UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 23 Desember 2017 14:29
Indeks Kerawanan Pemilu, Early Warning Buat Kalbar
Masuk Lima Besar Rawan Persoalan Hoax dan SARA

PROKAL.CO, PONTIANAK- Beberapa waktu lalu Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan menempatkan Kalbar di peringkat ketiga se Indonesia. Kerawanan Pemilu Kalbar hanya di bawah Papua dan Maluku dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2018. Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengatakan, IKP yang dirilis pihaknya beberapa waktu lalu menjadi salah satu alat bantu Bawaslu dalam memetakan kerawanan dalam Pilkada.

"Indeks kerawanan ini kan memang alat bantu kita untuk memetakan potensi kerawanan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah 2018," ujarnya kepada awak media saat acara sosialisai di Pontianak, kemarin.

Afifuddin melanjutkan, ada tiga variabel utama yang diukur oleh Bawaslu dalam menentukan IKP. Pertama, terkait penyelenggara Pemilu. "Apakah penyelenggaranya itu tidak pernah terjadi misalnya dipecat, atau banyak yang dipecat oleh DKPP misalnya," katanya.

 Variabel kedua, menyangkut kontestasi partai peserta Pemilu. Apakah ada dualisme partai, apakah ada politik dinasti dalam pencalonan dan seterusnya. "Dan yang terakhir soal partisipasi. Berapa tinggi partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Berapa tinggi keinginan masyarakat, atau adanya (lembaga) pemantau di suatu daerah, kita ukur semua. Termasuk keamanan yang kita ukur," jelasnya.

Dalam pemetaan tersebut, ada beberapa item yang digunakan Bawaslu sebagai alat ukur IKP. Mulai dari pengalaman pengelolaan dan penyelenggaraan Pemilu terakhir. “Termasuk isu-isu atau kejadian-kejadian yang tidak di proses Pilkada terakhir," katanya.

Menurut Afifuddin, IKP yang dirilis pihaknya setidaknya bisa menjadi peringatan dini bagi daerah agar melakukan upaya-upaya meminimalisir kerawanan. "Ini saya kira bisa menjadi pilihan early warning untuk semua pihak di Kalbar. Tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tapi juga kepolisian, teman di BIN Daerah untuk mengantisipasi, termasuk Pemda agar apa yang kita ingatkan ini tidak terjadi," demikian Afifuddin.

Mengutip dari Jawa Pos, tantangan Pilkada bersih bukan lagi sebatas money politics alias politik transaksional. Di era banjir informasi dan booming media sosial, hoax atau fitnah dan ujaran kebencian berbau SARA juga menjadi persoalan serius. Merujuk data yang dihimpun Mabes Polri, ada lima daerah yang masuk kategori rawan. Yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalbar dan Papua. Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA.

Anjak Utama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Iza Fadri menyatakan, praktik-praktik di Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat mungkin dilakukan di daerah pada 2018. Apalagi, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menilai kebenaran informasi di daerah belum cukup dewasa.

Untuk itu, cara yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi penyebaran hoax dan SARA adalah menindak pelakunya. Salah satu upaya Polri mengintensifkan patroli siber. Cara tersebut, kata Iza, belakangan cukup efektif untuk menindak pelaku fitnah.

 “Termasuk hoax tentang istri panglima TNI kemarin. Kita cari orangnya yang melakukan ujaran kebencian, kita tindak,” kata dia dalam diskusi yang digelar Bidang Hukum DPP PDIP di Hotel Acacio, Jakarta, Kamis (21/12).

Untuk itu, sebelum dipidana, masyarakat diharapkan berpikir dua kali jika hendak menyebar fitnah dan hoax. Dia memastikan identifikasi ke depan lebih mudah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan upaya serupa. Bahkan, untuk penyebaran melalui SMS, pelaku bisa dengan mudah diketahui menyusul adanya kewajiban registrasi SIM card.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, upaya serupa dilakukan jajarannya. Namun, lingkupnya terbatas pada kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Dia mengakui, Bawaslu hanya bisa menindak akun-akun yang memang didaftarkan sebagai akun resmi pasangan calon. Namun, jika merujuk pengalaman terdahulu, akun yang terdaftar cenderung tidak bermasalah. “Biasanya akun yang terdaftar lebih kecil daripada yang nggak terdaftar,” ujarnya.

Sebagai titik tengah, mungkin Bawaslu ikut aktif mendata akun-akun penyebar kebencian. Data itu akan dilaporkan ke kepolisian. “Posisi pengawas pemilu melaporkan dan memonitor bagaimana penanganan terkait pelanggaran di siber,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pilkada sebaik-baiknya. Dengan profesionalitas dan netralitas penyelenggara, diharapkan potensi kerawanan akibat ketidakpuasan bisa diminimalkan. “Saat ini petugas dalam kondisi siap,” ungkapnya. (Zainudin, Jawa Pos/rk)


BACA JUGA

Rabu, 08 Agustus 2018 22:31

KPAID: Jangan Ada Seperti Ainun Lagi

PONTIANAK- Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dearah (KPAID) Kabupaten Kubu Raya, Diah Savitri…

Rabu, 08 Agustus 2018 22:29
Penemuan Bayi di Teras Rumah Warga Komplek Sejahtera 1

Demi Adopsi Bayi, Heni Berjaga di Pintu Ruang Perinatologi

PONTIANAK- Penghuni rumah Nomor B16 di Komplek Sejahtera 1, Jalan Sungai Raya Dalam, Kelurahan Bangka…

Rabu, 08 Agustus 2018 22:26

Tak Diizinkan Periksa HP, Pria Ini Pukul Istrinya

PONTIANAK- Suami istri tak seharusnya memiliki rasa curiga yang berlebihan. Karena, hal itu dapat memicu…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:57

Penangkapan Kapal Latih Polnep oleh TNI AL, Diduga Karena Ini

PONTIANAK- Kepala Seksi Operasional dan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pontianak, Nazirin mengaku tidak…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:45
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

JANGAN MALU..!! Anak Dicabuli, Segera Lapor ke Polisi

PONTIANAK- Tahun ini Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar menerima  sebanyak…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:36

ADA APA INI? KM Borneo Pearl Ditangkap

PONTIANAK- Kapal latih milik Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), KM Borneo Pearl diamankan anggota…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:33

Dua Pembobol Alfamart Dibuat Pincang

PONTIANAK- Dua pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) spesialis minimarket dibekuk anggota Jatanras…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:11
Kasus Candaan Bom di Pesawat

Frantinus Nirigi Gugat Praperadilan Kapolresta dan Kemenhub

PONTIANAK- Masih ingat dengan kasus candaan bom (joke bomb) yang dilakukan Frantinus Nirigi dalam pesawat…

Minggu, 29 Juli 2018 12:29
POPTI Kalbar, Kepedulian terhadap Anak Penderita Thalassemia

Penyakit Diturunkan, Bukan Keturunan, Dianjurkan Screening Pra-Nikah

Windy Prihastari, pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalbar tak menyangka saat anak pertamanya…

Minggu, 29 Juli 2018 12:26

Keluarga Tak Sadar Abangnya Meninggal dalam Mobil

PONTIANAK- Isak tangis penuh sesal tak kuasa dibendung Ida saat menceritakan adiknya, Abdul Syukur,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .