UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 05 Mei 2018 10:58
Asppirasi Sampaikan Empat Tuntutan, Berharap Nyoblos Bisa Pakai KTP Lama
SAMPAIKAN TUNTUTAN. Ratusan orang mengatasnamakan Asppirasi menggelar aksi di depan halaman Komnas HAM Kalbar, Pontianak (3/5). Zainudin-RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia Untuk Demokrasi (Asppirasi) menyampaikan empat tuntutan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, Kamis (3/5). Tuntutan tersebut disampaikan ke Komnas HAM, KPU dan Bawaslu Kalbar.

Diberitakan Rakyat Kalbar, di kantor Bawaslu Kalbar Jalan Letjend S. Parman, Pontianak, mereka datang dengan pengawalan aparat kepolisian. Begitu sampai 10 orang perwakilan langsung diminta masuk untuk menyampaikan tuntutannya. Bawaslu menjadi tempat terakhir, karena sebelumnya mereka terlebih dahulu menyampaikan tuntutan di Komnas HAM dan KPU Kalbar. "Kami sengaja tidak melakukan orasi di depan karena menghormati waktu adzan," ujar Koordinator Lapangan, Abelnus.

Dia menuturkan, empat tuntutan yang mereka sampaikan bukan hasil meraba. Tapi telah melakukan klarifikasi. Pertama, menuntut kebijakan khusus bagi masyarakat Kalbar yang belum merekam dan memiliki surat keterangan (Suket) KTP-elektronik.

"Dari kondisi yang sulit di perbatasan. Kami meminta Bawaslu menyediakan tanda pengenal sebagai pengganti Suket," ujarnya. Mereka mengusulkan beberapa solusi kepada Bawaslu untuk menangani hal ini. Salah satunya meminta agar bisa menggunakan KTP lama."Ini berkaitan dengan hak pilih masyarakat perbatasan di Kalbar," ujar Abel.

Kedua, pihaknya sudah menghadap Komnas HAM terkait hak pilih masyarakat adat di Kalbar. Dikatakannya, banyak tempat perekaman KTP-el untuk masyarakat adat, akan tetapi alatnya rusak. "Saya berpikir kebijakan pemerintah ini aneh," ucapnya.

Tuntutan ketiga, yaitu meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan serta pengawalan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya. Bawaslu diharapkan bekerja maksimal dan tidak ada diskriminasi di daerah tertentu.

“Di daerah Bengkayang banyak yang bertanya apakah orang Indonesia atau bukan karena tidak rekam e-KTP jadi tak bisa masuk DPT," bebernya. "Jangan sampai warga perbatasan semakin jauh dari negara kita," sambung Abel.

Tuntutan terakhir mereka adalah mendesak KPU Kalbar menayangkan debat terbuka kedua Pilgub Kalbar melalui stasiun televisi yang mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Sebab debat publik merupakan ajang untuk calon mempromosikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Hanya bisa diakses untuk beberapa kabupaten dan perkotaan. Dan masyarakat di pedalaman tidak mengetahui," ungkap Abel.

Sementara Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Asspirasi. Ia mengaku Bawaslu memang memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak pilih. "Jadi perlu kami sampaikan juga, konsen itu kita buktikan dengan membuka Posko pengaduan DPS. Kita minta hingga Panwascam membuka. Banyak masukan yang datang," jelasnya.

Dari Posko itu, data-data yang  dihasilkan dari pengaduan didapatkan dan hampir seluruhnya masuk ke DPT. "Meski ada yang tidak terlacak beberapa. Tapi kita melakukan pencermatan sampailah penetapan DPT," terangnya.

Faisal menyebutkan, jika ada masyarakat yang sudah dapat KTP-el akan tetapi belum masuk DPT akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Bawaslu juga akan merekomendasikan kepada Panwas kabupaten/kota mendesak pemerintah melakukan segera perekaman KTP-el. "Alhamdulillah disambut baik oleh pemerintah provinsi tapi ini harus sejalan harapan kita serentak. Bukan hanya pemilih potensial non e-KTP. Tapi juga pemilih di Lapas," ucapnya.

Mengenai kebijakan khusus yang dipinta Asppirasi untuk masyarakat pedalaman dan perbatasan pihaknya memilih mengembalikan ke dalam undang-undang. "Kemendagri  berencana akan mengeluarkan Suket khusus. Saya tidak tahu apakah bisa menggunakan KTP lama itu undang-undang berbeda," sebutnya.

Dikatakan dia, pada saat hari pemungutan ada masyarakat yang baru punya KTP-el dan Suket tapi tidak masuk DPT. Mereka memiliki hak memilih 1 jam sebelum selesai waktu pemungutan suara asal TPS-nya sesuai. "Kita juga tidak ingin ada keributan di TPS. Ikhtiar ini dilakukan secara jemput bola. Kami sebenarnya sangat menunggu ada data yang kita dapat misalnya ini ada KK nya tapi belum di coklit oleh petugas. Jadi kalau kita cek dalam sistem data pemilih kalau tidak ada itu bisa langsung," terang Faisal.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Melly Yusnita saat menerima Asppirasi mengaku selama ini jelang dan proses Pilkada berlangsung, pihaknya terus melakukan pemantauan. Terutama terhadap warga minoritas yang hak-haknya kemungkinan terabaikan di seluruh pelosok Kalbar.

"Kami terus melakukan pemantauan dan kami akan fokus dalam hak pilih termasuk diskriminasi dan pemilihan suara juga kami pantau," jelasnya. Komnas HAM sejauh ini terus melakukan kajian dengan mengulas peraturan siapa saja yang berhak memberikan suara. Data-data yang Komnas HAM miliki dan dari Asppirasi terkait nama-nama yang tidak masuk daftar nama pemilih akan disandingkan dengan KPU. “Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait hak pilih," sebutnya.

Melly menjelaskan saat Asppirasi datang ke Komnas HAM dan menyodorkan catatan sekitar 4 ribuan warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Maka Komnas HAM meminta data pendukung penuh, sehingga dapat menyalurkannya ke pihak berwenang. "Data-data menjadi sangat penting sehingga menjadi pintu Komnas HAM menyampaikan data tersebut ke KPU dan Bawaslu, sehingga dapat kita perjuangkan mereka yang berhak memilih," ujarnya. (Rizka Nanda, Zainudin/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 10:00

Sidang Kasus Pembunuhan, Ruang Sidang Malah Dipenuhi Tulisan Dukungan Terhadap Terdakwa

PONTIANAK- Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Zainal Makmur di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak…

Selasa, 14 Agustus 2018 12:47
Sidang Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak

Wanita Ini Terbukti Bersuami 2, Eddy Dapat Hak Asuh Anak

PONTIANAK- Babak panjang dari kemelut rumah tangga antara Eddysan Farel dengan Nurhidayati akhirnya…

Selasa, 14 Agustus 2018 12:36

SADIS DAN SERAM..!! Dua Nyawa Melayang di Tangan Pidelis Kalis

PONTIANAK- Tindakan Pidelis Kalis terbilang seram. Nyaris waktu bersamaan pemuda 18 tahun ini bunuh…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:45
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

JANGAN MALU..!! Anak Dicabuli, Segera Lapor ke Polisi

PONTIANAK- Tahun ini Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar menerima  sebanyak…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:11
Kasus Candaan Bom di Pesawat

Frantinus Nirigi Gugat Praperadilan Kapolresta dan Kemenhub

PONTIANAK- Masih ingat dengan kasus candaan bom (joke bomb) yang dilakukan Frantinus Nirigi dalam pesawat…

Minggu, 29 Juli 2018 12:29
POPTI Kalbar, Kepedulian terhadap Anak Penderita Thalassemia

Penyakit Diturunkan, Bukan Keturunan, Dianjurkan Screening Pra-Nikah

Windy Prihastari, pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalbar tak menyangka saat anak pertamanya…

Minggu, 29 Juli 2018 12:26

Keluarga Tak Sadar Abangnya Meninggal dalam Mobil

PONTIANAK- Isak tangis penuh sesal tak kuasa dibendung Ida saat menceritakan adiknya, Abdul Syukur,…

Sabtu, 28 Juli 2018 21:08

Sempat Tertahan di Rumah Sakit Karena Tak Bayar, Akhirnya Bayi Bisa Pulang

PONTIANAK- - Sempat tertahan lantaran belum bisa membayar perawatan dan pengobatan anaknya yang baru…

Sabtu, 28 Juli 2018 21:01

Pejabat Perusda Ikut Kampanye, Ternyata Bawaslu…

PONTIANAK- Pilkada Kalbar dinilai berbagai kalangan berjalan sukses. Pilkada yang pernah dimasukkan…

Kamis, 26 Juli 2018 20:35

Midji: Masalah Anggaran Harus Transparan

PONTIANAK- Sutarmidji dan Ria Norsan akan melakukan pemerataan pembangunan sesuai visi misinya saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .