UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Senin, 30 April 2018 22:58
Provinsi Perbatasan, Kasus Terhadap Anak Tinggi
SK PELANTIKAN. Dodi Riyadmadji menyerahkan SK pelantikan Komisioner KPPAD kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4). Humas Pemprov for RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar periode 2018-2022 dikukuhkan, Kamis (26/4). Pembentukan KPPAD ini harus memiliki manfaat yang sangat signifikan.

Rakyat Kalbar memberitakan, KPPAD harus memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah dan perlindungan anak. Kemudian upaya membendung pengaruh tersebut dalam memenuhi hak-hak anak Kalbar. Kedepan, diharapkan Iayanan KPPAD Kalbar juga dapat menjangkau masyarakat melalui dibentuk di setiap Kabupaten/Kota. “Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan dan penyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak anak di Kalbar," tegas Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Komisioner KPPAD Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4).

Dikatakannya, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan urusan wajib pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Upaya yang telah dilakukan antara lain memetakan berbagai persoalan anak dan menerbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Puncak dari upaya legislasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Secara khusus kata dia, Undang-Undang tersebut memberikan mandat kepada Pemda untuk membentuk Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang merupakan perpanjangan tangan darl KPAI pusat. Komisi ini mempunyai tugas meningkatkan efektivitas penyelenggaraaan perlindungan anak di daerah.

KPAID Kalbar pertama kali dibentuk tahun 2011. Artinya Pemprov telah memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalbar. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dimana mengubah nomenklatur KPAID menjadi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

"Dengan perubahan nomenklatur tersebut fungsi KPPAD selain memberikan layanan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh para pemangku kebijakan. Kemudian memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua di Kalbar," jelasnya.

Karena berbagai alasan, belum banyak daerah di Indonasia yang membentuk KPPAD. Kalbar secara geografis terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kondisi ini memiliki keragaman kasus terhadap anak yang cukup tinggi. “Meliputi pornografi, narkoba, perdagangan anak, dan pengaruh budaya luar,” ucapnya.

Dodi juga mengucapkan selamat kepada Komisioner KPPAD yang baru saja diambil sumpah/janjinya itu. Kelima orang ini merupakan orang-orang yang terpilih dari proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan dengan berbagal macam metode. "Saya berharap Iima orang ini merupakan pilihan yang terbaik untuk melaksanakan kewajiban, tugas dan fungsinya sebagai anggota Komisioner KPPAD KaIbar," harapnya.

Dodi juga memyampaikanucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta jasa yang telah dilakukan Komisioner KPAID Kalbar periode sebelumnya. TeIah melaksanakan tugas perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalbar. Upaya tersebut ia harapkan tidak hanya terhenti ketika berakhirnya masa jabatan sebagai Komisioner KPAID.

“Tapi semangat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kalbar harus tetap diteruskan sebagak upaya nyata dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kalbar," pesan Dodi. (Rizka Nanda/rk)


BACA JUGA

Minggu, 14 Oktober 2018 14:20

Tujuh Hari Dicari, Hamidah Tak Ditemukan

PONTIANAK- Tim SAR (search and rescue) gabungan yang terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak,…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:05

Bawaslu Pontianak Ajak Media Massa Awasi Pemilu

PONTIANAK- Media massa menjadi salah satu pilar demokrasi. Di tengah panasnya kontestasi politik saat…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:04

TEGAS..!! Tiada Ampun, ASN Korupsi Langsung Dipecat

PONTIANAK- Rakyat Kalbar memberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak memberi ampun bagi Aparatur…

Senin, 08 Oktober 2018 12:24
Festival Arakan Pengantin Melayu, Sambut Hari Jadi Pontianak

Sesuai Adat dan Historis, Kreativitas Jangan Jauh Menyimpang

Pemerintah Kota Pontianak intens menjaga kearifan lokal. Berbagai tradisi dan budaya berupaya terus…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:51

Raja Tayan Minta Penjelasan GP Ansor, Ini Penjelasan GP Ansor Kalbar

PONTIANAK- Beberapa waktu lalu di berbagai daerah Indonesia, GP Ansor melakukan penolakan terhadap kegiatan…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:46

Gubernur Ingin Seluruh Rumah Sakit Terintegrasi

PONTIANAK- Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:40

Gubernur Sentil Perusahaan Sawit

PONTIANAK- Gubernur Kalbar Sutarmidji meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:35

Alhamdulillah, Ada 1.200 Rumah Murah untuk Polisi

PONTIANAK- Anggota kepolisian di lingkungan Polda Kalbar tak perlu khawatir lagi jika belum memiliki…

Kamis, 27 September 2018 10:41

Tanahnya Dikuasai Pengembang, Pria Ini Layangkan Gugatan ke PN

PONTIANAK- Maulana Muhammad, warga Jalan Parit Na’im, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang,…

Jumat, 21 September 2018 10:38

SEENAKNYA SAJA..!! Penghalang di Fasum Dibongkar Paksa

PONTIANAK- Sejumlah pemilik ruko memasang penghalang di atas fasilitas umum (fasum). Baik berupa portal,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .