UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 18 Oktober 2017 10:19
Dilarang Tebang Kayu, Nambang Emas dan Membakar Ladang, Begini Reaksi Warga...

Ratusan Warga “Serang” DPRD Kapuas Hulu

DEMO. Masyarakat menggelar unjukrasa di gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (16/10). Mereka menuntut pemerintah mengkaji aturan yang melarang berladang, mengolah kayu dan menambang emas. ANDREAS

PROKAL.CO, PUTUSSIBAU- Karena dilarang tebang kayu, menambang emas dan membakar ladang, ratusan warga yang tergabung dalam perkumpulan pekerja kayu, penambang emas, petani dalam hutan hak masyarakat menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (16/10) pagi.

Masyarakat Kapuas Hulu itu menuntut pemerintah segera membentuk regulasi khusus tentang pemanfaatan hasil alam. Diantaranya pengolahan kayu, emas serta berladang. Masyarakat mulai merasa terkekang, tidak bisa mengelola potensi alam yang ada di wilayah mereka bahkan di lahan milik mereka sendiri.

Diberitakan Rakyat Kalbar, masyarakat dari berbagai kecamatan di Kapuas Hulu itu berasal dari wilayah utara. Meliputi Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis dan beberapa daerah lainnya. Mereka meminta agar aturan yang melarangan mengambil kayu, menambang emas dan berladang tradisional agar dikaji ulang oleh DPRD. Larangan tersebut berdampak pada perekonomian mereka.

Kedatangan massa disambut Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah dan beberapa anggotanya. Perwakilan masa berjumlah sekitar 30 orang melakukan pertemuan dengan jajaran legislatif. Pertemuan juga dihadiri unsur Forkopimda Kapuas Hulu. Legislatif dan Yudikatif mendengarkan tuntutan perwakilan massa.

Point yang dibahas, rencana pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang kepastian hukum mengenai masalah pengolahan kayu oleh masyarakat. Apalagi itu merupakan mata pencaharian masyarakat. Kemudian kejelasan penetapan batas hutan lindung dan larangan membakar ladang harus dikaji ulang, karena sudah menjadi tradisi masyarakat.

Awalnya massa sempat marah, karena waktu yang sudah disepakati untuk melakukan pertemuan dengan DPRD dan jajaran pemerintah diundur. Sesuai kesepakatan, pertemuan dilaksanakan tepat pukul 10.00, namun diundur jadi pukul 13.00 dan berakhir pukul 16.30. Pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan langsung, karena untuk membentuk regulasi butuh waktu.

Mereka yang hadir dalam pertemuan mewakili massa diantaranya Murad yang juga penanggungjawab aksi, Acianto dan Massuta pimpinan aksi. Hambali dan Hanafis koordinator pimpinan aksi. Pam pengamanan aksi dilakukan anggota Polres Kapuas Hulu. Hingga berakhirnya aksi unjukrasa, situasi aman dan kondusif.

Koordinator aksi Lintas Utara Edy BS berharap pemerintah daerah bisa memberikan kepastian hukum, agar masyarakat tenang dalam bekerja. “Oknum pemain (cukong) kayu kelas besar selalu lolos, sementara masyarakat kecil selalu diproses hokum,” kesalnya. Edy mengungkapkan, masyarakat ditangkap dengan alasan kayu tersebut diambil dari hutan lindung. Sementara sampai saat ini sosialisasi terkait batas hutan lindung dengan hutan produksi masih belum optimal. “Selalu kita yang ditindas, sementara aturan terkait larangan pengolahan kayu dan batas hutan lindung belum jelas,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim menuturkan, aturan tentang kehutanan kewenangannya sudah ditarik ke pemerintah provinsi. Peran DPRD hanya sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat. “Kita berharap pemerintah juga punya solusi, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang,” harapnya.

Di Kapuas Hulu, kata Kasim, sudah ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Nantinya persoalan ini dapat disampaikan kepada mereka. Selanjutnya KPH yang menyampaikannya ke pemerintah provinsi, mengingat keputusannya ada di sana.

 “Dari Provinsi nantinya pun akan menyampaikan permasaahan ini ke pemerintah pusat. Acuan mereka tetap undang-undang. Kewenangan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah DPR RI dan Kementerian Kehutanan,” jelas Kasim. Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah mengatakan, hampir 80 persen masyarakat Kapuas Hulu masih bergantung pada usaha seperti pengolahan kayu untuk mendongkrak ekonomi keluarga.

 “Peraturan sementara, kayu yang diolah tidak boleh keluar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Rajuli. Dia yakin, beberapa hari ke depan sudah ada solusi dengan pembentukan Perda (Peraturan Daerah) tentang apa yang dituntut masyarakat. Bukan hanya masalah kayu, namun juga pertambangan emas dan berladang tradisional.

Di tempat yang sama, Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf. M. Ibnu Subroto menegaskan, pihaknya tetap memproses hukum apabila pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dokumen yang berlaku. “Contohnya, dokumen dari daerah utara, tapi kayu keluar dari wilayah timur,” tegas Dandim.   (Andreas/rk)

 


BACA JUGA

Rabu, 15 November 2017 15:59

KOK BISA..?? Runway Bandara Supadio Tergenang

SUNGAI RAYA- Hujan deras cukup mengakibatkan runway atau landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Internasional…

Selasa, 07 November 2017 16:12

Ini Nih Bukti Pembalakan Liar di Kalbar Masih Marak

PONTIANAK- Kata siapa pembalakan hutan di Kalbar sudah tak ada? Buktinya, pihak berwenang kembali mengamankan…

Selasa, 07 November 2017 16:09

Gigit Kaki Bocah, Kepala Anjing yang Diduga Rabies Ini Lepas dari Badannya

SEPONTI- Kasus rabies seakan tak ada habisnya di Kalbar. Kali ini seorang anak di Dusun Sumber Baru,…

Senin, 06 November 2017 12:49

Internet Lelet, Bupati Cantik Ini Kesal

NGABANG- Bukan hanya anak-anak muda atau kalangan pelajar yang seringkali kesal luar biasa ketika mendapati…

Sabtu, 04 November 2017 10:41

Terima Uang Pengurusan Surat Tanah, Kades Disergap Tim Saber Pungli

PONTIANAK- Karena menerima uang tanda terima kasih atas pembuatan surat tanah, tiba-tiba Kepala Desa…

Minggu, 29 Oktober 2017 10:31

Kalbar Belum Bebas Campak, KLB di Lima Kabupaten/Kota

PONTIANAK- Kalimantan Barat belum sepenuhnya bebas penyakit campak. Hingga September 2017 ini saja,…

Minggu, 29 Oktober 2017 10:29

Nenek Itu Setahun Minum Air Rebusan Batu, Ternyata....

PONTIANAK- Jagat Kalbar pernah heboh dengan pemberitaan sejumlah media massa mengenai Niarti minum rebusan…

Jumat, 27 Oktober 2017 11:33

Supaya Aman dari KPK, Ini yang Dilakukan Bupati se-Kalbar

 Wali Kota Singkawang, Awang Ishak juga tak ingin kasus korupsi menjerat dirinya dan bawahannya.…

Jumat, 27 Oktober 2017 11:30

Begini Kiat Kepala Daerah di Kalbar “Cegah” KPK Datang

Mulai dari gubernur dan wakilnya, juga bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar punya trik masing-masing…

Jumat, 27 Oktober 2017 11:27

KPK Tak ke Kalbar, Memangnya Pejabat Kalbar Bersih Semua?

PONTIANAK- Saking besarnya kebocoran anggaran negara, KPK rajin wara-wiri mendatangi sejumlah provinsi…

Ada 4 Jenis Penyu, Warga Masih Ambil Telurnya

KOK BISA..?? Runway Bandara Supadio Tergenang

PETI Marak di Sintang, Sungai Kapuas dan Melawi Semakin Tercemar

PARAH..!! Jalan Nasional Berlubang hingga Berbentuk Kolam

Di Kabupaten Inilah, Surganya Illegal Logging
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .