UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:45
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
JANGAN MALU..!! Anak Dicabuli, Segera Lapor ke Polisi
ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK- Tahun ini Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar menerima  sebanyak 35 pengaduan kasus anak yang terjadi di Kota Pontianak. Diantaranya kekerasan seksual terhadap anak. Diberitakan Rakyat Kalbar, Wakil Ketua KPPAD Kalbar, Tumbur Manalu mengatakan, pengaduan 35 kasus anak tersebut masuk sejak empat bulan tahun ini. Sebelumnya komisioner KPPAD Kalbar yang baru menjabat. Kemudian sekarang berganti dari pengurus lama yang dulunya bernama KPAID.

Dari non pengaduan anak berhadapan dengan hukum yang saat ini berada di Pelayanan Anak Terpadu (PLAT) sebanyak 19 kasus. Sedangkan di wisma anak sebanyak 53 kasus.  “Kita menghimbau masyarakat Kalbar, khususnya di Kota Pontianak untuk lebih waspada, terutama terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak,” pesannya, kemarin.

Dijelaskannya, baru-baru ini telah terungkap tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak. Menimpa kakak dan adik. Saat ini kasusnya masih proses penyidikan. "Kasus ini telah terjadi sejak korban masih balita dan baru terungkap saat ini. Untuk tersangka kita akan tunggu beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Kejadian kekerasan seksual anak tersebut telah berlangsung cukup lama. Mengapa baru terungkap tentu menimbulkan pertanyaan. Ada apa dengan masyarakat saat ini? Tumbur menyebut, terungkapnya kasus itu berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga pihaknya bisa mengetahui dan bertindak cepat.

“Kita berharap masyarakat, keluarga, untuk lebih peduli dengan anak-anak, dengan melihat kondisi anak, apa yang kira-kira terjadi,” pintanya. Kasus kekerasan seksual tersebut membuat miris. Pihaknya berharap peran masyarakat agar lebih aktif dan peduli terhadap lingkungannya. Masyarakat jangan ragu dan takut menyampaikan permasalahan anak kepada KPPAD. Agar dapat diproses, tentu harus melalui prosedur dan aturan yang ada.

“Dipastikan dapat pengawalan kasus serta kenyamanan pelapor,” tukasnya. Kekerasan seksual terhadap anak pasti menyebabkan efek trauma psikis yang sangat berat. Sehingga diperlukan penanganan dari pihak-pihak terkait dan profesional di bidangnya.  “Supaya trauma yang dialami anak bisa dipulihkan,” tutup Tumbur.

Ditambahkan Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati, dalam pendampingan kasus anak pihaknya melayani dengan sistem pengaduan dan non pengaduan. Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, pihaknya belum dapat menjabarkan identitas tersangka. Ada pihak yang lebih bisa memaparkannya.

Eka menekankan kepada seluruh masyarakat dan orangtua, agar dapat memberikan pembinaan pengasuhan yang baik. Berikan perhatian dan pola didikan yang baik terhadap anak. Lakukan pengawasan atau mengontrol teman bermain anak di lingkungan sekitar.

"Dulu kan kita hanya perlindungan, kalau sekarang bertambah menjadi pengawasan," jelasnya.  Berdasarkan data, kata dia, kasus melibatkan anak sudah cukup tinggi. Dari pemantauan KPPAD Kalbar, selama tahun 2018 terdapat 72 kasus non pengaduan. Dalam hal ini Kalbar bisa dikatakan darurat anak. Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama.  “Masyarakat diharapkan berperan aktif dan bisa berkerja sama,” imbuhnya.

Eka mengatakan, masyarakat masih cenderung malu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual anak. Mereka khawatir berdampak sosial dari lingkungan. Apalagi ada alasan ribetnya berhadapan dengan hukum. Tapi tidak memikirkan efek atau dampak psikis anak yang menjadi korban.

“Untuk data kasus pengaduan anak selama empat bulan kami di sini, itu kurang lebih 35 kasus,” jelasnya. “Inikan sudah sangat luar biasa, hanya ditangani oleh lima komisioner, ada pun KPPAD daerah yang sudah terbangun atau terbentuk ada empat," timpal Eka.

Pihaknya mendorong  setiap kabupaten /kota di Kalbar bisa membentuk KPPAD. Agar bisa memberikan pendampingan kasus anak. Para stakeholder terkait bisa duduk bersama, terutama aparat penegak hukum, pemerintah setempat serta masyarakat.

Eka mengatakan, KPPAD telah sepakat dan konsen untuk melakukan perlindungan, pendampingan dan pengawasan terhadap kasus anak hingga selesai. Untuk mengatasinya, kedepan KPPAD akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Terutama di wilayah pedesaan. Untuk di wilayah kota, akan bekerjasama dengan pihak RT dan RW. Dia berharap masyarakat tidak takut untuk menyampaikan laporan kepada KPPAD.

“Ini sudah menjadi planning rencana program kerja. Kita juga sudah menyiapkan website dan Medsos pengaduan bagi masyarakat, salah satunya melalui Instagram dan Facebook," ungkapnya. Eka berharap masyarakat tidak takut melaporkan kasus-kasus hukum terhadap anak. Ditegaskannya, tidak ada orang yang kebal hukum. Terutama terhadap kasus anak.

KPPAD memiliki peran strategis untuk melindungi dan mendampingi korban maupun masyarakat yang hendak melaporkan. Namun tentunya harus melalui SOP yang ada.  “Cara kami melindunginya, pengawasannya seperti apa, bagaimana cara mengamankan meraka itu sesuai dengan SOP tentunya,” lugasnya.

Eka menyebut, dari 35 kasus dalam kurun waktu empat bulan ini, penyelesaiannya sudah 80 persen. Penyebab kasus yang sering menimpa anak lantaran kontrol emosi orangtua, ekonomi, persoalan rumah tangga, salah pergaulan, pengaruh lingkungan dan salah pola asuh.

Nomenklatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar menjadi KPPAD sejak empat bulan lalu. Berdampak pada tidak bisa mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program. Karena terbentur aturan yang ada. Sebagai komisioner yang baru, pastinya harus wajib dan menaati birokrasi. Karena di pemerintahan sistemnya masih KPAID dan bukan KPPAD, sehingga perlu proses. Dengan terkendalanya anggaran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga organisasi, KPPAD terpaksa harus mengajukan penangguhan pembiayaan listrik dan jaringan internet.

Meski dalam empat bulan terakhir belum mendapatkan anggaran, KPPAD Kalbar terus melakukan tanggung jawabnya mendampingi serta menyelesaikan kasus-kasus anak. Walau harus menggunakan fasilitas dan anggaran pribadi. Sebagai bentuk komitmen, bahkan salah seorang komisioner harus pulang pergi dari Kecamatan Anjungan.  (Maulidi Murni/rk)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 10:50
Edukasi Pasar Modal untuk Mengubah Paradigma

Masyarakat Penabung Jadi Masyarakat Investor

 PONTIANAK-  Di jaman now ini, anak muda merupakan pilar peradaban.…

Senin, 10 Desember 2018 10:38

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Antisipasi Kejahatan Jalanan

PONTIANAK- Jelang Natal dan tahun baru, Kapolresta meminta anggotanya agar…

Senin, 10 Desember 2018 10:36

HATI-HATI..!! Ada Ratusan Jenis Kosmetik Ilegal Beredar di Pontianak

PONTIANAK- Sebanyak 148 jenis produk kosmetik tanpa izin edar diamankan…

Senin, 10 Desember 2018 06:00
Pelantikan Pengurus DPP dan Deklarasi Pemilu Damai

TEGAS..!! Sikap Politik Pemuda Dayak Independen

PONTIANAK- Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Dayak Kalbar periode…

Jumat, 07 Desember 2018 08:27

Terkendala Hal Ini, Penertiban APK Belum Maksimal

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, satu persatu Alat Peraga Kampanye (APK)…

Kamis, 06 Desember 2018 11:02

Penjual Arak Dibekuk, Cuma Dibina

PONTIANAK- HRS, hanya bisa pasrah saat kediamannya di geledah oleh…

Sabtu, 01 Desember 2018 12:57

MUSIBAH..!! Gudang Barang Bekas di Pal 5 Hangus

PONTIANAK- Rakyat Kalbar memberitakan, gudang penampungan barang bekas di Jalan…

Sabtu, 01 Desember 2018 12:55

Pomdam Bekuk Prajurit Pemberontak

PONTIANAK-  Seorang oknum prajurit yang bergabung dengan pemberontak, diamankan Polisi…

Sabtu, 01 Desember 2018 12:52

Tiga Hari Dicari, Rudi Ditemukan di Sungai Kapuas, Begini Kondisinya…

PONTIANAK- Rudi, warga Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu…

Sabtu, 01 Desember 2018 12:50

ASTAGA..!! Tunjangan Khusus Guru Tidak Sesuai Kenyataan

PONTIANAK-  Tunjangan khusus guru terus menjadi polemik. Pasalnya, ada guru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .