UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 14 Juli 2018 11:53
Polemik Plang Kerja Sama Polisi Indonesia dan Tiongkok di Ketapang
CATAT..!! Kerjasama Internasional Harus Sesuai Prosedur
Prasasti kerja sama Polri dan polisi Tiongkok.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Sebenarnya kerjasama internasional dibolehkan. Bahkan diperlukan dalam kaca mata hukum internasional. Terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. "Karena apa, perpindahan individu antarnegara ndak dapat dihindarkan lagi. Bisa dalam rangka cari kerja, liburan, bisnis, kesehatan dan lainnya," terang Pakar Hukum Internasional, M. Rafi Darajati kepada Rakyat Kalbar melalui pesan instan WhatsApp, Jumat (13/7).

Diberitakan Rakyat Kalbar, dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini menjelaskan, kerjasama bertujuan agar lebih mudah dalam penegakan hukum jika ada warga negara asing yang terjerat  masalah hukum di suatu negara lain. Maka diperlukan kerjasama antarlembaga penegak hukum. "Bisa antar kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Kerjasama penegakan hukum ini biasanya berupa ekstradisi atau Mutual Legal Assistance (MLA)," terangnya.

Nah, sebagai sama-sama negara yang memiliki kedaulatan, maka ketika suatu lembaga ingin melakukan kerjasama dengan lembaga di negara lain harus sesuai aturan dan etika. Kaitan ketika Polres Ketapang akan melakukan kerjasama dengan kepolisian Tiongkok atau sebaliknya, harus sesuai aturan mekanisme internal Polri. “Kalau saya baca-baca berita, kan ini tiba- tiba viral,” ucapnya.

Pihak Mabes polri kata dia, juga sudah memberikan keterangan kalau mau melakukan kerjasama antar lembaga negara lain. “Itu harus melalui Mabes Polri, baru nanti dilakukan koordinasi sampai ke tingkat paling bawah," tutup Rafi.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Untan, Turiman Faturrahman Nur menuturkan kerjasama antara Polresta Ketapang dengan Biro Keamanan Suzhou Tiongkok sebuah kekeliruan. “Seandainya pun ada draft perjanjiannya, itu pun masih keliru," tegasnya saat ditemui Rakyat Kalbar, Jumat (13/7).

Menurutnya, perlu adanya konfirmasi mengenai perjanjian awal dua belah pihak tersebut. Perjanjiannya pun harus dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Luar Negeri kedua Negara. “Baru kemudian memberitahu kepolisian, dalam hal ini Polri," jelasnya.

Dirinya pun mempertanyakan mengapa ada plang kerjasama Polri dan Polisi Tiongkok di Ketapang tersebut. Sementara Polri sendiri tidak memberi konfirmasi adanya perjanjian tentang keamanan. Plang kata dia, dibuat untuk mengabadikan sebuah perjanjian. Sedangkan perjanjiannya tidak ada. “Ditambah lagi ada bendera kedua Negara, sementara perjanjiannya hanya antara dua wilayah otonom (Ketapang dan Suzhou). Apakah negara hanya se tingkat Polres?" tanya Turiman.

Turiman mengingatkan para pemegang kekuasaan saat ini harus berhati-hati dalam membuat keputusan. “Para pemegang kekuasaan seyogyanya harus bijaksana," tutup Turiman.  (Ambrosius Junius, Bangun Subekti/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*