UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 28 Juli 2018 21:01
Pejabat Perusda Ikut Kampanye, Ternyata Bawaslu…
HADIRI KAMPANYE. Ali Asmadi (baju merah) menghadiri kampanye salah satu paslon Pilgub Kalbar di Paloh, Sambas beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Pilkada Kalbar dinilai berbagai kalangan berjalan sukses. Pilkada yang pernah dimasukkan ke dalam daftar daerah rawan konflik, ternyata tidak terjadi.  Namun kesuksesan tersebut, belakangan beredar salah satu pejabat Perusda Kalbar disinyalir berfoto bersama saat kampanye salah satu pasangan calon (Paslon) Pilgub di Kecamatan Paloh Kabupeten Sambas pada Mei lalu.

Rakyat Kalbar memberitakan, anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait foto pejabat tersebut. Basis (dasar) penindakan dari dua yaitu laporan masyarakat atau temuan. Temuan Panwas itu bisa jadi bahan untuk penindakan.  "Jadi kita baru tau nih, jadi ngak kita masukan ke dalam temuan karena kita ngak tau infonya, kalau laporan pun ngak ada soal ini," ujarnya ditemui Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Selasa siang (24/7).

Faisal mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 70 berbunyi, dalam kampanye, Paslon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan. "Kalau pasal 70 itu untuk Paslonnya, kalau pasal 71 untuk si ASN nya," ujarnya.

"Kalau ada pejabat BUMD yang melakukan misalnya berfoto, itu bisa saja merupakan tindakan menguntungkan, itu tergantung dari pemeriksaan saksi dan sebagainya," timpal Faisal.

Terkait ASN, Bawaslu ada lima kasus. Yaitu di Kabupaten Sanggau dua kasus, Kabupaten Landak dua kasus, dan satu kasus di Kota Pontianak, terkait Pilwako. Empat kasus ASN tersebut sudah diputus oleh Komisi ASN. "Terjadi tindakan pelanggaran etik meskipun sanksinya hanya sanksi tertulis. Itu dari hasil temuan kita," ujarnya. Bisa saja satu ASN lagi pelanggarannya pidana sekaligus etik.

Kasus di dua ASN Landak dan dua ASN Sanggau, itu tidak terjadi tindak pindana pemilu. Karena di sana tindakan menguntungkannya sangat kecil sekali. Karena hanya berfoto. "Dia tidak menggunakan sumber daya negara, dia hanya melibatkan diri saja," ucapnya.

Segala informasi yang masuk ke Bawaslu dari masyarakat, ada yang sifatnya laporan. Laporan langsung dibuat formnya. Jika unsur materil dan formilnya sudah masuk, maka akan langsung ditindak lanjuti Bawaslu.

Tapi ada juga yang datang menggunakan surat serta dikirim yang menurut Bawaslu itu belum memenuhi unsur materil dan formilnya. "Tapi masukan yang dari masyarakat itu dijadikan informasi awal untuk kita usut kembali," jelasnya. Kemudian untuk mendapatkan materil dan formilnya, diinvestigasi melalui jajaran. Untuk memastikan apakah fakta yang disampaikan itu benar terjadi. Seperti pada laporan masyarakat menyampaikan bahwa salah satu bupati di Kalbar. Saat itu  menurut si pelapor tersebut telah mendukung salah satu Paslon Pilgub dan fotonya beredar di Facebook. Namun ada juga laporan itu benar, tetapi tidak bisa ditindak lantaran pejabat tersebut ternyata sudah pensiun.

"kita turunkan tim, kita tanya ni saksi yang difoto itu, siapa dan tanggal berapa. Ditelusurilah sampai ke kabupaten tesebut, disampaikanlah ternyata yang dilaporkan itu sebelum ada penetapan Paslon, jadi nomor yang ditujukan itu bukan nomor Paslon karena belum ada pencabutan undi," paparnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi Pejabat Perusda Aneka Usaha (BUMD) Kalbar, Ali Asmadi mengakui foto tersebut dirinya. "Kita ni kan pejabat mana boleh. Saya nda ikut (kampanye) kemana-mana, cuma kebetulan (kampanye) di Paloh, jadi waktu berfoto tu ikut lah saya befoto gak, gitu bah ceritanya. Di tempat lain kan nda ada," ujarnya ditemui Rakyat Kalbar di ruang tamu kantornya di Gang Persatuan Jalan Danau Sentarum, Kamis (26/7).

Dirinya juga berasal dari Kabupaten Sambas. Kebetulan saat itu berkampanye di wilayah tersebut. "Kalau kampanye mane bise ikut, cuma balik kampung, untuk apa, mana aku dapat apa-apa,"  tuturnya.

Pakar Semiotika Hukum Tata Negara Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Turiman Fachturahman Nur menjelaska, di Undang-undang Nomor 5 tahun 2014  bahwa ASN tidak boleh ikut politik praktis dan menjadi pengurus partai politik. "Jadi politik praktis saja ngak boleh ikut, jadi pengurus partai politik aja ngak boleh, lalu kalau dia kampanye atas kewenangan siapa," ujarnya kepada Rakyat Kalbar melalui sambungan telepon, Kamis (26/7).

Sama juga pejabat BUMD, sebagai bagian dari pemerintah daerah tentu harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan. "Makanya ASN tidak berpolitik praktis, melakukan dukungan di Facebook aja ngak boleh, apalagi kampanye," paparnya.

Turiman menjelaskan, laporan-laporan masyarakat nanti yang  menindak lanjuti. Itu bukan pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran adminstratif. Maka dilaporkan kepada BKN atau BKD setempat akan diberikan somasi atau peringatan dari atasannya. "Tapi kalau dia kampanye lalu dia melanggar ada ketentuan-ketentuan bisa diproses lebih lanjut. Kan dilarang di situ, kata dilarang. Diberikan peringatan, sekali dua kali, tiga kali, kalau tidak ya proses dipecatlah," jelasnya.

Namun demikian, papar Turiman, harus ada yang melapor ke Bawaslu. Diproses dibuatkan berita acara kemudian ditindaklanjuti. Namun demikian kata dia, masa Pilkada telah hampir selesai. "Harus ada yang melaporlah, kalau tidak gimana mau diproses.Tapi ada rentang waktunya, inikan sudah habis Pilkada," tutupnya. (Ambrosius Junius/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 17 November 2018 13:44
Kalbar Jalur Favorit Menuju Malaysia

Kasus TPPO, Kalbar Tertinggi Ketiga se Indonesia

PONTIANAK- Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kalbar menjadi salah satu jalur favorit…

Minggu, 11 November 2018 11:38

Hari Pahlawan, Gubernur Singgung Peran Pemuda

PONTIANAK- Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk itu.…

Sabtu, 10 November 2018 13:10

Kuasai Senpi Rakitan Ilegal, Agus Dijebloskan ke Penjara

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, gara-gara menyimpan senjata api rakitan tanpa izin, Agus harus…

Sabtu, 03 November 2018 13:26

Bobol Brangkas, Karyawan Indomaret Dikerangkeng

PONTIANAK- Sebagai karyawan yang baik, harusnya bisa saling menjaga dan memperhatikan keamanan kantor.…

Selasa, 30 Oktober 2018 12:13

TKD CPNS, Hari Pertama Peserta Dibuat Bingung

PONTIANAK- Sebelum ujian Tes Kompetensi Dasar, satu persatu peserta CPNS di lingkungan Pemerintahan…

Selasa, 30 Oktober 2018 12:07

Polisi Buru Penyebar Hoaks Penculikan Anak

PONTIANAK- Patroli Cyber Crime kini terus diperkuat oleh pihak kepolisian. Sebab, arus informasi bohong…

Jumat, 26 Oktober 2018 11:48
Kasus Pembakaran Bendera Tauhid

Sultan Berharap Keadilan Ditegakkan

PONTIANAK- Kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan beberapa oknum salah satu Ormas Islam di Garut,…

Rabu, 24 Oktober 2018 13:08
Pontianak Jadi Parameter Kabupaten/Kota di Kalbar

Penyederhanaan Perizinan Bikin Dunia Usaha Bergairah

PONTIANAK- 23 Oktober 2018, Kota Pontianak menginjak usia 247 tahun. Agar perekonomian kota yang mengandalkan…

Rabu, 24 Oktober 2018 13:03

Spesialis Copet Bonyok Dihajar Massa

PONTIANAK- Rakyat Kalbar memberitakan, seperti tak ada kata jera untuk AS alias Ias. Warga Jalan Tanjung…

Rabu, 24 Oktober 2018 13:02

TINGGI..!! Polresta Tangani 102 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

PONTIANAK- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .