UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 23 Desember 2017 14:29
Indeks Kerawanan Pemilu, Early Warning Buat Kalbar
Masuk Lima Besar Rawan Persoalan Hoax dan SARA

PROKAL.CO, PONTIANAK- Beberapa waktu lalu Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan menempatkan Kalbar di peringkat ketiga se Indonesia. Kerawanan Pemilu Kalbar hanya di bawah Papua dan Maluku dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengatakan, IKP yang dirilis pihaknya beberapa waktu lalu menjadi salah satu alat bantu Bawaslu dalam memetakan kerawanan dalam Pilkada.

"Indeks kerawanan ini kan memang alat bantu kita untuk memetakan potensi kerawanan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah 2018," ujarnya kepada awak media saat acara sosialisai di Pontianak, kemarin.

Afifuddin melanjutkan, ada tiga variabel utama yang diukur oleh Bawaslu dalam menentukan IKP. Pertama, terkait penyelenggara Pemilu. "Apakah penyelenggaranya itu tidak pernah terjadi misalnya dipecat, atau banyak yang dipecat oleh DKPP misalnya," katanya.

 Variabel kedua, menyangkut kontestasi partai peserta Pemilu. Apakah ada dualisme partai, apakah ada politik dinasti dalam pencalonan dan seterusnya. "Dan yang terakhir soal partisipasi. Berapa tinggi partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Berapa tinggi keinginan masyarakat, atau adanya (lembaga) pemantau di suatu daerah, kita ukur semua. Termasuk keamanan yang kita ukur," jelasnya.

Dalam pemetaan tersebut, ada beberapa item yang digunakan Bawaslu sebagai alat ukur IKP. Mulai dari pengalaman pengelolaan dan penyelenggaraan Pemilu terakhir. “Termasuk isu-isu atau kejadian-kejadian yang tidak di proses Pilkada terakhir," katanya.

Menurut Afifuddin, IKP yang dirilis pihaknya setidaknya bisa menjadi peringatan dini bagi daerah agar melakukan upaya-upaya meminimalisir kerawanan. "Ini saya kira bisa menjadi pilihan early warning untuk semua pihak di Kalbar. Tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tapi juga kepolisian, teman di BIN Daerah untuk mengantisipasi, termasuk Pemda agar apa yang kita ingatkan ini tidak terjadi," demikian Afifuddin.

Mengutip dari Jawa Pos, tantangan Pilkada bersih bukan lagi sebatas money politics alias politik transaksional. Di era banjir informasi dan booming media sosial, hoax atau fitnah dan ujaran kebencian berbau SARA juga menjadi persoalan serius. Merujuk data yang dihimpun Mabes Polri, ada lima daerah yang masuk kategori rawan. Yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalbar dan Papua. Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA.

Anjak Utama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Iza Fadri menyatakan, praktik-praktik di Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat mungkin dilakukan di daerah pada 2018. Apalagi, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menilai kebenaran informasi di daerah belum cukup dewasa.

Untuk itu, cara yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi penyebaran hoax dan SARA adalah menindak pelakunya. Salah satu upaya Polri mengintensifkan patroli siber. Cara tersebut, kata Iza, belakangan cukup efektif untuk menindak pelaku fitnah.

 “Termasuk hoax tentang istri panglima TNI kemarin. Kita cari orangnya yang melakukan ujaran kebencian, kita tindak,” kata dia dalam diskusi yang digelar Bidang Hukum DPP PDIP di Hotel Acacio, Jakarta, Kamis (21/12).

Untuk itu, sebelum dipidana, masyarakat diharapkan berpikir dua kali jika hendak menyebar fitnah dan hoax. Dia memastikan identifikasi ke depan lebih mudah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan upaya serupa. Bahkan, untuk penyebaran melalui SMS, pelaku bisa dengan mudah diketahui menyusul adanya kewajiban registrasi SIM card.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, upaya serupa dilakukan jajarannya. Namun, lingkupnya terbatas pada kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Dia mengakui, Bawaslu hanya bisa menindak akun-akun yang memang didaftarkan sebagai akun resmi pasangan calon. Namun, jika merujuk pengalaman terdahulu, akun yang terdaftar cenderung tidak bermasalah. “Biasanya akun yang terdaftar lebih kecil daripada yang nggak terdaftar,” ujarnya.

Sebagai titik tengah, mungkin Bawaslu ikut aktif mendata akun-akun penyebar kebencian. Data itu akan dilaporkan ke kepolisian. “Posisi pengawas pemilu melaporkan dan memonitor bagaimana penanganan terkait pelanggaran di siber,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pilkada sebaik-baiknya. Dengan profesionalitas dan netralitas penyelenggara, diharapkan potensi kerawanan akibat ketidakpuasan bisa diminimalkan. “Saat ini petugas dalam kondisi siap,” ungkapnya. (Zainudin, Jawa Pos/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 17 November 2018 13:44
Kalbar Jalur Favorit Menuju Malaysia

Kasus TPPO, Kalbar Tertinggi Ketiga se Indonesia

PONTIANAK- Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kalbar menjadi salah satu jalur favorit…

Sabtu, 17 November 2018 13:29

GEGER..!! Karena Cinta, Pria Ini Akhirnya Hidup di Pohon Rambutan

PONTIANAK- Warga di Jalan Panca Bakti, Batu Kelurahan Layang, Kecamatan Pontianak Utara dihebohkan dengan…

Sabtu, 17 November 2018 12:55

Dituding Tak Tepat Sasaran, Tunjangan Khusus Guru Jadi Polemik

PONTIANAK- Tunjangan khusus guru masih ada yang tak tepat sasaran. Berhak menerima tunjangan khusus…

Minggu, 11 November 2018 11:42

Sudah Bau Tanah, Masih Saja Jualan Togel

PONTIANAK- Makin tua semakin menjadi. Ini yang terjadi pada Japut. Diusianya yang sudah menginjak 64…

Sabtu, 10 November 2018 13:10

Kuasai Senpi Rakitan Ilegal, Agus Dijebloskan ke Penjara

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, gara-gara menyimpan senjata api rakitan tanpa izin, Agus harus…

Sabtu, 03 November 2018 13:26

Bobol Brangkas, Karyawan Indomaret Dikerangkeng

PONTIANAK- Sebagai karyawan yang baik, harusnya bisa saling menjaga dan memperhatikan keamanan kantor.…

Selasa, 30 Oktober 2018 12:13

TKD CPNS, Hari Pertama Peserta Dibuat Bingung

PONTIANAK- Sebelum ujian Tes Kompetensi Dasar, satu persatu peserta CPNS di lingkungan Pemerintahan…

Selasa, 30 Oktober 2018 12:07

Polisi Buru Penyebar Hoaks Penculikan Anak

PONTIANAK- Patroli Cyber Crime kini terus diperkuat oleh pihak kepolisian. Sebab, arus informasi bohong…

Jumat, 26 Oktober 2018 11:48
Kasus Pembakaran Bendera Tauhid

Sultan Berharap Keadilan Ditegakkan

PONTIANAK- Kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan beberapa oknum salah satu Ormas Islam di Garut,…

Jumat, 26 Oktober 2018 11:42

Terhimpit Masalah Ekonomi dan Sering Cekcok dengan Bini, Belly Gantung Diri

PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, Belly Saputra, 30, ditemukan tak bernyawa tergantung di rumahnya,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .