UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 18 Oktober 2017 10:19
Dilarang Tebang Kayu, Nambang Emas dan Membakar Ladang, Begini Reaksi Warga...

Ratusan Warga “Serang” DPRD Kapuas Hulu

DEMO. Masyarakat menggelar unjukrasa di gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (16/10). Mereka menuntut pemerintah mengkaji aturan yang melarang berladang, mengolah kayu dan menambang emas. ANDREAS

PROKAL.CO, PUTUSSIBAU- Karena dilarang tebang kayu, menambang emas dan membakar ladang, ratusan warga yang tergabung dalam perkumpulan pekerja kayu, penambang emas, petani dalam hutan hak masyarakat menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (16/10) pagi.

Masyarakat Kapuas Hulu itu menuntut pemerintah segera membentuk regulasi khusus tentang pemanfaatan hasil alam. Diantaranya pengolahan kayu, emas serta berladang. Masyarakat mulai merasa terkekang, tidak bisa mengelola potensi alam yang ada di wilayah mereka bahkan di lahan milik mereka sendiri.

Diberitakan Rakyat Kalbar, masyarakat dari berbagai kecamatan di Kapuas Hulu itu berasal dari wilayah utara. Meliputi Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kalis dan beberapa daerah lainnya. Mereka meminta agar aturan yang melarangan mengambil kayu, menambang emas dan berladang tradisional agar dikaji ulang oleh DPRD. Larangan tersebut berdampak pada perekonomian mereka.

Kedatangan massa disambut Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah dan beberapa anggotanya. Perwakilan masa berjumlah sekitar 30 orang melakukan pertemuan dengan jajaran legislatif. Pertemuan juga dihadiri unsur Forkopimda Kapuas Hulu. Legislatif dan Yudikatif mendengarkan tuntutan perwakilan massa.

Point yang dibahas, rencana pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang kepastian hukum mengenai masalah pengolahan kayu oleh masyarakat. Apalagi itu merupakan mata pencaharian masyarakat. Kemudian kejelasan penetapan batas hutan lindung dan larangan membakar ladang harus dikaji ulang, karena sudah menjadi tradisi masyarakat.

Awalnya massa sempat marah, karena waktu yang sudah disepakati untuk melakukan pertemuan dengan DPRD dan jajaran pemerintah diundur. Sesuai kesepakatan, pertemuan dilaksanakan tepat pukul 10.00, namun diundur jadi pukul 13.00 dan berakhir pukul 16.30. Pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan langsung, karena untuk membentuk regulasi butuh waktu.

Mereka yang hadir dalam pertemuan mewakili massa diantaranya Murad yang juga penanggungjawab aksi, Acianto dan Massuta pimpinan aksi. Hambali dan Hanafis koordinator pimpinan aksi. Pam pengamanan aksi dilakukan anggota Polres Kapuas Hulu. Hingga berakhirnya aksi unjukrasa, situasi aman dan kondusif.

Koordinator aksi Lintas Utara Edy BS berharap pemerintah daerah bisa memberikan kepastian hukum, agar masyarakat tenang dalam bekerja. “Oknum pemain (cukong) kayu kelas besar selalu lolos, sementara masyarakat kecil selalu diproses hokum,” kesalnya. Edy mengungkapkan, masyarakat ditangkap dengan alasan kayu tersebut diambil dari hutan lindung. Sementara sampai saat ini sosialisasi terkait batas hutan lindung dengan hutan produksi masih belum optimal. “Selalu kita yang ditindas, sementara aturan terkait larangan pengolahan kayu dan batas hutan lindung belum jelas,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim menuturkan, aturan tentang kehutanan kewenangannya sudah ditarik ke pemerintah provinsi. Peran DPRD hanya sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat. “Kita berharap pemerintah juga punya solusi, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang,” harapnya.

Di Kapuas Hulu, kata Kasim, sudah ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Nantinya persoalan ini dapat disampaikan kepada mereka. Selanjutnya KPH yang menyampaikannya ke pemerintah provinsi, mengingat keputusannya ada di sana.

 “Dari Provinsi nantinya pun akan menyampaikan permasaahan ini ke pemerintah pusat. Acuan mereka tetap undang-undang. Kewenangan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah DPR RI dan Kementerian Kehutanan,” jelas Kasim. Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah mengatakan, hampir 80 persen masyarakat Kapuas Hulu masih bergantung pada usaha seperti pengolahan kayu untuk mendongkrak ekonomi keluarga.

 “Peraturan sementara, kayu yang diolah tidak boleh keluar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Rajuli. Dia yakin, beberapa hari ke depan sudah ada solusi dengan pembentukan Perda (Peraturan Daerah) tentang apa yang dituntut masyarakat. Bukan hanya masalah kayu, namun juga pertambangan emas dan berladang tradisional.

Di tempat yang sama, Dandim 1206 Putussibau Letkol Inf. M. Ibnu Subroto menegaskan, pihaknya tetap memproses hukum apabila pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dokumen yang berlaku. “Contohnya, dokumen dari daerah utara, tapi kayu keluar dari wilayah timur,” tegas Dandim.   (Andreas/rk)

 


BACA JUGA

Selasa, 09 Oktober 2018 10:52
Rasau Jaya Heboh, Ramai-ramai Berendam di Sungai

Dihargai Mahal, Warga berburu Ringau

Sudah sepekan, hampir di setiap sungai di kawasan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya mendadak…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:49

Aksi Damai Minta Gubernur Tidak Diskriminatif, Midji: Lihat Nanti APBD 2019

PONTIANAK-  Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat menggelar…

Senin, 08 Oktober 2018 12:25
Buka Milad ke 106 Muhammadiyah Kalbar

Midji: Pemprov akan Lakukan Program Dongrak IPM

PONTIANAK- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:47
Peringati HUT ke 73 TNI di Kodam XII/Tpr

Berikan yang Terbaik untuk Rakyat

SUNGAI RAYA- Diusia ke 73, personel TNI yang yang bertugas di Kalbar diharapkan lebih profesional lagi.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:42

ILEGAL..!! Ribuan Telur dan Ayam Malaysia Dimusnahkan

ENTIKONG- Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Entikong, Kabupaten Sanggau memusnahkan lebih dari 1.200…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:19

NGERI..!! Supinah Dibunuh Secara Sadis

SEKADAU- Wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:16

Khawatir Penjarahan Massal di Sulteng, Relawan Kalbar Tunda Berangkat

PONTIANAK- Bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menggerakkan hati banyak pihak.…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:38

Wanita di Peniti Tewas Bersimbah Darah

SEKADAU- Masyarakat Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dikejutkan dengan penemuan…

Selasa, 02 Oktober 2018 09:37
Operasi Tibtor Polda Kalbar

126 Penjahat dan 92 Kendaraan Diamankan

PONTIANAK- Selama sebulan ini, Polda Kalbar menggelar Operasi Tertib Kendaraan Bermotor (Tibtor) Kapuas…

Kamis, 27 September 2018 12:04

Indeks Kerawanan Pemilu Kalbar Kategori Sedang

PONTIANAK- Indeks Kerawanan Pemilu, Kalimantan Barat masuk dalam kategori sedang. Penilaian itu tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .