UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 17 Januari 2018 12:18
DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala

Di Kapuas Hulu, Jaringan Diblokir Kemendagri

URUS KTP. Seorang warga mengurus dokumen kependudukan berupa e-KTP di kantor Disducapil Kapuas Hulu, Senin (15/1). Andreas-RK

PROKAL.CO, Aturan ihwal penggunaan hak suara bagi wajib pilih di Pilkada Serentak 2018 mengharuskan menggunakan KTP Elektronik (e-KTP). Ironisnya, perekaman e-KTP di sejumlah kabupaten se Kalbar terdapat banyak kendala.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Jaringan pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu malah diblokir Kemendagri. “Saat ini masih diisolir atau diblokir oleh Dirjen, sehingga terjadi gangguan tak bisa mencetak e-KTP yang asli,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kapuas Hulu Asrol Jadid, Senin (15/1).

Saat ini kata dia, pihaknya hanya bisa melakukan perekaman dan membuat Surat Keterangan (Suket) sementara KTP. “Kami sangat kasihan kepada masyarakat, dengan keadaan permasalahan ini,” ungkapnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kapuas Hulu Hairudin mendesak pihak Kemendagri membuka jaringannya supaya Pemda Kapuas Hulu bisa mencetak e-KTP yang asli. “Kita mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di Disdukcapil Kapuas Hulu,” pintanya.

Menurutnya, kalaupun ada persoalan di Disdukcapil Kapuas Hulu, hendaknya pemerintah pusat jangan melakukan tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat. Apalagi dokumen kependudukan seperti e-KTP sangat dibutuhkan.“Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil Kapus Hulu selama ini, sudah malaksanakan fungsi pelayanan dengan baik,” kata Legislator PAN ini.

Menurut Hairudin, masyarakat Kapuas Hulu sangat proaktif dalam mengurus e-KTP. “Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, dan kami berharap semua masyarakat memiliki hak pilih nantinya sesuai e-KPT tersebut,” tegas Hairudin.

Sedangkan di Kabupaten Melawi masih banyak wajib KTP yang belum melakukan perekaman data. “Setiap bulan kita update terkait perekaman ini. Jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada akhir Desember kemarin berjumlah sebanyak 55.470 warga,” ujar Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Melawi, H Hamidun di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Menurutnya, jumlah tersebut sudah menurun dari angka sebelumnya yang berjumlah sebanyak 55.660 warga. “Memang kita menargetkan saat Pemilu dilaksanakan semuanya sudah melakukan perekaman. Saat ini kami masih terus berupaya dan perekaman masih terus berjalan,” katanya.

Saat ini, Hamidun menambahkan, perekaman masih terus berjalan. Bahkan, yang aktif melakukan perekaman lebih banyak warga dari desa-desa di daerah pedalaman. Meskipun diketahui bahwa sebetulnya di kecamatan bisa melakukan perekaman e-KTP.

 “Di kecamatan sebetulnya tidak ada kendala. Yang ada kendala hanya di Kecamatan Pinoh Utara. Itu Alasan Pak Camat, kantor terlalu jauh ke belakang dan masyarakat terlalu susah mengunjunginya. Selain itu juga terkendala listrik tidak mampu. Kemudian, Kecamatan Sayan itu kendalanya juga karena listrik yang siang harinya tidak nyala,” jelas Hamidun. 

Meskipun di kecamatan lainnya bisa melakukan perekaman e-KTP, namun warga lebih banyak datang ke Disdukcapil. “Entah apa yang menyebabkan warga lebih memilih ke Disdukcapil dibandingkan ke kecamatan. Harusnya kecamatan yang terkendala tadi mencari solusi untuk kendalanya. Agar perekaman tetap berjalan dan bisa mengejar target,” ucapnya.

Hamidun mengatakan, banyak faktor yang menjadi hambatan untuk meningkatkan realisasi dan menurunkan jumlah wajib KTP yang belum melakuan perekaman e-KTP. “Di antaranya bisa jadi karena adanya penambahan pemilih pemula dan ada yang pindah baru,” tuturnya.

Sedangkan faktor lainnya, karena banyaknya nama orang yang sudah meninggal dunia. Namun tidak dilaporkan desa ke Disdukcapil, sehingga namanya masih tetap ada. Seharusnya pihak desa segera melaporkan nama warganya yang meninggal maupun yang pindah ke Disdukcapil.

 “Juga terindikasi banyak nama yang double. Misalnya ada di dua desa atau lebih dengan nama yang berbeda. Misalnya di desa yang satu tercantum nama panjangnya dan di desa satu lagi hanya tercantum nama panggilan. Bisa juga karena perpindahan status dan berdomisili. Namun tidak dilaporkan ke kita. Itu juga bisa menjadi double,” paparnya.

Dalam menekan angka wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP. Salah satunya membuatkan Perda dan berikan sanksi jika memiliki KTP double atau sengaja tidak mau buat KTP. “Kalau ini diterapkan pasti banyak yang akan membuat,” ulasnya.

Di Kabupaten Landak, setiap harinya, tercatat ratusan masyarakat membuat dokumen kependudukan atau melakukan perekaman e-KTP di kantor Disdukcapil setempat. Seperti terlihat pada Senin (15/1), warga tampak sibuk mengantre dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Meski sistemnya telah online, data yang sudah direkam langsung dikirim ke server di pusat atau induk, tetap saja e-KTP membutuhkan waktu untuk proses cetaknya.

Disdukcapil Landak sendiri pernah melakukan program jemput bola. Melakukan perekaman e-KTP di setiap kecamatan. "Sudah dilakukan perekaman, namun karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga masuk di data server pusat itu antre. Makanya masih banyak data yang belum masuk ke pusat sehingga banyak masyarakat yang belum jadi e-KTP nya," ujar Kepala Disdukcapil Landak, Yohanes Meter.

Jadi, lanjut dia mencontohkan, meski kadangkala suami-istri melakukan perekaman KTP-el pada waktu yang sama, ada yang salah satunya sudah jadi, pasangannya malah belum. “Apalagi kalau ada kesalahan data pada perekaman, ini bisa tidak mau keluar datanya sehingga tidak bisa dicetak e-KTP nya," jelasnya.

Ia menyatakan, secara keseluruhan di Kabupaten Landak pada perekaman program jemput bola terakhir, masih sekitar 2000 lebih yang belum terkirim datanya dan belum dicetak. "Karena seluruh Indonesia itu antre. Kalau datanya sudah masuk dalam Print Ready Record (PRR) berarti sudah siap cetak. Tapi yang belum itu, kita masih menunggu,” terang Yohanes.

Ini prosesnya, kata dia, berbeda dengan dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Jika dua dokumen itu persyaratannya lengkap, bisa langsung dicetak di Kantor Dukcapil. (Andreas, Dedi Irawan, Antonius/rk)

 


BACA JUGA

Selasa, 09 Oktober 2018 10:52
Rasau Jaya Heboh, Ramai-ramai Berendam di Sungai

Dihargai Mahal, Warga berburu Ringau

Sudah sepekan, hampir di setiap sungai di kawasan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya mendadak…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:49

Aksi Damai Minta Gubernur Tidak Diskriminatif, Midji: Lihat Nanti APBD 2019

PONTIANAK-  Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat menggelar…

Senin, 08 Oktober 2018 12:25
Buka Milad ke 106 Muhammadiyah Kalbar

Midji: Pemprov akan Lakukan Program Dongrak IPM

PONTIANAK- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:47
Peringati HUT ke 73 TNI di Kodam XII/Tpr

Berikan yang Terbaik untuk Rakyat

SUNGAI RAYA- Diusia ke 73, personel TNI yang yang bertugas di Kalbar diharapkan lebih profesional lagi.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:42

ILEGAL..!! Ribuan Telur dan Ayam Malaysia Dimusnahkan

ENTIKONG- Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Entikong, Kabupaten Sanggau memusnahkan lebih dari 1.200…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:19

NGERI..!! Supinah Dibunuh Secara Sadis

SEKADAU- Wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:16

Khawatir Penjarahan Massal di Sulteng, Relawan Kalbar Tunda Berangkat

PONTIANAK- Bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menggerakkan hati banyak pihak.…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:38

Wanita di Peniti Tewas Bersimbah Darah

SEKADAU- Masyarakat Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dikejutkan dengan penemuan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:37
Operasi Tibtor Polda Kalbar

126 Penjahat dan 92 Kendaraan Diamankan

PONTIANAK- Selama sebulan ini, Polda Kalbar menggelar Operasi Tertib Kendaraan Bermotor (Tibtor) Kapuas…

Kamis, 27 September 2018 12:04

Indeks Kerawanan Pemilu Kalbar Kategori Sedang

PONTIANAK- Indeks Kerawanan Pemilu, Kalimantan Barat masuk dalam kategori sedang. Penilaian itu tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .