UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Rabu, 17 Januari 2018 12:28
Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar atas Kerugian Negara
BANYAK..!! Ada 4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi
ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menggelar kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah, Selasa (16/1). Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPK Kalbar ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Kepala BPK RI Kalbar, Ida Sundari menuturkan, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK 2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-Iambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima.

"Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri atas empat status, yakni Status 1, Sesuai Rekomendasi Status 2, Belum Sesuai Rekomendasi Status 3, Belum ditindaklanjuti Status 4, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," terangnya.

Sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PD'IT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan pada 19 Desember 2017.

"Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu," jelasnya.

Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen. Sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Kemudian, sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu atau sebesar 14,290 persen.

Dijelaskan dia, dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak Ianjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

Saat ini baru 6 entitas yang datanya telah masuk  dalam SIPTL yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat.

"Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap," ungkap dia.

Mewakili Pemerintah Daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menuturkan, akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di pemerintahan Provinsi Kalbar, khususnya Pemerintah Kota Singkawang. "Kami Akan Berupaya meraih dan mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar dia.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalbar agar semua rekomdasi dari BPK sebagai bahan perbaikan atas kinerja. Khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.  (Rizka Nanda/rk)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 13:26
Narkotika Dimusnahkan, Puluhan Ribu Jiwa Terselamatkan

Bawa 100 gram Ketamine, Warga Tiongkok Dibekuk

PONTIANAK- Bawa 100 gram ketamine, Li Chuang Hui dibekuk polisi ketika melintas di Jalan Raya Anjongan…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:20

Tujuh Hari Dicari, Hamidah Tak Ditemukan

PONTIANAK- Tim SAR (search and rescue) gabungan yang terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak,…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:05

Bawaslu Pontianak Ajak Media Massa Awasi Pemilu

PONTIANAK- Media massa menjadi salah satu pilar demokrasi. Di tengah panasnya kontestasi politik saat…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:04

TEGAS..!! Tiada Ampun, ASN Korupsi Langsung Dipecat

PONTIANAK- Rakyat Kalbar memberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak memberi ampun bagi Aparatur…

Senin, 08 Oktober 2018 12:24
Festival Arakan Pengantin Melayu, Sambut Hari Jadi Pontianak

Sesuai Adat dan Historis, Kreativitas Jangan Jauh Menyimpang

Pemerintah Kota Pontianak intens menjaga kearifan lokal. Berbagai tradisi dan budaya berupaya terus…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:51

Raja Tayan Minta Penjelasan GP Ansor, Ini Penjelasan GP Ansor Kalbar

PONTIANAK- Beberapa waktu lalu di berbagai daerah Indonesia, GP Ansor melakukan penolakan terhadap kegiatan…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:46

Gubernur Ingin Seluruh Rumah Sakit Terintegrasi

PONTIANAK- Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:40

Gubernur Sentil Perusahaan Sawit

PONTIANAK- Gubernur Kalbar Sutarmidji meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:35

Alhamdulillah, Ada 1.200 Rumah Murah untuk Polisi

PONTIANAK- Anggota kepolisian di lingkungan Polda Kalbar tak perlu khawatir lagi jika belum memiliki…

Kamis, 27 September 2018 10:41

Tanahnya Dikuasai Pengembang, Pria Ini Layangkan Gugatan ke PN

PONTIANAK- Maulana Muhammad, warga Jalan Parit Na’im, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .