UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 12 Mei 2018 11:44
Nelayan Menderita, Minta Presiden Selesaikan Konflik
SURAT KE PRESIDEN. Tokoh masyarakat Kecamatan Tangaran, Lamsah memperlihatkan surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo, agar segera menyelesaikan konflik antar nelayan di Kabupaten Sambas, Selasa (8/5). Sairi-RK

PROKAL.CO, SAMBAS- Himpunan Nelayan Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Tangaran tidak puas hanya mendatangi Kapolda Kalbar dan Ombudsman Perwakilan Kalbar. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan mencegah konflik berkelanjutan antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat trawl.

Diberitakan Rakyat Kalbar, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tangaran yang juga ikut melapor ke Polda dan Ombudsman Perwakilan Kalbar, Lamsah mengatakan, laporan telah mereka sampaikan Senin (30/4) lalu. Kedatangan nelayan ke dua lembaga tersebut, berawal dari masih ditemukannya nelayan tangkap yang menggunakan motor-motor besar menggunakan pukat trawl, serta ditemukannya motor air atau kapal yang menyerobot ke wilayah tangkap nelayan tradisional. “Seberangnya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 84 Ayat 1 dan 2, dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang sanksi pidananya sudah jelas. Supaya aparat bisa menegakkan peraturan ini, kami nelayan berkonsultasi dengan Polda Kalbar dan Ombudsman mengenai kejelasan pukat trawl yang digunakan nelayan pendatang,” ungkapnya, Selasa (8/5).

Untuk meminta kejelasan ini, nelayan rela mengumpulkan dana dari sesama nelayan tradisional untuk berkonsultasi ke Polda dan Ombudsman Kalbar. Nelayan tradisional selama ini merasa seperti kucing-kucingan dengan nelayan pendatang. “Ketika laporan masyarakat tentang pukat trawl yang masih beroperasi di laut dan menyerobot wilayah tangkap nelayan tradisional, mereka hanya berhenti seminggu. Kemudian mulai lagi. Yang membuat kami tambah gerah, mereka beroperasi hanya kedalaman 150 meter dari jarak bibir pantai, bukankah itu masih masuk wilayah penangkapan nelayan tradisional,” katanya.

Lamsah mengaku, selama ada nelayan yang menggunakan pukat trawl, hasil yang diperoleh nelayan tradisional menurun. “Selama ini kami hanya mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari. Nelayan tradisional bukankah yang menggunakan motor-motor besar atau kapal-kapal besar, itu sudah diatur area penangkapannya. Kami juga butuh pengaturan yang pasti dan tegas terkait pukat trawl yang masih beroperasi, dan area pembagian penangkapan antara nelayan tradisional dan nelayan motor atau kapal-kapal besar,” ungkapnya.

Selain itu, kehadiran nelayan dengan motor besar dan pukat trawl juga merugikan nelayan tradisional bisa merusak alat tangkap ikan toga milik nelayan tradisional. “Dengan pukat trawl yang digunakan nelayan pendatang, bisa merusak alat tangkap kami seperti togo, sehingga kami bisa kerugian mencapai puluhan juta rupiah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua HNSI Kecamatan Jawai Selatan Hamdi mengatakan, sudah hampir tujuh tahun pihaknya mencari kepastian namun belum mendapatkan titik terang untuk nelayan tradisional. Koordinator Nelayan Jawai, Jawai Selatan dan Tangaran ini menuturkan,  mereka akhirnya berinisiatif mencari kebenaran dengan menemui Polda Kalbar dan Ombudsman Kalbar. “Meski masih terkatung-katung dengan masalah, akhirnya kami memutuskan  untuk berkonsultasi ke Polda Kalbar Ombudsman. Hasil konsultasi ini kami berinisiatif untuk mengirim surat ke Presiden dengan tembusan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

Surat yang dilayangkan kepada pemerintah berisi sejumlah tuntutan. Yakni, menindak tegas para pelaku pukat trawl sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 85, memberikan pengawasan yang intensif dan menangani masalah penjagaan laut, terutama di laut Kabupaten Sambas karena sering mengalami konflik. “Kami meminta pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terutama di wilayah perairan Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas,” pungkasnya. (sai/rk)

 


BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 10:30

ASTAGA..!! Sudah Sepekan Banjir Landa Sintang

SINTANG- Sudah sepekan banjir menerjang beberapa kawasan di Kabupaten Sintang.…

Selasa, 18 Desember 2018 10:16

Imigrasi Diminta Tolak Kedatangan Sultan Sulu ke Indonesia, Ini Alasannya

PONTIANAK- DYTM YDPB Pangeran Wali Diraja Dicky A. Padmadipoera meminta…

Minggu, 16 Desember 2018 11:17

Warga Kecewa Pemerintah KKR Belum Segel Perusahaan Ini

KUBU RAYA- Adu mulut pun tak terhindarkan saat Kepala Dinas…

Minggu, 16 Desember 2018 10:50

Aktivitas Pertambangan Sebabkan Hutan Kalbar Berkurang

PONTIANAK- Berkurangnya wilayah hutan di Kalbar salah satunya disebabkan perusahaan-perusahaan…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:06

Ambil Penumpang Bandara, Kaca Mobil Taksi Online Dipecahkan, Sopirnya Diintimidasi

 PONTIANAK - Polemik zona trayek antara transportasi online dan konvensional…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:52

YA AMPUN..!! Lihat Nih, Rumah Dinas Guru Jauh dari Kata Layak

SINTANG- Kondisi rumah dinas guru dan Kepala SDN 28 Tanjung…

Selasa, 11 Desember 2018 12:54

Mahasiswa Beraksi..!! Katakan Pemerintah Jalankan Reforma Agraria Palsu

PONTIANAK- Peringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, kelompok masyarakat…

Selasa, 11 Desember 2018 12:52
Penanganan PETI, Forkopimda Sintang Sepakati 5 Poin

CATAT ..!! Pelaku PETI di Deadline Sepekan

SINTANG- Kabupaten Sintang masih marak aktivitas pertambangan emas tanpa izin…

Selasa, 11 Desember 2018 12:50

TEGA NIAN..!! Dua Anak Bawah Umur Digarap di Pantai Serayi

SAMBAS- Kejahatan seksual kembali terjadi. Kali ini menimpa dua anak…

Senin, 10 Desember 2018 14:06

JOROKNYA..!! Sungai Kapuas Dipenuhi Sampah

PONTIANAK- Puluhan relawan dan warga Kawasan Kampung Caping Kelurahan Bansir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .