UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Minggu, 12 Agustus 2018 21:26
Regulasi Hambat BBM Nelayan
RAKOR. Suasana rapat koordinasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu (11/8). Zainudin-RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam. Pengadaan alokasi dan distribusi BBM bagi nelayan juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Sehingga terkait BBM, pihak Pertamina tidak lagi banyak aturan. Hanya melewati peraturan BPH Migas.

“Sebenarnya UU Nomor 7 sudah sangat tegas dengan nelayan ke bawah,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan usai Rapat Koordinasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu (11/8).

Diberitakan Rakyat Kalbar, nah, sebenarnya UU sudah memberi kepastian. Namun terhadap nelayan masih ada 9 syarat yang harus dipenuhi. “Ini yang akan kita perjuangkan," katanya.  Akibat banyaknya aturan ini, ia akan terus mendorong kemudahan akan nelayan Kalbar dalam mencari ikan."Tentu akan terus kita kawal dan berjuang akan nelayan dimudahkan dalam mencari rejeki," ucap Daniel.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar, Bani berharap kebijakan penggunaan alat tangkap sudah clear dan bisa beroperasi. Permasalahan lain yang belum clear terkait minyak. Dinas terkait di daerah masih mengacu pada aturan lama alat kapal 10 Gt ke atas. Tidak berlaku Permen Nomor 2. “Kami harap dinas mau merevisi, sehingga nelayan kita bisa menangkap ikan tanpa khawatir akan BBM," tuturnya.

Masalah lainnya berkaitan kebijakan pemerintah terhadap perizinan online. Sehingga kapal nelayan dapat mencari rejeki di laut lepas. "Tentu kita berharap melalui sistem online ini cepat dan tegas sehingga sekitar 200 kapal nelayan Kalbar dapat beroperasi dan melaut dalam bulan ini," lugas Bani.

Sekretaris HNSI Kubu Raya, Usra menambahkan, sejauh ini nelayan kesulitasn mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Lantaran terdapat tiga aturan. Peraturan yang paling mudah diikuti hanya peraturan BPH Migas. “Selebihnya menyulitkan semua. Seperti Peraturan Menteri Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2017," sebutnya.

Kendati peraturan BPH Migas mudah diikuti, sayangnya Dinas Perikanan hanya memegang peraturan Menteri Perikanan Tahun 2015 dan 2017. Dimana ada 9 syarat, terutama bagi nelayan 10 Gt. "Seperti ada surat izin nelayan, surat berlayar, surat usaha, surat kepemilikan kapal sementara kalau mengurus rekom minyak ada syahbandar, PSDKP sementara nelayan tak pernah pergi ke kota," paparnya.

Alasan sulitnya nelayan memenuhi Permen Perikanan ini, salah satunya nelayan di Kalbar rata-rata tinggal di pelosok. Akibatnya sulit mengurus 9 syarat yang ditetapkan. “Nelayan kecil minta agar mendapatkan rekomendasi minyak bisa disederhanakan. Nelayan bisa penuhi dari BPH Migas karena hanya dua syarat. Yaitu menunjukkan KTP nelayan dan surat keterangan kepala desa, bahwa benar seorang nelayan," pungkasnya. (Zainudin/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*