UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 17 Januari 2018 12:18
DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala

Di Kapuas Hulu, Jaringan Diblokir Kemendagri

URUS KTP. Seorang warga mengurus dokumen kependudukan berupa e-KTP di kantor Disducapil Kapuas Hulu, Senin (15/1). Andreas-RK

PROKAL.CO, Aturan ihwal penggunaan hak suara bagi wajib pilih di Pilkada Serentak 2018 mengharuskan menggunakan KTP Elektronik (e-KTP). Ironisnya, perekaman e-KTP di sejumlah kabupaten se Kalbar terdapat banyak kendala.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Jaringan pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu malah diblokir Kemendagri. “Saat ini masih diisolir atau diblokir oleh Dirjen, sehingga terjadi gangguan tak bisa mencetak e-KTP yang asli,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kapuas Hulu Asrol Jadid, Senin (15/1).

Saat ini kata dia, pihaknya hanya bisa melakukan perekaman dan membuat Surat Keterangan (Suket) sementara KTP. “Kami sangat kasihan kepada masyarakat, dengan keadaan permasalahan ini,” ungkapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kapuas Hulu Hairudin mendesak pihak Kemendagri membuka jaringannya supaya Pemda Kapuas Hulu bisa mencetak e-KTP yang asli. “Kita mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di Disdukcapil Kapuas Hulu,” pintanya.

Menurutnya, kalaupun ada persoalan di Disdukcapil Kapuas Hulu, hendaknya pemerintah pusat jangan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat. Apalagi dokumen kependudukan seperti e-KTP sangat dibutuhkan.“Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil Kapus Hulu selama ini, sudah malaksanakan fungsi pelayanan dengan baik,” kata Legislator PAN ini.

Menurut Hairudin, masyarakat Kapuas Hulu sangat proaktif dalam mengurus e-KTP. “Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, dan kami berharap semua masyarakat memiliki hak pilih nantinya sesuai e-KPT tersebut,” tegas Hairudin.

Sedangkan di Kabupaten Melawi masih banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman data. “Setiap bulan kita update terkait perekaman ini. Jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada akhir Desember kemarin berjumlah sebanyak 55.470 warga,” ujar Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Melawi, H Hamidun di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Menurutnya, jumlah tersebut sudah menurun dari angka sebelumnya yang berjumlah sebanyak 55.660 warga. “Memang kita menargetkan saat Pemilu dilaksanakan semuanya sudah melakukan perekaman. Saat ini kami masih terus berupaya dan perekaman masih terus berjalan,” katanya.

Saat ini, Hamidun menambahkan, perekaman masih terus berjalan. Bahkan, yang aktif melakukan perekaman lebih banyak warga dari desa-desa di daerah pedalaman. Meskipun diketahui bahwa sebetulnya di kecamatan bisa melakukan perekaman e-KTP.

 “Di kecamatan sebetulnya tidak ada kendala. Yang ada kendala hanya di Kecamatan Pinoh Utara. Itu Alasan Pak Camat, kantor terlalu jauh ke belakang dan masyarakat terlalu susah mengunjunginya. Selain itu juga terkendala listrik tidak mampu. Kemudian, Kecamatan Sayan itu kendalanya juga karena listrik yang siang harinya tidak nyala,” jelas Hamidun. 

Meskipun di kecamatan lainnya bisa melakukan perekaman e-KTP, namun warga lebih banyak datang ke Disdukcapil. “Entah apa yang menyebabkan warga lebih memilih ke Disdukcapil dibandingkan ke kecamatan. Harusnya kecamatan yang terkendala tadi mencari solusi untuk kendalanya. Agar perekaman tetap berjalan dan bisa mengejar target,” ucapnya.

Hamidun mengatakan, banyak faktor yang menjadi hambatan untuk meningkatkan realisasi dan menurunkan jumlah wajib KTP yang belum melakuan perekaman e-KTP. “Di antaranya bisa jadi karena adanya penambahan pemilih pemula dan ada yang pindah baru,” tuturnya.

Sedangkan faktor lainnya, karena banyaknya nama orang yang sudah meninggal dunia. Namun tidak dilaporkan desa ke Disdukcapil, sehingga namanya masih tetap ada. Seharusnya pihak desa segera melaporkan nama warganya yang meninggal maupun yang pindah ke Disdukcapil.

 “Juga terindikasi banyak nama yang double. Misalnya ada di dua desa atau lebih dengan nama yang berbeda. Misalnya di desa yang satu tercantum nama panjangnya dan di desa satu lagi hanya tercantum nama panggilan. Bisa juga karena perpindahan status dan berdomisili. Namun tidak dilaporkan ke kita. Itu juga bisa menjadi double,” paparnya.

Dalam menekan angka wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP. Salah satunya membuatkan Perda dan berikan sanksi jika memiliki KTP double atau sengaja tidak mau buat KTP. “Kalau ini diterapkan pasti banyak yang akan membuat,” ulasnya.

Di Kabupaten Landak, setiap harinya, tercatat ratusan masyarakat membuat dokumen kependudukan atau melakukan perekaman e-KTP di kantor Disdukcapil setempat. Seperti terlihat pada Senin (15/1), warga tampak sibuk mengantre dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Meski sistemnya telah online, data yang sudah direkam langsung dikirim ke server di pusat atau induk, tetap saja e-KTP membutuhkan waktu untuk proses cetaknya.

Disdukcapil Landak sendiri pernah melakukan program jemput bola. Melakukan perekaman e-KTP di setiap kecamatan. "Sudah dilakukan perekaman, namun karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga masuk di data server pusat itu antre. Makanya masih banyak data yang belum masuk ke pusat sehingga banyak masyarakat yang belum jadi e-KTP nya," ujar Kepala Disdukcapil Landak, Yohanes Meter.

Jadi, lanjut dia mencontohkan, meski kadangkala suami-istri melakukan perekaman KTP-el pada waktu yang sama, ada yang salah satunya sudah jadi, pasangannya malah belum. “Apalagi kalau ada kesalahan data pada perekaman, ini bisa tidak mau keluar datanya sehingga tidak bisa dicetak e-KTP nya," jelasnya.

Ia menyatakan, secara keseluruhan di Kabupaten Landak pada perekaman program jemput bola terakhir, masih sekitar 2000 lebih yang belum terkirim datanya dan belum dicetak. "Karena seluruh Indonesia itu antre. Kalau datanya sudah masuk dalam Print Ready Record (PRR) berarti sudah siap cetak. Tapi yang belum itu, kita masih menunggu,” terang Yohanes.

Ini prosesnya, kata dia, berbeda dengan dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Jika dua dokumen itu persyaratannya lengkap, bisa langsung dicetak di Kantor Dukcapil. (Andreas, Dedi Irawan, Antonius/rk)

 


BACA JUGA

Rabu, 08 Agustus 2018 22:33
Pelaku Penganiaya Anak Jalani Tes Kejiwaan

KEJAM..!! Anak Disiksa, Dadanya Diinjak-Injak

PONTIANAK- Ibrahim Taufik, pria 30 tahun yang menganiaya anak angkatnya Ainun Maya hingga meninggal…

Sabtu, 04 Agustus 2018 20:15
2.225 Jemaah Kalbar Telah Diterbangkan ke Tanah Suci

Ombudsman Ajak Pantau Penyelenggaraan Haji

PONTIANAK- Ombudsman RI Perwakilan Kalbar memantau penyelenggaran ibadah haji tahun 2018. Masyarakat…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:38
Pembangunan PLTU Kalbar-1

MANTAP..!! Kini Tak Lagi ‘Minta’ Listrik Malaysia

PONTIANAK- PT. GCL Indo Tenaga menggelar media gathering di Hotel Gajahmada, Pontianak, Rabu (1/8).…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:16
Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

MENGGILA..!! Kasus di Kalbar kian Parah, Pelakunya Orang Terdekat

PONTIANAK- Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kalimantan Barat terparah dalam sepuluh…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:14
Potensi Defisit APBD Kalbar 2018

Kalau Ada Penyimpangan Harus Ditangkap

PONTIANAK- Potensi defisit APBD Kalbar Tahun Anggaran 2018 berdampak terhadap pencairan dana pengerjaan…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:13

Ini Dia Kasdam Tanjungpura yang Baru

SUNGAI RAYA- Jabatan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura berganti. Dulunya dijabat Brigjen TNI…

Minggu, 29 Juli 2018 21:45

Waduh, Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar Bawa Sabu

JAKARTA- Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Viktor Yogi Tambunan membenarkan kabar penangkapan anggota…

Sabtu, 28 Juli 2018 21:00

KEREN..!! Kapuas Hulu Jadi Cagar Biosfer Baru

PUTUSSIBAU-  Betung Kerihun Danau Sentarum (BKDS) Kapuas Hulu resmi dikukuhkan menjadi cagar biosfer…

Kamis, 26 Juli 2018 20:47
Jamaah Asal Kalbar Mulai Diberangkatkan Minggu

7 CJH Sanggau Berpotensi Gunakan Kursi Roda

PONTIANAK- Sebanyak 109 calon jemaah haji (CJH) dari kuota 110 asal Kabupaten Sanggau siap menunaikan…

Kamis, 26 Juli 2018 20:46
Amankan Dua Pelaku Pembakaran Lahan

Kemarau, Sungai Kapuas Mulai Mengering

PONTIANAK- Dalam dua minggu terakhir, lahan yang terbakar di wilayah hukum Polresta Pontianak mencapai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .