UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 19 Februari 2018 11:36
Kalbar Terancam Kekeringan, Warga Konsumsi Air Kolam
TITIK API MEMPAWAH. Sebaran titik api di Kabupaten Mempawah berdasarkan pantauan Fire Hotspot Satelit Terra, Aqua, dan SNPP Lapan Indonesia, Minggu (18/2). Lapan for RK

PROKAL.CO, MEMPAWAH- Darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) belakangan ini diperparah dengan tak adanya hujan. Akibatnya, beberapa wilayah di Kalbar terancam terjadi kekeringan. Di Kabupaten Mempawah, hampir sebulan tak diguyur hujan.  Persedian air bersih warga kian menipis, bahkan telah habis. Sebab warga pada umumnya memanfaatkan air tadah hujan.

PDAM yang diharap pun tak mampu memenuhi kebutuhan air pelanggannya. Selain jarang mengalir, sumber airnya yang diambil dari Sungai Mempawah mengalami salinitas. Pasalnya, terjadi tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Warga pun terancam diare dan muntaber.

 “Saat ini persedian air warga sudah menipis dan banyak warga juga yang sudah kehabisan air bersih untuk minum dan memasak,” kata Ketua RT III Desa Antibar, M. Aminudin, Minggu (18/2). Diberitakan Rakyat Kalbar, untuk keperluan sehari-hari, warga mesti berhemat dalam memanfaatkan air yang ada. Warga juga terpaksa menggunakan air sungai yang terasa asin untuk kebutuhan cuci dan mandi.

“Walau Desa Antibar berada di pinggiran sungai, namun saat ini air sungai terasa payau bahkan asin. Yang jadi persoalan air PDAM kadang tidak mengalir,” ujar Aminudin.  Senada disampaikan warga RT III Desa Antibar, Ferdi. Dia merasa khawatir jika hujan tak turun dalam seminggu ini. Dipastikan beberapa warga akan kehabisan air bersih. “Saat ini saja air bersih susah didapat, apa lagi bagi kami warga yang tidak memiliki aliran PDAM, tentu akan semakin sulit mendapatkan air bersih,” keluh bapak satu anak ini.

Tak Hanya Desa Antibar, beberapa desa di Kecamatan Sungai Kunyit juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih miris lagi. Sebab untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli dengan harga yang mahal. “Untuk satu tanki sebanyak 2.000 liter harganya Rp100 ribu. Jika dipakai untuk satu minggu, bagi kami yang banyak keluarga tinggal dalam satu rumah, tentu tak mencukupi. Dalam satu bulan bisa menghabiskan enam ratus ribu untuk belanja air,” terang Hatijah, warga Desa Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit.

Tak kalah dengan penderitaan dialami Sarmadi, warga Desa Bukit Batu Sungai Kunyit. Ia terpaksa menyaring air kolam untuk masak dan minum.“Air sangat sulit di daerah kami. Kolam-kolam kering. Kalau pun ada airnya, berbau tidak sedap,” kata pria yang akrab disapa Mardi ini.

Alternatif lainnya, kadang ia membeli air galon. Jika keuangan terbatas, terpaksa air kolam yang dijadikan andalan keluarganya.  “Semoga saja tidak terjadi diare dan muntaber. Walaupun ada warga di sini yang sudah terkena diare,” ungkapnya.

Dari pantauan Rakyat Kalbar, RSUD Rubini yang biasa “disesaki” pasien diare dan muntaber seperti pada musim kemarau sebelumnya belum terjadi. “Kejadian luar biasa untuk diare dan muntaber belum untuk saat ini,” jelas petugas RSUD Rubini Mempawah. Sejak 1 Februari, pantuan satelit Terra, Aqua, dan SNPP telah menujukkan sebanyak 5 titik hostspot di Kabupaten Mempawah. Sedangkan Minggu (18/2), citra satelit yang di himpun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan titik api semakin banyak dan terlihat meluas, terutama di Mempawah Timur, Anjongan, Segedong dan Siantan. Berdasarkan citra satelit Lapan fire hostspot Indonesia, tercatat 24 titik api yang mengelilingi Kabupaten Mempawah, Minggu (18/2).

Terkait kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah sudah melakukan rapat dan koordinasi untuk menyamakan persepsi guna melaksanakan langkah-langkah oprasional dan mengevaluasi kegiatan pemadaman Karhutla.   “Hampir semua daerah di Kabupaten Mempawah rawan kebakaran. Antisipasi kebarakan ini sudah kita lakukan sejak seminggu yang lalu dengan menyebar pengumuman dan imbauan kemasyarakat serta memperbaiki peningkatan peralatan dan kapasitas SDM. Hanya saja memasuki musim kemarau dengan cuaca yang panas ini kebakaran terus berkembang,” papar Pj. Bupati Mempawah Gusti Ramlana.

Disampaikannya, dalam menanggulangi Karhutla, pihaknya juga mengandeng TNI, Polri serta Tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang dibentuk masyarakat. Dia berharap, Karhutla tidak menyebar lebih luas dan menciptakan kabut asap.  “Untuk itu kita juga mengimbau masyarakat dan pemilik usaha bidang perkebunan dan kehutanan untuk menjaga kemungkinan dari kebakaran. Bukan tidak mungkin api kecil yang dibiarkan bisa menyebar lebih luas dan menyulitkan pemadamannya,” pesan Ramlana.

Ditambahkan Plt Kepala (BPBD) Mempawah Asyfahani Arsyad, pihaknya telah melakukan pemantauan dibeberapa titik yang rawan terjadi Karhutla. “Kita telah melakukan peninjauan dibeberapa lokasi yang biasanya kerab terjadi kebakaran,” katanya via seluler. 

Dijelaskannya, Bupati Mempawah telah mengeluarkan SK Nomor 85 Tahun 2018 pada 13 Februari tentang siaga bencana asap akibat Karhutla. Untuk menanggulangi bencana, sebagaimana arahan Pj Bupati Mempawah, pihaknya tetap malakukan pemantauan dan menyiapkan peralatan yang ada guna memadamkan api jika terjadi Karhutla. Namun diakuinya, jika terjadi Karhutla di beberapa titik berbeda dan berjauhan, pihaknya juga mengaku kewalahan. Sebab pihaknya juga mengalami keterbatasan peralatan, ditambah beratnya medan yang dilalui.

“Kita memiliki dua mobil pemadam kebakaran dengan enam petugas setiap unitnya. Karena peralatan dan tenaga yang terbatas, kita kadang kewalahan apa bila daerah yang terbakar bersamaan dan jauh-jauh di dalam hutan. Ketersedian air juga menjadi masalah,” ujarnya.

Mengenai upaya pemantauan, Asfahani mengatakan pihaknya telah merilis beberapa wilayah yang kerab menimbulkan Karhutla. Utamanya, di Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sadaniang, Segedong dan Siantan. “Karena keterbatasan tenaga dan peralatan, kita juga meminta kepada pemilik lahan dan perkebunan untuk berpartisipasi menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan membantu melakukan pemadaman api,” harapnya.

Asfahani juga telah meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan itu dilakukan diiringi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya dari Karhutla. Pelaku pembakaran lahan dan hutan jika terbukti, bakal diberikan sanksi hukum yang berat.

 “Kita juga memberikan pengertian kepada masyarakat akan akibat dari terbakarnya lahan dan hutan kita. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging,” tandasnya. (Alfy Shandy, Syamsul Arifin, Antonius/rk)

 

 


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 10:37

Pengendalian Rabies Belum Maksimal, Ini Sebabnya

PONTIANAK-Pengendalian kasus gigitan rabies belum berjalan maksimal. Penyebabnya kekurangan stok vaksin.…

Jumat, 21 September 2018 10:34

Keren..!! Ada Aplikasi Ojek Sampah di Kalbar

Angkuts, sebuah aplikasi startup pertama di Kalbar yang mengusung tema ojek sampah. Hadir dalam upaya…

Jumat, 21 September 2018 10:03

Sampai September, Sudah 31 Kasus TPPO

PONTIANAK- Sejak awal Januari sampai 18 September tahun ini, Ditreskrimum dan Satuan  Reserse Kriminal…

Jumat, 21 September 2018 10:01

32 Warga Sulsel Mau Diselundupkan ke Malaysia

PONTIANAK- Kepolisian kembali menggagalkan upaya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Kali…

Selasa, 18 September 2018 10:48

Gubernur Sambut Nursaka, Bocah yang Bolak-Balik Perbatasan Indonesia-Malaysia untuk Sekolah

PONTIANAK- Viralnya Nursaka, bocah 8 tahun yang bersekolah bolak balik melintasi Pos Lintas Batas Negara…

Selasa, 18 September 2018 10:44
Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Kejahatan Terbesar Ketiga

BANYAK JUGA..!! Bisnis Gelap Ini Nilai Transaksinya Rp13 Triliun Lebih

PONTIANAK- 30 jaksa mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi penuntut umum di Hotel Harris Pontianak,…

Selasa, 18 September 2018 10:39

Rabu, Sandiaga Uno Kunjungi Pontianak

PONTIANAK- Bakal calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Salahudin Uno dijadwalkan hadir di Kota Pontianak,…

Selasa, 18 September 2018 10:38

BPK Dalami Potensi Defisit APBD Kalbar

PONTIANAK- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat akan mempelajari persoalan defisit APBD Kalbar…

Selasa, 18 September 2018 10:35
Kesejahteraan dan Infrastruktur Kalbar Urutan 33

Midji Segera Bentuk Tim Percepatan Pembangunan

JAKARTA- Asia Kompetitif Institute (ACI) menempatkan kesejahteraan dan infrastruktur Kalimantan Barat…

Selasa, 18 September 2018 09:53

Jumlah DPT Kalbar untuk Pemilu 2019 Berkurang

PONTIANAK- Jumlah pemilih Kalbar pada Pemilu 2019 berkurang. Hal ini berdasarkan hasil perbaikan daftar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .