UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 17 Januari 2018 12:18
DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala

Di Kapuas Hulu, Jaringan Diblokir Kemendagri

URUS KTP. Seorang warga mengurus dokumen kependudukan berupa e-KTP di kantor Disducapil Kapuas Hulu, Senin (15/1). Andreas-RK

PROKAL.CO, Aturan ihwal penggunaan hak suara bagi wajib pilih di Pilkada Serentak 2018 mengharuskan menggunakan KTP Elektronik (e-KTP). Ironisnya, perekaman e-KTP di sejumlah kabupaten se Kalbar terdapat banyak kendala.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Jaringan pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu malah diblokir Kemendagri. “Saat ini masih diisolir atau diblokir oleh Dirjen, sehingga terjadi gangguan tak bisa mencetak e-KTP yang asli,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kapuas Hulu Asrol Jadid, Senin (15/1).

Saat ini kata dia, pihaknya hanya bisa melakukan perekaman dan membuat Surat Keterangan (Suket) sementara KTP. “Kami sangat kasihan kepada masyarakat, dengan keadaan permasalahan ini,” ungkapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kapuas Hulu Hairudin mendesak pihak Kemendagri membuka jaringannya supaya Pemda Kapuas Hulu bisa mencetak e-KTP yang asli. “Kita mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di Disdukcapil Kapuas Hulu,” pintanya.

Menurutnya, kalaupun ada persoalan di Disdukcapil Kapuas Hulu, hendaknya pemerintah pusat jangan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat. Apalagi dokumen kependudukan seperti e-KTP sangat dibutuhkan.“Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil Kapus Hulu selama ini, sudah malaksanakan fungsi pelayanan dengan baik,” kata Legislator PAN ini.

Menurut Hairudin, masyarakat Kapuas Hulu sangat proaktif dalam mengurus e-KTP. “Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, dan kami berharap semua masyarakat memiliki hak pilih nantinya sesuai e-KPT tersebut,” tegas Hairudin.

Sedangkan di Kabupaten Melawi masih banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman data. “Setiap bulan kita update terkait perekaman ini. Jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada akhir Desember kemarin berjumlah sebanyak 55.470 warga,” ujar Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Melawi, H Hamidun di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Menurutnya, jumlah tersebut sudah menurun dari angka sebelumnya yang berjumlah sebanyak 55.660 warga. “Memang kita menargetkan saat Pemilu dilaksanakan semuanya sudah melakukan perekaman. Saat ini kami masih terus berupaya dan perekaman masih terus berjalan,” katanya.

Saat ini, Hamidun menambahkan, perekaman masih terus berjalan. Bahkan, yang aktif melakukan perekaman lebih banyak warga dari desa-desa di daerah pedalaman. Meskipun diketahui bahwa sebetulnya di kecamatan bisa melakukan perekaman e-KTP.

 “Di kecamatan sebetulnya tidak ada kendala. Yang ada kendala hanya di Kecamatan Pinoh Utara. Itu Alasan Pak Camat, kantor terlalu jauh ke belakang dan masyarakat terlalu susah mengunjunginya. Selain itu juga terkendala listrik tidak mampu. Kemudian, Kecamatan Sayan itu kendalanya juga karena listrik yang siang harinya tidak nyala,” jelas Hamidun. 

Meskipun di kecamatan lainnya bisa melakukan perekaman e-KTP, namun warga lebih banyak datang ke Disdukcapil. “Entah apa yang menyebabkan warga lebih memilih ke Disdukcapil dibandingkan ke kecamatan. Harusnya kecamatan yang terkendala tadi mencari solusi untuk kendalanya. Agar perekaman tetap berjalan dan bisa mengejar target,” ucapnya.

Hamidun mengatakan, banyak faktor yang menjadi hambatan untuk meningkatkan realisasi dan menurunkan jumlah wajib KTP yang belum melakuan perekaman e-KTP. “Di antaranya bisa jadi karena adanya penambahan pemilih pemula dan ada yang pindah baru,” tuturnya.

Sedangkan faktor lainnya, karena banyaknya nama orang yang sudah meninggal dunia. Namun tidak dilaporkan desa ke Disdukcapil, sehingga namanya masih tetap ada. Seharusnya pihak desa segera melaporkan nama warganya yang meninggal maupun yang pindah ke Disdukcapil.

 “Juga terindikasi banyak nama yang double. Misalnya ada di dua desa atau lebih dengan nama yang berbeda. Misalnya di desa yang satu tercantum nama panjangnya dan di desa satu lagi hanya tercantum nama panggilan. Bisa juga karena perpindahan status dan berdomisili. Namun tidak dilaporkan ke kita. Itu juga bisa menjadi double,” paparnya.

Dalam menekan angka wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP. Salah satunya membuatkan Perda dan berikan sanksi jika memiliki KTP double atau sengaja tidak mau buat KTP. “Kalau ini diterapkan pasti banyak yang akan membuat,” ulasnya.

Di Kabupaten Landak, setiap harinya, tercatat ratusan masyarakat membuat dokumen kependudukan atau melakukan perekaman e-KTP di kantor Disdukcapil setempat. Seperti terlihat pada Senin (15/1), warga tampak sibuk mengantre dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Meski sistemnya telah online, data yang sudah direkam langsung dikirim ke server di pusat atau induk, tetap saja e-KTP membutuhkan waktu untuk proses cetaknya.

Disdukcapil Landak sendiri pernah melakukan program jemput bola. Melakukan perekaman e-KTP di setiap kecamatan. "Sudah dilakukan perekaman, namun karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga masuk di data server pusat itu antre. Makanya masih banyak data yang belum masuk ke pusat sehingga banyak masyarakat yang belum jadi e-KTP nya," ujar Kepala Disdukcapil Landak, Yohanes Meter.

Jadi, lanjut dia mencontohkan, meski kadangkala suami-istri melakukan perekaman KTP-el pada waktu yang sama, ada yang salah satunya sudah jadi, pasangannya malah belum. “Apalagi kalau ada kesalahan data pada perekaman, ini bisa tidak mau keluar datanya sehingga tidak bisa dicetak e-KTP nya," jelasnya.

Ia menyatakan, secara keseluruhan di Kabupaten Landak pada perekaman program jemput bola terakhir, masih sekitar 2000 lebih yang belum terkirim datanya dan belum dicetak. "Karena seluruh Indonesia itu antre. Kalau datanya sudah masuk dalam Print Ready Record (PRR) berarti sudah siap cetak. Tapi yang belum itu, kita masih menunggu,” terang Yohanes.

Ini prosesnya, kata dia, berbeda dengan dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Jika dua dokumen itu persyaratannya lengkap, bisa langsung dicetak di Kantor Dukcapil. (Andreas, Dedi Irawan, Antonius/rk)

 


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 11:37

Titik Api Meluas, Diduga Ada Oknum Sengaja Membakar

 Di Kabupaten Kubu Raya, Karhutla sudah berlangsung selama satu minggu di beberapa titik. Petugas…

Senin, 19 Februari 2018 11:36

Kalbar Terancam Kekeringan, Warga Konsumsi Air Kolam

MEMPAWAH- Darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) belakangan ini diperparah dengan tak adanya hujan.…

Selasa, 13 Februari 2018 10:32

MODUSSS..!! Tawarkan Tumpangan, Tukang Ojek “Coblos" Anak Bawah Umur di Hutan

SINGKAWANG- Anak bawah umur kembali menjadi korban kekerasan seksual. Sebut saja nama korban, Melati.…

Selasa, 13 Februari 2018 10:22

Dituding Babat Kayu di Taman Nasional, Empat Orang Ditangkap

PUTUSSIBAU-. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun-Danau Sentarum (BBTNBKDS) menangkap empat warga.…

Selasa, 13 Februari 2018 10:10

Sah.! Pilkada Sanggau 2018 Diikuti Dua Paslon

SANGGAU- KPU Sanggau menggelar rapat pleno terbuka pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati…

Selasa, 13 Februari 2018 10:06

RESMI..!! Tiga Pasang Calon Berebut Kursi Gubernur Kalbar

PONTIANAK- Tiga pasangan ditetapkan sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018. Seluruh pasangan…

Jumat, 09 Februari 2018 11:13
Sudah Diintai Selama Sebulan

OTT Kepala BPN Sanggau, Minta Uang di Luar Ketentuan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau Victor Simanjuntak (VS) yang ditetapkan sebagai…

Jumat, 09 Februari 2018 11:08
Ribuan Personel TNI Gelar Pasukan Amankan Pilkada

TEGAS..!! Jika Ada yang Macam-Macam saat Pilkada, Begini Kata Pangdam

PONTIANAK- Personel TNI siap mengamankan Pilkada 2018 di Kalbar. Kesiapan ini ditandai dengan ribuan…

Jumat, 09 Februari 2018 10:54
Soal Bakal Dipotongnya Gaji ASN Muslim 2,5 Persen untuk Zakat

Midji: Apa Sudah Cukup Nisabnya?

PONTIANAK- Pemerintah mewacanakan pemotongan gaji untuk zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama…

Jumat, 09 Februari 2018 10:50

WOW BANYAK BANGET..!! Pemprov Kalbar Usulkan Penambahan 1.500 ASN

PONTIANAK-. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan 1.500 formasi Aparatur Sipil Negara…

OMG..!! Niat Nambang Emas, Malah Dapat Bedil Kuno

Hirup Asap, Wisatawan Mana yang Mau Datang ke Kalbar?

Matang Berdemokrasi, Optimis Kalbar Damai

SEMENTARA….!! Penerbangan di Supadio Masih Normal, Jarak Pandang saat Pagi 800 Meter

Titik Api Meluas, Diduga Ada Oknum Sengaja Membakar

Pilgub Kalbar Harus Damai

Kalbar Terancam Kekeringan, Warga Konsumsi Air Kolam

DARURAT..!! Ada 182 Desa se Kalbar Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .