UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 21 Februari 2018 11:08
Matang Berdemokrasi, Optimis Kalbar Damai
RAKORNAS. PJ Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji mengikuti Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grend Sahid Jakarta, Selasa (20/2). Humas Pemprov for RK

PROKAL.CO, JAKARTA- Kalbar menjadi satu daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018. Selain pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, ada pula pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Bupati-Wakil Bupati.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Penjabat (PJ) Gubernur Kalbar Dodddy Riyadmadji yakin pelaksanakan Pilkada serentak ini akan berjalan aman, lancar dan damai. Sebab Kalbar sebelumnya yang paling damai dalam penyelengaran pesta demokrasi. Beberapa kali pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wali Kota dan Bupati-Wakil Bupati tetap berjalan aman dan damai.

“Kedewasaan Masyarakat Kalbar dalam berdemokrasi sangatlah matang, mesti adanya perbedaan pandangan dan dukungan, namun setelah usai Pilkada siapapun yang menang tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Ini menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik,” terang usai mengikuti Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grend Sahid Jakarta, Selasa (20/2).

Dikatakannya, situasi daerah di Kalbar yang akan melaksanakan pesta demokrasi sangat kondusif. Hal tersebut berkat kerja sama semua pihak. Terutama aparat kemanan yang juga kerja sama dengan masyarakat. Ia berharap semua pihak bisa bersinergi, mulai dari penyelenggara dan pengeawas Pemilu, pemerintah, TNI/Polri serta masyarakat. Sehingga Kalbar lebih maju dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.

Rakornas secara resmi dibuka Menkopolhukum Wiranto. Dalam sambutanya, Wiranto mengatakan, penyelenggaraan Pemilu ini merupakan ukuran dari proses demokrasi di Indonesia. Seluruh elemen yang terlibat dalam proses Pilkada serentak harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

"Setiap elemen harus sadar akan tugasnya masing-masing. Ini milik kita bersama, kehormatan bangsa kita pertaruhkan,” ujarnya. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 diprediksi akan menghadapi sejumlah hambatan. Setidaknya ada empat isu mengancam. Yaitu politik identitas, black campaign, pembunuhan karakter dan money politic. "Ancaman politik identitas berkaitan dengan permasalahan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Black campaign merupakan kampanye hitam yang bertujuan menyerang pasangan calon,“ tegas Wiranto pada kegiatan yang turut dihadiri Mendagri Cahyo Kumolo, para kepala yang melaksanakan Pilkada, serta Ketua KPU mulai dari pusat hingga daerah.

Terpisah, Bawaslu Kalbar meminta alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai melanggar aturan agar ditertibkan. Seperti dipasang ditempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Pelanggaran bisa juga berkaitan dengan ukuran APK yang dipasang.

"Misalnya di perkarangan orang sudah ada izin belum, atau di lokasi publik yg dilarang macam dipohon. Begitu juga sekitar rumah ibadah. Termasuk ukuran yang tidak sesuai ketentuan," ungkap Anggota Bawaslu Kalbar Faisal Riza, Selasa (20/2).

Menurutnya, bukan hanya APK, yang terpasang sebelum mereka penetapan Paslon tetap ditertibkan. Karena rata-rata mengandung unsur kampanye. Sebab setelah penetapan paslon, APK difasilitasi negara melalui KPU. "Dan rata-rata yang tertibkan baliho dan spanduk," jelasnya.

Menurutnya dari sejumlah daerah yang sudah dilakukan penertiban seperti, Mempawah, Sanggau dan Sekadau. Penertiban Panwaslu berkoordinasi dengan Pemda melalui Satpol PP. "Daerah lainnya diilakukan hari ini (kemarin). Koordinasi dilakukan karena kewenangan penertiban ada di Satpol PP" jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah memastikan pengawasan dilakukan selama Paslon melakukan kampanye. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atas larangaan yang telah diatur dalam ketentuan serta melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran. "Jadi APK yang sudah dipasang calon sebelum masa kampanye tentu itu harus ditertibkan atau dilepas oleh Paslon karena tidak sesuai ketentuan," tuturnya.

Ia mengatakan pemasangannya dititik atau tempat yang sudah ditentukan dengan SK oleh KPU dengan merujuk pengaturan yang diatur oleh Perbub atau Perwako baik pada level kabupaten, kecamatan dan desa.  Pengawasan Bawaslu dilakukan dengan cara empat metode. Yaitu pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, pengawasan struktural dan pengawasan investigasi.

"Untuk pengawasan langsung seperti di mana ada kegiatan kampanye pengawas pemilu hadir di sana. Juga dapat mengawasi langsung APK yang dipasang," jelas Ruhermansyah. Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengatakan, pihaknya sudah menetapkan jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye. "Sudah ditetapkan dengan SK KPU Kalbar," kata Umi.

Dalam Keputusan KPU Kalbar Nomor : 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Lokasi Pemasangan APK Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018, dilarang ditempat ibadah, pelayanan kesehatan, gedung pemerintah dan lembaga pendidikan. (Rizka Nanda/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .