UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Sabtu, 23 September 2017 13:18
Minta Rumah MBR Berkualitas
Sutarmidji

PROKAL.CO, PONTIANAK- Kawasan Kota Pontianak dan Kubu Raya menjadi ladang bisnis property. Permintaan sangat tinggi, perumahan yang dibangun asal-asalan pun laku terjual.  Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum meminta para pengembang atau developer memperhatikan kualitas rumah yang mereka bangun. Khususnya perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meskipun harga rumah terbilang murah, namun bukan berarti pihak pengembang membangun asal-asalan.

 “Belum tentu yang membeli rumah MBR itu mengeluarkan biaya yang murah. Terkadang rumah yang baru akan ditempati mesti diperbaiki lagi, dikarenakan kualitasnya yang tidak layak,” tegas Sutarmidji menyampaikan materi saat sarasehan Sinergi Pembangunan Perumahan Indonesia yang digelar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Orchardz Gajah Mada, Jumat (22/9).

Wali Kota Sutarmidji kurang sependapat dengan istilah perumahan MBR. Sebab terkesan rumah yang dibangun kualitasnya tidak sesuai dan asal-asalan. Dia mengimbau kepada para pengembang untuk memperhatikan kualitas rumah MBR yang dibangun. Apalagi rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.

 “Kalau kualitasnya baik, kan itu lebih baik. Kalau di Pulau Jawa rata-rata lahannya bukan gambut, sementara di Kota Pontianak rata-rata tanahnya gambut. Mungkin harganya lebih mahal sedikit, tetapi subsidinya harus lebih besar sehingga tidak memberatkan masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan Real Estate Indonesia (REI) Kalbar terkait permintaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus perumahan MBR, Sutarmidji mengatakan, Pemkot bisa saja memenuhi keinginan itu. Dengan catatan, para pengembang membangun jalan lingkungan dengan kualitas yang baik atau tidak asal-asalan. “Jangan baru tiga bulan saja jalannya sudah hancur-hancur,” ingatnya.

Wali kota dua periode ini mengaku mendukung rencana kebijakan penerapan sertifikasi developer. Dengan adanya sertifikasi itu, nantinya para pengembang yang membangun perumahan MBR adalah developer yang berkompeten dan sudah melalui verifikasi.

 “Kita pernah tidak mengeluarkan perizinan salah satu developer yang bermasalah. Untungnya tidak dikeluarkan izinnya, sebab kabar yang didapat developer itu kabur,” tegas Sutarmidji. Dirinya membuka peluang untuk para pelaku usaha property untuk menyampaikan apapun keluhan dan hambatan yang dihadapi. Bila memang dari sisi aturan yang harus diperbaiki, Pemkot Pontianak akan memperbaikinya. Dengan catatan, semuanya bisa memberikan informasi secara transparan. “Sampaikan kepada saya, keluhannya apa, hambatannya apa, saya pastikan dalam waktu 1-2 hari selesai,” janjinya.

Wali kota juga memastikan proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) perumahan di wilayah kerjanya hanya memakan waktu 1-3 jam saja. Tentu saja persyaratan yang diajukan sudah dilengkapi. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat, ada kemungkinan pemangkasan prosedur peninjauan lapangan.

 “Sebagai gantinya, Pemkot Pontianak menyiapkan format lembaran pernyataan resmi yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan dan dilaporkan pemohon atau pengembang sesuai dengan fakta di lapangan,” jelas Sutarmidji.

Namun kemudahan itu bukan tanpa pengawasan ketat pemerintah kota. Jika dikemudian hari, ketika dilakukan pengecekan lapangan, terbukti menyampaikan laporan tidak sesuai dengan pernyataan yang telah diteken, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 500 persen.

 “Kalau mau pelayanan cepat, harus ada saling kepercayaan. Makanya kita tidak turun lapangan. Kalau memang peruntukannya sudah sesuai, maka kita keluarkan SKRK-nya. Tapi kalau tidak sesuai, siap-siap disanksi denda 500 persen,” tegas Sutarmidji.

Di tempat yang sama, Vice President Housing Finance Center Head, Reinhard Harianja mengaku tertarik dengan apa yang disampaikan Wali Kota Sutarmidji. “Tidak semua pelaku usaha property baik, terkadang ada pula dalam tanda petik nakal,” katanya.

Reinhard mendukung adanya rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mensertifikasi developer yang layak membangun rumah MBR. Hanya saja menurut undang-undang, Kementerian PUPR tidak bisa melakukan sertifikasi, karena yang berhak melakukan itu adalah lembaga sertifikasi profesi property.

 “Jadi kita bentuk dulu lembaga itu, kalau memang rencana tersebut terealisasi. Harus ada assesornya, sebab harus dilakukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Hemat Gunakan Listrik

Pertumbuhan listrik di Kalbar tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan. Tak seimbangnya pertumbuhan itu bisa mengganggu pasokan listrik ke masyarakat.  “Saya minta masyarakat bersabar, karena PLN terus melakukan penataan untuk kebutuhan listrik masyarakat,” kata Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, Jumat (22/9).

Menurut Cornelis, masyarakat bisa ikut serta memastikan suplai listrik berjalan dengan baik. Caranya dengan menghemat penggunaan peralatan listrik. Tidak hanya sebagai bentuk penghematan, daya yang tidak terpakai pun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Misalnya sektor industri dan bertambahnya jumlah pelanggan.

 “Jadi lampu yang tidak perlu jangan dihidupkan, mari bersama-sama hemat dalam penggunaan listrik,” ajak Cornelis. Terpisah, General Manager PLN Wilayah V Kalbar, Richard Safkaur mengaku, saat ini Kalbar sudah mengalami surplus daya. Tercatat kelebihan daya itu mencapai 100 megawatt. Listrik yang dialiri pelangggan pun tersuplai dari jaringan listrik Malaysia. Pasokan listrik ini mengalir di sistem Khatulistiwa. Mulai dari Bengkayang, Sambas, Singkawang, Mempawah, Landak, Pontianak dan Kubu Raya.

 “Dulu sistem Khatulistiwa sempat mengalami krisis dan saat ini berhasil keluar. Caranya mengimpor listrik dari Malaysia. Masuknya listrik juga mendorong untuk kegiatan lainnya, seperti industri, pendidikan dan kebutuhan masyarakat,” kata Richard.

Dia mengatakan, surplus daya itu membuka kran investasi yang nantinya bisa menggerakan perekonomian Kalbar. “Sekarang bagaimana kami menyebarkan informasi ini seluas-luasnya agar investor mau berinvestasi di Kalbar. Informasi juga bermanfaat bagi pelaku usaha dan pemerintah. Sebab pemerintah daerah harus menginformasikan kondisi listrik cukup, terutama di kawasan sistem Khatulistiwa. Kami pun siap melayani,” katanya.  (Maulidi Murni, Rizka Nanda/rk)


BACA JUGA

Sabtu, 09 Desember 2017 10:56

NGERI..!! Komunitas Gay Cari Mangsa Lewat Medsos

PONTIANAK - Komunitas gay di kota Pontianak dan sekitarnya semakin menjadi-jadi. Tak lagi ditutup-tutupi,…

Rabu, 29 November 2017 12:46

Mau ke Malaysia, Pria yang Diduga Teroris Ini Disergap di Bandara Supadio

PONTIANAK- Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri bersama-sama dengan Subdit IV Direktorat…

Sabtu, 25 November 2017 17:17
Kartius-Pensong Benny Maju secara Independen

Kumpulkan Dukungan sejak 2011, Pensong Gagal Tiga Kali di Pilkada Sekadau

Sejak Gubernur Kalbar dipilih rakyat secara langsung pada 2008, baru kali ini lah calon nonpartai politik…

Sabtu, 25 November 2017 12:49

Curah Hujan Tinggi, Angkasa Pura Waspada

 Angkasa Pura II tentunya harus selalu waspada, jika tidak mau runway Bandara Supadio kembali tergenang.…

Selasa, 21 November 2017 12:55

Diduga Hasil Pembalakan Liar, Mabes Polri Amankan Ratusan Kubik Kayu

PONTIANAK- Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek…

Rabu, 15 November 2017 16:21

PNS Gadungan Janjikan Ayam, Sukses Tipu Sejumlah Pedagang

PONTIANAK- Beragam cara yang dilakukan agar calon korban penipuan percaya. Salah satunya dengan mengenakan…

Rabu, 15 November 2017 16:18

Personel TNI AU Bikin Tanggul, Penerbangan Sementara Normal

PONTIANAK- Personel Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Supadio punya andil besar menangani banjir…

Rabu, 15 November 2017 16:10

GEGER..!! Ada Jenazah Keluar dari Liang Lahat

PONTIANAK- Warga Jalan Hasanuddin, Gang Kenari Pontianak Barat mendadak heboh. Bagaimana tidak geger,…

Rabu, 15 November 2017 11:54

Gara-Gara Nongkrong, 25 Remaja Diangkut Polisi

PONTIANAK- Masih berkeliaran hingga larut malam di jalanan kawasan Kecamatan Pontianak Barat, 25 anak…

Selasa, 07 November 2017 16:24

Kabupaten Ini Dibanjiri Tenaga Kerja Asing

PONTIANAK- Hingga Oktober 2017, Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdata di Kalimantan Barat sebanyak 445…

Sutarmidji Deadline 3 Hari Bongkar Pagar di Jembatan Landak

Puluhan Karung Kentang dan Wortel Malaysia Disita

NGERI..!! Komunitas Gay Cari Mangsa Lewat Medsos
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .