UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Minggu, 12 Agustus 2018 21:26
Regulasi Hambat BBM Nelayan
RAKOR. Suasana rapat koordinasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu (11/8). Zainudin-RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam. Pengadaan alokasi dan distribusi BBM bagi nelayan juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Sehingga terkait BBM, pihak Pertamina tidak lagi banyak aturan. Hanya melewati peraturan BPH Migas.

“Sebenarnya UU Nomor 7 sudah sangat tegas dengan nelayan ke bawah,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan usai Rapat Koordinasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu (11/8).

Diberitakan Rakyat Kalbar, nah, sebenarnya UU sudah memberi kepastian. Namun terhadap nelayan masih ada 9 syarat yang harus dipenuhi. “Ini yang akan kita perjuangkan," katanya.  Akibat banyaknya aturan ini, ia akan terus mendorong kemudahan akan nelayan Kalbar dalam mencari ikan."Tentu akan terus kita kawal dan berjuang akan nelayan dimudahkan dalam mencari rejeki," ucap Daniel.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar, Bani berharap kebijakan penggunaan alat tangkap sudah clear dan bisa beroperasi. Permasalahan lain yang belum clear terkait minyak. Dinas terkait di daerah masih mengacu pada aturan lama alat kapal 10 Gt ke atas. Tidak berlaku Permen Nomor 2. “Kami harap dinas mau merevisi, sehingga nelayan kita bisa menangkap ikan tanpa khawatir akan BBM," tuturnya.

Masalah lainnya berkaitan kebijakan pemerintah terhadap perizinan online. Sehingga kapal nelayan dapat mencari rejeki di laut lepas. "Tentu kita berharap melalui sistem online ini cepat dan tegas sehingga sekitar 200 kapal nelayan Kalbar dapat beroperasi dan melaut dalam bulan ini," lugas Bani.

Sekretaris HNSI Kubu Raya, Usra menambahkan, sejauh ini nelayan kesulitasn mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Lantaran terdapat tiga aturan. Peraturan yang paling mudah diikuti hanya peraturan BPH Migas. “Selebihnya menyulitkan semua. Seperti Peraturan Menteri Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2017," sebutnya.

Kendati peraturan BPH Migas mudah diikuti, sayangnya Dinas Perikanan hanya memegang peraturan Menteri Perikanan Tahun 2015 dan 2017. Dimana ada 9 syarat, terutama bagi nelayan 10 Gt. "Seperti ada surat izin nelayan, surat berlayar, surat usaha, surat kepemilikan kapal sementara kalau mengurus rekom minyak ada syahbandar, PSDKP sementara nelayan tak pernah pergi ke kota," paparnya.

Alasan sulitnya nelayan memenuhi Permen Perikanan ini, salah satunya nelayan di Kalbar rata-rata tinggal di pelosok. Akibatnya sulit mengurus 9 syarat yang ditetapkan. “Nelayan kecil minta agar mendapatkan rekomendasi minyak bisa disederhanakan. Nelayan bisa penuhi dari BPH Migas karena hanya dua syarat. Yaitu menunjukkan KTP nelayan dan surat keterangan kepala desa, bahwa benar seorang nelayan," pungkasnya. (Zainudin/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:47
Peringati HUT ke 73 TNI di Kodam XII/Tpr

Berikan yang Terbaik untuk Rakyat

SUNGAI RAYA- Diusia ke 73, personel TNI yang yang bertugas di Kalbar diharapkan lebih profesional lagi.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:42

ILEGAL..!! Ribuan Telur dan Ayam Malaysia Dimusnahkan

ENTIKONG- Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Entikong, Kabupaten Sanggau memusnahkan lebih dari 1.200…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:19

NGERI..!! Supinah Dibunuh Secara Sadis

SEKADAU- Wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:16

Khawatir Penjarahan Massal di Sulteng, Relawan Kalbar Tunda Berangkat

PONTIANAK- Bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menggerakkan hati banyak pihak.…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:38

Wanita di Peniti Tewas Bersimbah Darah

SEKADAU- Masyarakat Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dikejutkan dengan penemuan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:37
Operasi Tibtor Polda Kalbar

126 Penjahat dan 92 Kendaraan Diamankan

PONTIANAK- Selama sebulan ini, Polda Kalbar menggelar Operasi Tertib Kendaraan Bermotor (Tibtor) Kapuas…

Kamis, 27 September 2018 12:04

Indeks Kerawanan Pemilu Kalbar Kategori Sedang

PONTIANAK- Indeks Kerawanan Pemilu, Kalimantan Barat masuk dalam kategori sedang. Penilaian itu tidak…

Selasa, 25 September 2018 11:00

Sultan Berang, Laporkan Akun Facebook Intan Sekar Sari

PONTIANAK- Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie dalam waktu dekat ini akan melaporkan akun…

Selasa, 25 September 2018 10:57

PLTBm Pertama di Kalbar, Berkapasitas 15 MW

MEMPAWAH-  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Gubernur Kalbar Sutarmdiji…

Selasa, 25 September 2018 10:55
Sah! Secara Defacto Gambar Garuda Pancasila Karya Sultan Pontianak ke VII

Tinggal Menunggu Penetapan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional

PONTIANAK- Gambar rancangan asli lambang negara Republik Indonesia, Elang Rajawali - Garuda Pancasila…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .