UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 27 Oktober 2017 11:30
Begini Kiat Kepala Daerah di Kalbar “Cegah” KPK Datang

PROKAL.CO, Mulai dari gubernur dan wakilnya, juga bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar punya trik masing-masing mencegah korupsi terjadi di dirinya maupun bawahannya. Rata-rata punya kiat serupa: bertindak mengacu kepada perundang-undangan. Berikut penuturan singkat dari 9 kepala daerah di Kalbar:

Misalnya saja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya. Diberitakan Rakyat Kalbar, Wagub mengaku selalu mengingatkan jajaran di bawahnya untuk hati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara itu harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

 “Kami sudah sering mengingatkan, termasuk untuk kabupaten/kota juga. Kelola keuangan negara itu sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tutur Christiandy, Selasa (3/9). Menurut dia, komitmen dan transparansi dalam pengelolaan duit negara agar tidak terjadi pelangaran yang berujung pada tindakan hukum. Hal lainnya, agar pengelolaan itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

 “Jangan sampai di Kalbar juga terjadi OTT, dan kerja Tim Saber Pungli juga sudah sangat baik dalam menjaga kinerja pengelolaan keuangan," ungkapnya. Lanjut dia, pengelolaan keuangan yang transparan dan baik sesuai juga karena ditargetkan mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi Kalbar sudah lima kali mendapat predikat tersebut.

“Kami bersyukur dengan mendapat lima kali penilaian WTP, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, jika uang yang dikelola itu merupakan milik rakyat, tentu harus dikelola dan memberikan manfaat untuk rakyat,” pungkas Christiandy.

Sementara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sebagai Wali Kota dua periode ia berkomitmen memastikan tidak ada mark-up ataupun anggaran fiktif di APBD Pontianak. "Namun yang sering diributkan terkadang dalam proses tender-menender. Tetapi bagaimana pun itu memang tetap harus diatur agar tidak ada permainan, kemudian perizinan harus transparan," tutur Sutarmidji, Rabu (4/10).

Ia selalu mengingatkan agar pegawainya jangan sampai terbuai. Semua yang dilakukan menggunakan duit negara itu harus transparan. Artinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pontianak harus bekerja sesuai dengan aturan serta tidak ada kepentingan pribadi apapun.  "Kalau saya sudah mengingatkan seperti itu, saya sudah ngomel, tapi masih saja dilakukan, silakan tanggung sendiri akibatnya. Dan saya tidak pernah menerima pendampingan pengacara atau pembela apapun terhadap jajaran yang terkena kasus korupsi," tegasnya.

Menurut Sutarmidji, korupsi biasanya berkaitan dan cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemimpinnya. "Tapi Insya Allah, saya berupaya memberikan kenyamanan bagi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing," ungkapnya.

Dalam hal pelaksanaan proyek, Pemkot meminta kawalan dari TP4D. Sutarmidji mengatakan tidak semuanya, karena TP4D juga terbatas personilnya. Untuk proyek yang vital dan strategis bahkan ia akan meminta diawasi juga oleh unsur kepolisian.  "Termasuk juga penggantian lahan untuk jembatan Kapuas, saya juga tetap minta pendampingan dari Kejaksaan sebagai pengacara negara sekalipun sudah ada penilaian dari appraisal," pungkasnya.

Sementara itu Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir menyebut, kepala daerah mesti berhati-hati dalam berbagai kebijakan. Karena sekarang ini sudah banyak kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur tertangkap KPK. "Seram kalau kita lihat, banyak kepala daerah kenak tangkap KPK. Maka dari itu saya mohon doa dan nasehat seluruh tokoh agama dan masyarakat Kapuas Hulu," paparnya.

Bupati Kapuas Hulu dua priode ini berharap tidak ada kepala daerah di Kalbar mengalami nasib serupa seperti di daerah. "Saya sering minta nasihat dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, supaya tak terjadi seperti itu (ditangkap KPK)," ujarnya saat membuka acara pengobatan gratis dan sunatan massal, di Halaman BPD Bank Kalbar Cabang Semitau, belum lama ini.

Ia merasa, selama kebijakan sesuai koridor hukum yang berlaku, maka seorang kepala daerah tidak perlu khawatir. Maka ia mengajak seluruh jajaran dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu harus bekerja sesuai aturan, dengan melakukan kebijakan berdasarkan undang - undang.

Terpisah Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengaku selalu menekankan seluruh SKPD di bawahnya bisa bekerja maksimal mencapai target 90 persen selama satu tahun. Serta tidak melakukan pungli, terutama yang berkaitan dengan perizinan. "Banyak kepala daerah di daerah lain ditangkap KPK, terkait pungli perizinan.Ini harus diwaspadai, jangan sampai SKPD terlibat," ungkap RusmanAli usai evaluasi kinerja SKPD, beberapa waktu  lalu.

Bupati yang mencalonkan dirinya kembali ini juga meminta seluruh kepala dinas mengawasi jajarannya agar terhindar dari pungli. "Pungli jangan sampai ada di Kubu Raya,” tegasnya. Menurut dia, hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki kedepannya adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Evaluasi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh SKPD Kubu Raya agar lebih tertib dan taat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.

 “Semua hal itu harus selaras dan terkoordinasi dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Indikator kinerja kita harus dapat dipantau dan direview secara berkala, dan  hasilnya harus menunjukkan kondisi yang lebih baik dan inovatif,” papar Rusman. Hal itu, tambahnya, harus menunjukkan ukuran keberhasilan yang baik, yaitu dengan tidak memiliki makna ganda, dapat diukur, dapat diidentifikasi, baik satuan maupun parameternya, dapat dicapai dengan baik. Serta relevan dengan tugas dan fungsinya.

 “Dengan memiliki data yang lengkap dan dokumentasi yang baik, maka penyampaikan laporan dengan lengkap dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Sekadau, Rupinus melarang keras jajarannya untuk melakukan pelanggaran hukum yang berbau korupsi. Salah satunya melakukan sogok menyogok. “Jangan coba-coba untuk menyogok,” tegas Rupinus saat dimintai tanggapannya terkait upaya pencegahan korupsi di Sekadau, beberapa waktu lalu.

Selain melarang jajarannya menyogok, Rupinus pun menegaskan, pihaknya memperkuat fungsi aparat pengawasn internal yakni Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Aparatur APIP dari Inspektorat diminta untuk lebih memperkuat pengawasan pekerjaan pemerintah di lapangan.  “Personilnya kita tambah dan kita latih. Kita perkuat mereka untuk melakukan pengawasan,” bebernya.

Upaya pengawasan itu, lanjut Rupinus, sebagai salah satu strategi pencegahan. Jika ada pekerjaan dilapangan yang masih kurang baik, akan diminta untuk dilakukan perbaikan.  “Kita juga sering turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Kalau ada yang tidak sesuai, kita minta diperbaiki,” pungkas Rupinus. (Rizka Nanda, Maulidi Murni, Andreas, Syamsul Arifin, Abdu Syukri, Suhendra, Kiram Akbar, Ari Sandy/rk)

 


BACA JUGA

Selasa, 17 Juli 2018 12:51
Kapolda Pimpin Sertijab Kapolres Ketapang

Minta Maaf, Mantan Kapolres Ketapang Akui Kesalahan

PONTIANAK- Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Ketapang dan Singkawang dilaksanakan di Mapolda…

Minggu, 15 Juli 2018 12:39

Kalbar Berpotensi Jadi Sumber Pangan Dunia

PONTIANAK- Tidak hanya di Indonesia, Kalimantan Barat berpotensi besar menjadi daerah sumber pangan…

Minggu, 15 Juli 2018 12:37
Pantau Titik Api, Antisipasi Kabut Asap

Kemarau, BPBD Pontianak Lakukan Patroli

PONTIANAK- Beberapa pekan Kota Pontianak tak diguyur hujan. Selama kemarau, kebakaran lahan berpotensi…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:17
Heboh Plang Kantor Bersama Polri dan Polisi Tiongkok

Polisi Tiongkok Dua Kali Lobi Sunario

PONTIANAK - Rupanya, Biro Keamanan Publik Resor Suzhou Tiongkok sudah dua kali mendatangi Polres Ketapang…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:10

Gara-Gara Plang Kantor Polisi Bersama dengan Tiongkok, Kapolres Ketapang Dicopot

PONTIANAK- Derasnya viral plang Kantor Polisi Bersama Kepolisian Negara Indonesia Provinsi Kalimantan…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:05

WADUH GAWAT..!! Kabut Asap Mulai Selimuti Kalbar

PONTIANAK- Musim kemarau telah tiba. Kalbar mulai diselimuti kabut asap. Hujan lama tak turun. Cuaca…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:53
Polemik Plang Kerja Sama Polisi Indonesia dan Tiongkok di Ketapang

CATAT..!! Kerjasama Internasional Harus Sesuai Prosedur

PONTIANAK- Sebenarnya kerjasama internasional dibolehkan. Bahkan diperlukan dalam kaca mata hukum internasional.…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:45
Polisi Tiongkok Ajak Polres Ketapang Bikin Kantor Polisi Bersama

Langsung Sodorkan Plang, Warganet pun Heboh

PONTIANAK- Warganet dihebohkan dengan beredarkan foto plang kantor polisi bersama dengan Biro Keamanan…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:42
12.000 Warga Indonesia Tewas Setiap Tahun

MIRISNYA..!! Ada 1,57 Persen Penduduk Kalbar Pengguna Narkoba

PONTIANAK- Narkoba menjadi musuh bersama. Butuh keterlibatan semua pihak memberantas peredaran gelap…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:39

Gara-Gara Barang Ini, Sudah 18 Orang Divonis Mati

PONTIANAK- Barang bukti hampir 20 Kg sabu, 2.000 ekstasi dan 4.000 happy five dimusnahkan di lapangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .