UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 27 Oktober 2017 11:30
Begini Kiat Kepala Daerah di Kalbar “Cegah” KPK Datang

PROKAL.CO, Mulai dari gubernur dan wakilnya, juga bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar punya trik masing-masing mencegah korupsi terjadi di dirinya maupun bawahannya. Rata-rata punya kiat serupa: bertindak mengacu kepada perundang-undangan. Berikut penuturan singkat dari 9 kepala daerah di Kalbar:

Misalnya saja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya. Diberitakan Rakyat Kalbar, Wagub mengaku selalu mengingatkan jajaran di bawahnya untuk hati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara itu harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

 “Kami sudah sering mengingatkan, termasuk untuk kabupaten/kota juga. Kelola keuangan negara itu sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tutur Christiandy, Selasa (3/9). Menurut dia, komitmen dan transparansi dalam pengelolaan duit negara agar tidak terjadi pelangaran yang berujung pada tindakan hukum. Hal lainnya, agar pengelolaan itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

 “Jangan sampai di Kalbar juga terjadi OTT, dan kerja Tim Saber Pungli juga sudah sangat baik dalam menjaga kinerja pengelolaan keuangan," ungkapnya. Lanjut dia, pengelolaan keuangan yang transparan dan baik sesuai juga karena ditargetkan mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi Kalbar sudah lima kali mendapat predikat tersebut.

“Kami bersyukur dengan mendapat lima kali penilaian WTP, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, jika uang yang dikelola itu merupakan milik rakyat, tentu harus dikelola dan memberikan manfaat untuk rakyat,” pungkas Christiandy.

Sementara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sebagai Wali Kota dua periode ia berkomitmen memastikan tidak ada mark-up ataupun anggaran fiktif di APBD Pontianak. "Namun yang sering diributkan terkadang dalam proses tender-menender. Tetapi bagaimana pun itu memang tetap harus diatur agar tidak ada permainan, kemudian perizinan harus transparan," tutur Sutarmidji, Rabu (4/10).

Ia selalu mengingatkan agar pegawainya jangan sampai terbuai. Semua yang dilakukan menggunakan duit negara itu harus transparan. Artinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pontianak harus bekerja sesuai dengan aturan serta tidak ada kepentingan pribadi apapun.  "Kalau saya sudah mengingatkan seperti itu, saya sudah ngomel, tapi masih saja dilakukan, silakan tanggung sendiri akibatnya. Dan saya tidak pernah menerima pendampingan pengacara atau pembela apapun terhadap jajaran yang terkena kasus korupsi," tegasnya.

Menurut Sutarmidji, korupsi biasanya berkaitan dan cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemimpinnya. "Tapi Insya Allah, saya berupaya memberikan kenyamanan bagi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing," ungkapnya.

Dalam hal pelaksanaan proyek, Pemkot meminta kawalan dari TP4D. Sutarmidji mengatakan tidak semuanya, karena TP4D juga terbatas personilnya. Untuk proyek yang vital dan strategis bahkan ia akan meminta diawasi juga oleh unsur kepolisian.  "Termasuk juga penggantian lahan untuk jembatan Kapuas, saya juga tetap minta pendampingan dari Kejaksaan sebagai pengacara negara sekalipun sudah ada penilaian dari appraisal," pungkasnya.

Sementara itu Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir menyebut, kepala daerah mesti berhati-hati dalam berbagai kebijakan. Karena sekarang ini sudah banyak kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur tertangkap KPK. "Seram kalau kita lihat, banyak kepala daerah kenak tangkap KPK. Maka dari itu saya mohon doa dan nasehat seluruh tokoh agama dan masyarakat Kapuas Hulu," paparnya.

Bupati Kapuas Hulu dua priode ini berharap tidak ada kepala daerah di Kalbar mengalami nasib serupa seperti di daerah. "Saya sering minta nasihat dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, supaya tak terjadi seperti itu (ditangkap KPK)," ujarnya saat membuka acara pengobatan gratis dan sunatan massal, di Halaman BPD Bank Kalbar Cabang Semitau, belum lama ini.

Ia merasa, selama kebijakan sesuai koridor hukum yang berlaku, maka seorang kepala daerah tidak perlu khawatir. Maka ia mengajak seluruh jajaran dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu harus bekerja sesuai aturan, dengan melakukan kebijakan berdasarkan undang - undang.

Terpisah Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengaku selalu menekankan seluruh SKPD di bawahnya bisa bekerja maksimal mencapai target 90 persen selama satu tahun. Serta tidak melakukan pungli, terutama yang berkaitan dengan perizinan. "Banyak kepala daerah di daerah lain ditangkap KPK, terkait pungli perizinan.Ini harus diwaspadai, jangan sampai SKPD terlibat," ungkap RusmanAli usai evaluasi kinerja SKPD, beberapa waktu  lalu.

Bupati yang mencalonkan dirinya kembali ini juga meminta seluruh kepala dinas mengawasi jajarannya agar terhindar dari pungli. "Pungli jangan sampai ada di Kubu Raya,” tegasnya. Menurut dia, hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki kedepannya adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Evaluasi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh SKPD Kubu Raya agar lebih tertib dan taat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

 “Semua hal itu harus selaras dan terkoordinasi dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Indikator kinerja kita harus dapat dipantau dan direview secara berkala, dan  hasilnya harus menunjukkan kondisi yang lebih baik dan inovatif,” papar Rusman. Hal itu, tambahnya, harus menunjukkan ukuran keberhasilan yang baik, yaitu dengan tidak memiliki makna ganda, dapat diukur, dapat diidentifikasi, baik satuan maupun parameternya, dapat dicapai dengan baik. Serta relevan dengan tugas dan fungsinya.

 “Dengan memiliki data yang lengkap dan dokumentasi yang baik, maka penyampaikan laporan dengan lengkap dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Sekadau, Rupinus melarang keras jajarannya untuk melakukan pelanggaran hukum yang berbau korupsi. Salah satunya melakukan sogok menyogok. “Jangan coba-coba untuk menyogok,” tegas Rupinus saat dimintai tanggapannya terkait upaya pencegahan korupsi di Sekadau, beberapa waktu lalu.

Selain melarang jajarannya menyogok, Rupinus pun menegaskan, pihaknya memperkuat fungsi aparat pengawasn internal yakni Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Aparatur APIP dari Inspektorat diminta untuk lebih memperkuat pengawasan pekerjaan pemerintah di lapangan.  “Personilnya kita tambah dan kita latih. Kita perkuat mereka untuk melakukan pengawasan,” bebernya.

Upaya pengawasan itu, lanjut Rupinus, sebagai salah satu strategi pencegahan. Jika ada pekerjaan dilapangan yang masih kurang baik, akan diminta untuk dilakukan perbaikan.  “Kita juga sering turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Kalau ada yang tidak sesuai, kita minta diperbaiki,” pungkas Rupinus. (Rizka Nanda, Maulidi Murni, Andreas, Syamsul Arifin, Abdu Syukri, Suhendra, Kiram Akbar, Ari Sandy/rk)

 


BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 12:43

Banjir Hanyutkan Jembatan di Bengkayang, Satu Warga Dikabarkan Hilang

BENGKAYANG- Hujan yang seharian mengguyur Kabupaten Bengkayang mengakibatkan sebagian wilalah tersebut…

Rabu, 17 Januari 2018 12:39

ADUH..!! Kapal Kargo Tenggelam di Ketapang

PONTIANAK- Kapal kargo dikabarkan tenggelam di perairan Sungai Awan, Tanjung Belandang, Kecamatan Matan…

Rabu, 17 Januari 2018 12:31

ALAMAK..!! Tiga Proyek Miliaran di Melawi Tak Tuntas

NANGA PINOH- Hingga masa kontrak berakhir pada 2017 lalu, ternyata tiga pembangunan jalan di Kabupaten…

Rabu, 17 Januari 2018 12:24

Bubarkan Anak Punk, Polisi Dilempari Batu

PONTIANAK- Anggota Polsek Pontianak Timur, Bripka Syaiful terpaksa dilarikan ke RS Bhayangkara Anton…

Rabu, 17 Januari 2018 12:22

MANTAP..!! Judi Online Singapura Dibongkar, Dikendalikan Wanita

PONTIANAK- Perjudian di Kalbar masih marak. Buktinya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…

Rabu, 17 Januari 2018 12:20

PARAH..!! Sudah Bau Tanah, Pria Ini Cabuli Cucunya

SANGGAU - Melindungi cucunya adalah sesuatu yang wajib dilakukan seorang kakek. Meski itu cucu kandung…

Rabu, 17 Januari 2018 12:19

SIKAT TERUS..!! Operasi Penertiban PETI, Tiga Pelaku Diciduk

SEKADAU-  Dilansir Rakyat Kalbar, jajaran Satreskrim Polres Sekadau menggelar operasi penertiban…

Rabu, 17 Januari 2018 12:18

DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala

Aturan ihwal penggunaan hak suara bagi wajib pilih di Pilkada Serentak 2018 mengharuskan menggunakan…

Rabu, 10 Januari 2018 13:15

RASAKAN..!! Gay Diburu Polisi Kalbar

PONTIANAK - Keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kalbar semakin mengancam.…

Rabu, 10 Januari 2018 13:12

Sutarmidji Layak Memimpin

PONTIANAK- Warna kuning, hijau, biru, oranye, dan putih, berbaur memadati halaman dan hall Pontianak…

PARAH..!! Sudah Bau Tanah, Pria Ini Cabuli Cucunya

ADUH..!! Kapal Kargo Tenggelam di Ketapang

Bubarkan Anak Punk, Polisi Dilempari Batu

SIKAT TERUS..!! Operasi Penertiban PETI, Tiga Pelaku Diciduk

ALAMAK..!! Tiga Proyek Miliaran di Melawi Tak Tuntas

Banjir Hanyutkan Jembatan di Bengkayang, Satu Warga Dikabarkan Hilang

MANTAP..!! Judi Online Singapura Dibongkar, Dikendalikan Wanita

DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .