UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 14 Agustus 2017 11:08
WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum

Ada 8 Provinsi yang Jadi Perhatian Pemerintah

KARHUTLA: Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Delapan provinsi menjadi focus perhatian pemerintah dalam hal pengendalian kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Untuk Kalimantan Utara belum, karena belum ada kasus Karhutla di sana. Tapi rencananya akan bertambah satu, yakni Aceh yang baru-baru saja terjadi Karhutla,” jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan.

Selain itu kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kesulitan mempersiapkan saksi ahli guna penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Yang ahli banyak, tapi belum tentu mau bersaksi.

“Alasannya karena melihat proses yang sedemikian panjang. Ketika menjadi saksi ahli, maka harus bolak-balik pengadilan dan harus rajin. Kemungkinan itu yang menjadi alasan tidak mau menjadi saksi ahli,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan saat berkunjung ke Kota Pontianak baru-baru ini.

Hal itulah, kata dia yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi yang dilakukan perusahaan perkebunan (korporasi). Solusi yang dilakukan pemerintah, melatih para saksi ahli yang mau terlibat dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini. Pelatihan ini juga diberikan kepada jaksa dan hakim yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. “Harapannya putusan yang dikeluarkan hakim benar-benar objektif,” tegas Raflles.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah tetap berupaya dan mendorong dilakukannya upaya restorasi di lahan yang terbakar. “Jika yang terbakar itu lahan masyarakat, pemerintah tidak ikut campur, karena dijadikan pengembangan pribadi,” ujar dia.

Berbeda jika di lahan-lahan hutan produksi. Jika pelakunya perusahaan atau bahkan dilakukan pembiaran, maka penindakan hukum akan dilakukan. “Jika memang benar ada kebakaran di areal perusahaan itu akan ada pengurangan. Ini sesuai dengan Permen ?yang dikeluarkan Menteri KLH dari Permen 14, 15, 16 hingga 17 yang mengatur lahan gambut. Ini sebagai tindaklanjut dari PP 57,” jelas Raflles.

Dia mengingatkan, prosesnya tidak instan. Sebab pemerintah tidak bisa begitu saja menetapkan sanksi. Langkah penelitian harus dilakukan. Termasuk menegasan pihak perusahaan kenapa tidak melakukan pencegahan. “Prosesnya ada, tidak langsung bakar dicabut (izinnya). Tetap diteliti, kenapa perusahaan tidak melakukan pencegahan,” ujar dia.

Raflles mengaku, upaya pengendalian dengan melakukan patroli terpadu di 768 desa. Dia menargetkan patroli terpadu ini terjangkau di 1.014 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. “Termasuk juga di Kalbar, saat ini patroli terpadu sudah di 60 desa. Rencananya bertambah 174 desa yang sesuai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. (Rizka Nanda, Achmad Munandar/rk)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 13:30

Dukung RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

PONTIANAK- DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:24

Kasus Pencurian Paling Banyak, Pelakunya Rata-rata Residivis

PONTIANAK- Tindak pidana pencurian masih menjadi kasus paling menonjol yang disidangkan di Pengadilan…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:22
Simpan Foto Pria Lain di FB, Pemicu Keretakan Rumah Tangga

Sebulan Hidup di Hutan, Akhirnya Pembunuh Mantan Istri Tertangkap

SINGKAWANG- Masih ingat dengan kasus pembunuhan terhadap Sery Juniarsih? Kini pelaku yang tak lain adalah…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:17
BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut

WADUH BANYAK BANGET..!! Peserta di Kalbar Tunggak BPJS Kesehatan, Nilainya Rp120 M

PONTIANAK- Besaran tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:02

NGERI..!! Sudah 22 Orang Tewas Akibat Rabies di Kalbar

PONTIANAK- Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Kalimantan Barat kian memprihatinkan. Kabupaten…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:54
Sungai Mempawah Nan Kaya

WUIIHHH..!! Nelayan Tangkap Ikan Tapah 90 Kg

MEMPAWAH- Kekayaan alam sungai Mempawah masih sangat terjaga keasriannya. Walaupun aliran sungai sudah…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:52
Rasau Jaya Heboh, Ramai-ramai Berendam di Sungai

Dihargai Mahal, Warga berburu Ringau

Sudah sepekan, hampir di setiap sungai di kawasan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya mendadak…

Selasa, 09 Oktober 2018 10:49

Aksi Damai Minta Gubernur Tidak Diskriminatif, Midji: Lihat Nanti APBD 2019

PONTIANAK-  Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat menggelar…

Senin, 08 Oktober 2018 12:25
Buka Milad ke 106 Muhammadiyah Kalbar

Midji: Pemprov akan Lakukan Program Dongrak IPM

PONTIANAK- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan.…

Sabtu, 06 Oktober 2018 12:47
Peringati HUT ke 73 TNI di Kodam XII/Tpr

Berikan yang Terbaik untuk Rakyat

SUNGAI RAYA- Diusia ke 73, personel TNI yang yang bertugas di Kalbar diharapkan lebih profesional lagi.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .