UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Rabu, 17 Januari 2018 12:28
Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar atas Kerugian Negara
BANYAK..!! Ada 4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi
ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menggelar kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah, Selasa (16/1). Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPK Kalbar ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Kepala BPK RI Kalbar, Ida Sundari menuturkan, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK 2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-Iambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima.

"Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri atas empat status, yakni Status 1, Sesuai Rekomendasi Status 2, Belum Sesuai Rekomendasi Status 3, Belum ditindaklanjuti Status 4, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," terangnya.

Sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PD'IT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan pada 19 Desember 2017.

"Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu," jelasnya.

Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen. Sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Kemudian, sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu atau sebesar 14,290 persen.

Dijelaskan dia, dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak Ianjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

Saat ini baru 6 entitas yang datanya telah masuk  dalam SIPTL yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat.

"Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap," ungkap dia.

Mewakili Pemerintah Daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menuturkan, akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di pemerintahan Provinsi Kalbar, khususnya Pemerintah Kota Singkawang. "Kami Akan Berupaya meraih dan mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar dia.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalbar agar semua rekomdasi dari BPK sebagai bahan perbaikan atas kinerja. Khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.  (Rizka Nanda/rk)


BACA JUGA

Selasa, 14 Agustus 2018 12:47
Sidang Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak

Wanita Ini Terbukti Bersuami 2, Eddy Dapat Hak Asuh Anak

PONTIANAK- Babak panjang dari kemelut rumah tangga antara Eddysan Farel dengan Nurhidayati akhirnya…

Selasa, 14 Agustus 2018 12:36

SADIS DAN SERAM..!! Dua Nyawa Melayang di Tangan Pidelis Kalis

PONTIANAK- Tindakan Pidelis Kalis terbilang seram. Nyaris waktu bersamaan pemuda 18 tahun ini bunuh…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:45
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

JANGAN MALU..!! Anak Dicabuli, Segera Lapor ke Polisi

PONTIANAK- Tahun ini Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar menerima  sebanyak…

Minggu, 29 Juli 2018 12:29
POPTI Kalbar, Kepedulian terhadap Anak Penderita Thalassemia

Penyakit Diturunkan, Bukan Keturunan, Dianjurkan Screening Pra-Nikah

Windy Prihastari, pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalbar tak menyangka saat anak pertamanya…

Sabtu, 28 Juli 2018 21:08

Sempat Tertahan di Rumah Sakit Karena Tak Bayar, Akhirnya Bayi Bisa Pulang

PONTIANAK- - Sempat tertahan lantaran belum bisa membayar perawatan dan pengobatan anaknya yang baru…

Sabtu, 28 Juli 2018 21:01

Pejabat Perusda Ikut Kampanye, Ternyata Bawaslu…

PONTIANAK- Pilkada Kalbar dinilai berbagai kalangan berjalan sukses. Pilkada yang pernah dimasukkan…

Kamis, 26 Juli 2018 20:35

Midji: Masalah Anggaran Harus Transparan

PONTIANAK- Sutarmidji dan Ria Norsan akan melakukan pemerataan pembangunan sesuai visi misinya saat…

Kamis, 26 Juli 2018 12:43

Keluar Duit Rp 40 Juta untuk Blue Safir, Sekalinya….

 PONTIANAK- Hobi atau mengoleksi barang boleh saja. Tapi harus teliti dan waspada. Karena banyak…

Kamis, 26 Juli 2018 12:41

Bejat! Buruh Bangunan Nodai Melati di WC Perumahan

PONTIANAK- Anton memang bejat. Pemuda 20 tahun asal Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu…

Kamis, 26 Juli 2018 12:40

Pria Ini Beberkan Bukti Perselingkuhan Istrinya dengan Berondong

PONTIANAK- Permasalahan rumah tangga yang akan menuju perceraian antara EF dan Nur, masih bergulir di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .