliknya seluas 8,8 hektar sebagaimana posita 2 gugatan, tanah hak milik penggugat masih tersisa seluas 21,2 hektar yang mana letaknya berada di tengah-tengah antara tanah milik PITI yang sudah dibangun komplek perumahan Dwi Ratna I, II dan III,” terangnya.

Kemudian, sambung Juntak, tanah milik yang dibeli H Ramli Lahmak sudah dibangun Komplek Perumahan Marissa 12. “Jelas klien kami merasa terkejut karena di atas tanah miliknya yang masih tersisa seluas 21,2 hektar sudah berdiri bangunan rumah toko (ruko) dan rumah milik tergugat. Tanah milik penggugat yang terkena dan dibangun ruko dan rumah oleh tergugat, seluas 15,930 hektar. Sehingga tanah milik penggugat yang semula 21,2 hektar berkurang menjadi 19,607 hektar,” papar Juntak.

Dia kembali menegaskan, bahwa selama ini kliennya tidak pernah menjual atau mengalihkan tanahnya kepada tergugat. Selain yang sudah dijual penggugat sebagiannya seluas 8,8 hektar kepada H Ramli Lahmak, H Syahri dan kepada Nur Hakim.

 “Sehingga atas tindakan dan perbuatan tergugat yang membangun ruko dan rumah di atas tanah milik penggugat seluas 1,593 hektar yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum,” tegas Juntak.

Apalagi, sambung dia, secara nyata letak lokasi objek tanah yang diakui oleh tergugat sebagai tanah miliknya yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 9537, tanggal 2 September 1981, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan Gambar Situasi No. 589/1981 tanggal 18 Juni 1981 seluas 15.930 M2 dianggap tidak jelas.

 “Karena objek perkara disebut terletak Jalan Dwi Ratna yang mana penamaan menjadi Jalan Dwi Ratna dan baru ada setelah Komplek Perumahan Dwi Ratna dibangun pada tahun 1985. Sedangkan dahulu tanah objek sengketa terletak di Jalan Penunjang, Kelurahan Siantan Hulu. Sehingga secara nyata letak tanah objek yang dimaksud tergugat adalah salah letak,” tegasnya kembali.

Sebelum adanya permohonan gugatan ini, pengugat sudah berkali-kali menegur dan melarang tergugat agar menghentikan seluruh aktivitas kegiatan pembangunan ruko dan puluhan rumah di atas tanah hak milik penggugat. Akan tetapi, kata Juntak, tergugat tidak mengindahkan teguran itu.

 “Sehingga tindakan dan perbuatan tergugat yang melakukan aktivitas kegiatan pembangunan di atas tanah milik penggugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sisa tanah milik penggugat, tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan tentu klien kami mengalami kerugian,” kata Juntak.

Kerugian dimaksud, tidak dapat mengelolah, memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah miliknya. “Kami hanya berharap tergugat untuk menyerahkan kembali tanah itu kepada penggugat dengan segera dan seketika tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini dibacakan. Kalau apabila dikompensasikan dengan harga ganti rugi tanah, maka sesuai harga pasaran tanah di lokasi tersebut dengan harga dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter,” harapnya.

Penggugat, kata Juntak, juga berharap sengketa ini segera selesai. Karena penggugat sangat khawatir atas tindakan dan perbuatan tergugat akan mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat. Karena apabila putusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusinya. Sehingga sangat patut dan beralasan hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan tergugat membangun ruko dan rumah di atas tanah milik penggugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Juntak juga memohon agar Kantor Pertanahan Kota Pontianak segera mengabulkan permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik No. 9537, tanggal 2 September 1981, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan Gambar Situasi No. 589/1981 tanggal 18 Juni 1981 seluas 15.930 M2 atas nama Soesanto Tjandera.

 “Karena, kalau tidak begitu, kasihan dengan pembeli rumah atau ruko di atas tanah sengketa ini,” pungkasnya. (oxa)


BACA JUGA

Minggu, 14 Oktober 2018 14:20

Tujuh Hari Dicari, Hamidah Tak Ditemukan

PONTIANAK- Tim SAR (search and rescue) gabungan yang terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak,…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:20

Ingin HUT Kota Pontianak Mendunia

PONTIANAK- HUT Kota Pontianak bisa menjadi jualan menarik. Ke mana-mana. Nusantara, hingga dunia. Dalam…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:05

Bawaslu Pontianak Ajak Media Massa Awasi Pemilu

PONTIANAK- Media massa menjadi salah satu pilar demokrasi. Di tengah panasnya kontestasi politik saat…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:04

TEGAS..!! Tiada Ampun, ASN Korupsi Langsung Dipecat

PONTIANAK- Rakyat Kalbar memberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak memberi ampun bagi Aparatur…

Senin, 08 Oktober 2018 12:24
Festival Arakan Pengantin Melayu, Sambut Hari Jadi Pontianak

Sesuai Adat dan Historis, Kreativitas Jangan Jauh Menyimpang

Pemerintah Kota Pontianak intens menjaga kearifan lokal. Berbagai tradisi dan budaya berupaya terus…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:51

Raja Tayan Minta Penjelasan GP Ansor, Ini Penjelasan GP Ansor Kalbar

PONTIANAK- Beberapa waktu lalu di berbagai daerah Indonesia, GP Ansor melakukan penolakan terhadap kegiatan…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:46

Gubernur Ingin Seluruh Rumah Sakit Terintegrasi

PONTIANAK- Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:40

Gubernur Sentil Perusahaan Sawit

PONTIANAK- Gubernur Kalbar Sutarmidji meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:35

Alhamdulillah, Ada 1.200 Rumah Murah untuk Polisi

PONTIANAK- Anggota kepolisian di lingkungan Polda Kalbar tak perlu khawatir lagi jika belum memiliki…

Kamis, 27 September 2018 10:51

Pejabat BUMD Terlibat Politik Praktis, Harus Diberi Sanksi Tegas

PONTIANAK- Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang terlibat politik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .