UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 30 Desember 2017 12:03
Ini Dia, Pihak yang Akan Awasi Pilkada Menyimpang

PROKAL.CO,  Jelang pilkada serentak 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalbar akan memantau isu-isu menyimpang yang beredar di seluruh media sosial melalui Command Centre. Kominfo akan langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan pesan singkat di handpone yang digunakan seluruh masyarakat Kalbar.

"Jika ada isu-isu yang berkaitan dengan Pilkada seperti adu domba dan macam-macam, nanti akan kita proteksi melalui SMS broadcast," ujar Kepala Diskominfo Kalbar Anthony Sebastian Runtu Anthony, seperti dilansir Rakyat Kalbar.

Anthony menuturkan, pihaknya memiliki tenaga ahli secara khusus untuk operator yang menangani Command Centre. Kemudian SMS broadcast itu bisa disebar kepada masyarakat hingga puluhan ribu  yang menggunakan seluler. "Sistem bekerja secara 24 jam. Informasi negatif maupun positif di seluruh media sosial akan terdata atau tercatat," jelas Anthony.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar MS Budi mengataklan, informasi yang beredar di Medsos tidak semuanya bernilai positif bagi masyarakat. Tidak jarang informasi yang disebarkan tersebut bersifat menyesatkan, adu domba dan hoax. Di momen Pilkada serentaak 2018 ini diakui intensitas informasi Medsos kian meningkat.

"Saya kira ini hal wajar sebagai mekanisme rekrutmen politik lima tahunan yang mesti dinikmati bersama sebagai sebuah pesta yang diminati. Untuk pesta yang diminati, kita harus sajikan informasi berkualitas baik dalam konteks politik dan kepentingan orang banyak," terangnya.

Menurutnya, masa Pilkada ini menjadi tantangan pihaknya guna mengajukan informasi yang layak dan memiliki nilai inspirasi publik. Pasalnya, tidak semua orang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk produksi informasi berkualitas di Medsos.

"Bersama KPU dan Bawaslu, KPID Kalbar menjadi satu bagian yang juga terlibat dalam rangka mengawasi lalu lintas informasi. Baik menyangkut informasi seputar Pemilukada, maupun waktu khusus yang disediakan pada saat iklan layanan kampanye," tuturnya.

Budi menuturkan, pengawasan kampanye dilakukan kepada seluruh media massa baik televisi dan radio yang dinikmati publik melalui penyiaran pada jangka waktu 14 hari sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). "Waktu masih lama, akan tetapi kita sudah bersiap dari sekarang. Walaupun tanggal 27 Juni 2018 itu pencoblosan," katanya.

Dikatakannya, pasangan calon tidak bisa lakukan interaksi langsung bersama lembaga penyiaran untuk melakukan kontrak komersial. Namun, hanya antara KPU dan lembaga penyiaran. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017, secara umum KPU juga mengatur hal sesuai Undang-Undang (UU) Pers. Kode etik di lembaga penyiaran, kode etik di media cetak, maupun hal menyangkut isi berita yang ditampilkan diatur dalam pedoman pra penyiaran dan standar program siaran.

"Baik menyangkut SARA, apa yang penting untuk dihadirkan di ruang publik. Lalu, tidak menyinggung urusan pribadi seseorang, komunitas adat dan kebudayaan tertentu. Serta harus masuk kategori informasi sesuai UU Pers," jelasnya.

Lembaga penyiaran tidak bisa melepaskan diri untuk menyajikan berita yang levelnya setara atau lebih baik dari apa yang diusung media cetak dan elektronik. Ia mengatakan media cetak dan penyiaran harus bersama-sama melawan informasi tidak benar atau hoax yang beredar di masyarakat.

"Kami yakin dan percaya teman media dengan pendekatan dan program yang dibangun dan dikembangkan selama ini menjadikan kode etik yang diusung dan digawangi dewan pers. Kami KPID sejalan dan mendukung komitmen teman media untuk kode etik," harapnya.

Seyogyanya kata dia, media mainstream harus menjadi jalan keluar dari kepentingan publik untuk melawan Medsos yang sebagian melahirkan informasi tidak penting serta tidak berguna bagi kemajuan daerah dan bangsa. Dia pun menyambut baik adanya Command Centre yang diinisiasi Pemprov melalui Diskominfo Kalbar. Ia merasa hal itu bisa menjawab kebutuhan untuk melihat sejauh mana perkembangan informasi yang beredar di ruang publik. "Apakah menguntungkan dari sisi tujuan negara dan daerah. Apakah bersesuaian juga dengan tujuan masyarakat," pungkas Budi.  (Rizka Nanda, Zainudin/rk)


BACA JUGA

Selasa, 14 Agustus 2018 12:47
Sidang Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak

Wanita Ini Terbukti Bersuami 2, Eddy Dapat Hak Asuh Anak

PONTIANAK- Babak panjang dari kemelut rumah tangga antara Eddysan Farel dengan Nurhidayati akhirnya…

Selasa, 14 Agustus 2018 12:36

SADIS DAN SERAM..!! Dua Nyawa Melayang di Tangan Pidelis Kalis

PONTIANAK- Tindakan Pidelis Kalis terbilang seram. Nyaris waktu bersamaan pemuda 18 tahun ini bunuh…

Rabu, 08 Agustus 2018 22:31

KPAID: Jangan Ada Seperti Ainun Lagi

PONTIANAK- Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dearah (KPAID) Kabupaten Kubu Raya, Diah Savitri…

Rabu, 08 Agustus 2018 22:29
Penemuan Bayi di Teras Rumah Warga Komplek Sejahtera 1

Demi Adopsi Bayi, Heni Berjaga di Pintu Ruang Perinatologi

PONTIANAK- Penghuni rumah Nomor B16 di Komplek Sejahtera 1, Jalan Sungai Raya Dalam, Kelurahan Bangka…

Rabu, 08 Agustus 2018 22:26

Tak Diizinkan Periksa HP, Pria Ini Pukul Istrinya

PONTIANAK- Suami istri tak seharusnya memiliki rasa curiga yang berlebihan. Karena, hal itu dapat memicu…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:57

Penangkapan Kapal Latih Polnep oleh TNI AL, Diduga Karena Ini

PONTIANAK- Kepala Seksi Operasional dan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pontianak, Nazirin mengaku tidak…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:45
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

JANGAN MALU..!! Anak Dicabuli, Segera Lapor ke Polisi

PONTIANAK- Tahun ini Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar menerima  sebanyak…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:36

ADA APA INI? KM Borneo Pearl Ditangkap

PONTIANAK- Kapal latih milik Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), KM Borneo Pearl diamankan anggota…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:33

Dua Pembobol Alfamart Dibuat Pincang

PONTIANAK- Dua pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) spesialis minimarket dibekuk anggota Jatanras…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:11
Kasus Candaan Bom di Pesawat

Frantinus Nirigi Gugat Praperadilan Kapolresta dan Kemenhub

PONTIANAK- Masih ingat dengan kasus candaan bom (joke bomb) yang dilakukan Frantinus Nirigi dalam pesawat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .