UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 27 Oktober 2017 11:27
KPK Tak ke Kalbar, Memangnya Pejabat Kalbar Bersih Semua?

PROKAL.CO, PONTIANAK- Saking besarnya kebocoran anggaran negara, KPK rajin wara-wiri mendatangi sejumlah provinsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Nah, di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur dan Selatan sudah dijamah lembaga antirasuah tersebut. Lantas bagaimana dengan di sini, di Kalimantan Barat?

Di Kalbar, pengungkapan kasus korupsi sebatas menyentuh mantan kepala daerah. Pejabat aktif paling cuma kepala dinasnya. Jangankan tangkap tangan, yang terungkap hanya kasus-kasus korupsi tahun jebot (tua).  Belum sekali pun KPK, polisi, maupun kejaksaan, berani mengusik mereka yang masih punya kekuasaan politik di Kalbar. Atau, barangkali, mungkin saja, pejabat-pejabat teras di 14 kabupaten/kota maupun di pemerintahan provinsi bersih, suci, tanpa noda? 

Dilansir Rakyat Kalbar, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan, belum masuknya KPK ke sejumlah daerah di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, jika ada laporan yang benar, lengkap, disertai bukti, ia yakin KPK akan masuk.  Kemudian, bisa saja, Adnan menambahkan, KPK belum mendapat momentum. Sebab, jika berbicara penindakan korupsi seharusnya dalam kerangka OTT. Nah, ia menjelaskan, OTT ini sangat bergantung kedalaman informasi yang didapat KPK.

“Saya menduga tidak mungkin OTT dilakukan tanpa keterlibatan orang dalam, karena orang dalam pasti tahu kapan terjadinya transaksi, siapa yang terlibat dalam negosiasi ilegal dan pasti ada "pengkhianatnya" yang memberi kabar kepada KPK lewat satu sistem yang memang dilindungi, yang namanya Whistleblower System (WBS)," papar Adnan, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kebanyakan pelapor tindak pidana korupsi (Tipikor) melaporkannya secara anonim. "Misalnya, di kabupaten mana yang kaya sumber daya alam tidak tersentuh KPK, mungkin tidak ada laporan yang masuk sehingga KPK tidak bisa beroperasi," ujarnya.  Kalau soal kekuatan politik, ia meragukan KPK takut dengan hal tersebut. Adnan memberikan contoh: seorang Syaukani (Hasan Rais), eks Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim, yang katanya sangat powerful, masih bisa ditangkap KPK. Dan bahkan, anaknya juga terjaring.

"Saya kira itu alasannya, soal momentum yang belum ada, belum ada laporan juga, kalau pun ada mungkin belum lengkap sehingga belum bisa difollow up," tandasnya. Sementara itu, sejumlah kepala daerah di Kalbar mengaku punya trik tersendiri untuk mencegah penyelewengan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing (baca “Kiat Kepala Daerah “Mencegah” KPK Datang ke Kalbar).

Di sisi lain, beralasan besarnya kebocoran anggaran negara, polisi mau bikin Detasemen Khusus (Densus) Tipikor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto yakin Densus Tipikor segera dibentuk. Sudah diajukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Komisi III DPR. Menurut dia, Densus Tipikor untuk membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.

“Pemberantasan itu akan dilakukan hingga ke sistem-sistemnya, yang mengarah atau berpeluang untuk terjadinya korupsi,” jelas Rikwanto, di Markas Polda Kalbar, Pontianak, Kamis (19/10).

Lantas bagaimana dengan Direktorat Tipikor di Mabes Polri dan di Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) yang ada di Polda-Polda? “Bisa saja Direktorat Tipikor yang ada di Mabes akan dilebur dengan Densus Tipikor tersebut. Sementara di daerah kemungkinan akan terjadi penambahan personil atau dipisahkan sendiri,” jawab eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Ia menyebut, struktur Densus Tipikor sedang dalam pembahasan. Hitung-hitungan awal soal anggaran unit special itu telah disampaikan ke Komisi III DPR, menyangkut belanja barang dan belanja pegawai.   “Ini bukti komitmen kita (polisi) memberantas korupsi yang ada di Indonesia,” klaim Rikwanto.

Bukankah bakal bentrok dengan lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Saber Pungli? Dikatakan Rikwanto, tentunya ketika Densus Tipikor dari kepolisian sudah berdiri tak akan bekerja sendiri. Tetap bersinergi dengan KPK dan kejaksaan.

 “Harus kita dirikan dalam mengahadapi tantangan kedepan. Dimana, kita ketahui APBN kita begitu besar, sebanyak Rp2.000 triliun. Kalau APBN ini bocor, atau dikorupsi, kan yang dirugikan adalah masyarakat,” terangnya. Imbuh dia, “Maka dari itu prinsip Densus Tipikor sendiri didirikan untuk membuat korupsi tidak ada”. (Achmad Mundzirin, Maulidi Murni/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*