UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 14 Juli 2018 11:53
Polemik Plang Kerja Sama Polisi Indonesia dan Tiongkok di Ketapang
CATAT..!! Kerjasama Internasional Harus Sesuai Prosedur
Prasasti kerja sama Polri dan polisi Tiongkok.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Sebenarnya kerjasama internasional dibolehkan. Bahkan diperlukan dalam kaca mata hukum internasional. Terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. "Karena apa, perpindahan individu antarnegara ndak dapat dihindarkan lagi. Bisa dalam rangka cari kerja, liburan, bisnis, kesehatan dan lainnya," terang Pakar Hukum Internasional, M. Rafi Darajati kepada Rakyat Kalbar melalui pesan instan WhatsApp, Jumat (13/7).

Diberitakan Rakyat Kalbar, dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini menjelaskan, kerjasama bertujuan agar lebih mudah dalam penegakan hukum jika ada warga negara asing yang terjerat  masalah hukum di suatu negara lain. Maka diperlukan kerjasama antarlembaga penegak hukum. "Bisa antar kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Kerjasama penegakan hukum ini biasanya berupa ekstradisi atau Mutual Legal Assistance (MLA)," terangnya.

Nah, sebagai sama-sama negara yang memiliki kedaulatan, maka ketika suatu lembaga ingin melakukan kerjasama dengan lembaga di negara lain harus sesuai aturan dan etika. Kaitan ketika Polres Ketapang akan melakukan kerjasama dengan kepolisian Tiongkok atau sebaliknya, harus sesuai aturan mekanisme internal Polri. “Kalau saya baca-baca berita, kan ini tiba- tiba viral,” ucapnya.

Pihak Mabes polri kata dia, juga sudah memberikan keterangan kalau mau melakukan kerjasama antar lembaga negara lain. “Itu harus melalui Mabes Polri, baru nanti dilakukan koordinasi sampai ke tingkat paling bawah," tutup Rafi.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Untan, Turiman Faturrahman Nur menuturkan kerjasama antara Polresta Ketapang dengan Biro Keamanan Suzhou Tiongkok sebuah kekeliruan. “Seandainya pun ada draft perjanjiannya, itu pun masih keliru," tegasnya saat ditemui Rakyat Kalbar, Jumat (13/7).

Menurutnya, perlu adanya konfirmasi mengenai perjanjian awal dua belah pihak tersebut. Perjanjiannya pun harus dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Luar Negeri kedua Negara. “Baru kemudian memberitahu kepolisian, dalam hal ini Polri," jelasnya.

Dirinya pun mempertanyakan mengapa ada plang kerjasama Polri dan Polisi Tiongkok di Ketapang tersebut. Sementara Polri sendiri tidak memberi konfirmasi adanya perjanjian tentang keamanan. Plang kata dia, dibuat untuk mengabadikan sebuah perjanjian. Sedangkan perjanjiannya tidak ada. “Ditambah lagi ada bendera kedua Negara, sementara perjanjiannya hanya antara dua wilayah otonom (Ketapang dan Suzhou). Apakah negara hanya se tingkat Polres?" tanya Turiman.

Turiman mengingatkan para pemegang kekuasaan saat ini harus berhati-hati dalam membuat keputusan. “Para pemegang kekuasaan seyogyanya harus bijaksana," tutup Turiman.  (Ambrosius Junius, Bangun Subekti/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:47
Peringati HUT ke 73 TNI di Kodam XII/Tpr

Berikan yang Terbaik untuk Rakyat

SUNGAI RAYA- Diusia ke 73, personel TNI yang yang bertugas di Kalbar diharapkan lebih profesional lagi.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:42

ILEGAL..!! Ribuan Telur dan Ayam Malaysia Dimusnahkan

ENTIKONG- Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Entikong, Kabupaten Sanggau memusnahkan lebih dari 1.200…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:19

NGERI..!! Supinah Dibunuh Secara Sadis

SEKADAU- Wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:16

Khawatir Penjarahan Massal di Sulteng, Relawan Kalbar Tunda Berangkat

PONTIANAK- Bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menggerakkan hati banyak pihak.…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:38

Wanita di Peniti Tewas Bersimbah Darah

SEKADAU- Masyarakat Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dikejutkan dengan penemuan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:37
Operasi Tibtor Polda Kalbar

126 Penjahat dan 92 Kendaraan Diamankan

PONTIANAK- Selama sebulan ini, Polda Kalbar menggelar Operasi Tertib Kendaraan Bermotor (Tibtor) Kapuas…

Kamis, 27 September 2018 12:04

Indeks Kerawanan Pemilu Kalbar Kategori Sedang

PONTIANAK- Indeks Kerawanan Pemilu, Kalimantan Barat masuk dalam kategori sedang. Penilaian itu tidak…

Selasa, 25 September 2018 11:00

Sultan Berang, Laporkan Akun Facebook Intan Sekar Sari

PONTIANAK- Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie dalam waktu dekat ini akan melaporkan akun…

Selasa, 25 September 2018 10:57

PLTBm Pertama di Kalbar, Berkapasitas 15 MW

MEMPAWAH-  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Gubernur Kalbar Sutarmdiji…

Selasa, 25 September 2018 10:55
Sah! Secara Defacto Gambar Garuda Pancasila Karya Sultan Pontianak ke VII

Tinggal Menunggu Penetapan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional

PONTIANAK- Gambar rancangan asli lambang negara Republik Indonesia, Elang Rajawali - Garuda Pancasila…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .