UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 14 Agustus 2017 11:08
WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum

Ada 8 Provinsi yang Jadi Perhatian Pemerintah

KARHUTLA: Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Delapan provinsi menjadi focus perhatian pemerintah dalam hal pengendalian kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Untuk Kalimantan Utara belum, karena belum ada kasus Karhutla di sana. Tapi rencananya akan bertambah satu, yakni Aceh yang baru-baru saja terjadi Karhutla,” jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan.

Selain itu kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kesulitan mempersiapkan saksi ahli guna penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Yang ahli banyak, tapi belum tentu mau bersaksi.

“Alasannya karena melihat proses yang sedemikian panjang. Ketika menjadi saksi ahli, maka harus bolak-balik pengadilan dan harus rajin. Kemungkinan itu yang menjadi alasan tidak mau menjadi saksi ahli,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan saat berkunjung ke Kota Pontianak baru-baru ini.

Hal itulah, kata dia yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi yang dilakukan perusahaan perkebunan (korporasi). Solusi yang dilakukan pemerintah, melatih para saksi ahli yang mau terlibat dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini. Pelatihan ini juga diberikan kepada jaksa dan hakim yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. “Harapannya putusan yang dikeluarkan hakim benar-benar objektif,” tegas Raflles.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah tetap berupaya dan mendorong dilakukannya upaya restorasi di lahan yang terbakar. “Jika yang terbakar itu lahan masyarakat, pemerintah tidak ikut campur, karena dijadikan pengembangan pribadi,” ujar dia.

Berbeda jika di lahan-lahan hutan produksi. Jika pelakunya perusahaan atau bahkan dilakukan pembiaran, maka penindakan hukum akan dilakukan. “Jika memang benar ada kebakaran di areal perusahaan itu akan ada pengurangan. Ini sesuai dengan Permen ?yang dikeluarkan Menteri KLH dari Permen 14, 15, 16 hingga 17 yang mengatur lahan gambut. Ini sebagai tindaklanjut dari PP 57,” jelas Raflles.

Dia mengingatkan, prosesnya tidak instan. Sebab pemerintah tidak bisa begitu saja menetapkan sanksi. Langkah penelitian harus dilakukan. Termasuk menegasan pihak perusahaan kenapa tidak melakukan pencegahan. “Prosesnya ada, tidak langsung bakar dicabut (izinnya). Tetap diteliti, kenapa perusahaan tidak melakukan pencegahan,” ujar dia.

Raflles mengaku, upaya pengendalian dengan melakukan patroli terpadu di 768 desa. Dia menargetkan patroli terpadu ini terjangkau di 1.014 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. “Termasuk juga di Kalbar, saat ini patroli terpadu sudah di 60 desa. Rencananya bertambah 174 desa yang sesuai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. (Rizka Nanda, Achmad Munandar/rk)


BACA JUGA

Selasa, 17 Juli 2018 12:51
Kapolda Pimpin Sertijab Kapolres Ketapang

Minta Maaf, Mantan Kapolres Ketapang Akui Kesalahan

PONTIANAK- Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Ketapang dan Singkawang dilaksanakan di Mapolda…

Minggu, 15 Juli 2018 12:39

Kalbar Berpotensi Jadi Sumber Pangan Dunia

PONTIANAK- Tidak hanya di Indonesia, Kalimantan Barat berpotensi besar menjadi daerah sumber pangan…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:17
Heboh Plang Kantor Bersama Polri dan Polisi Tiongkok

Polisi Tiongkok Dua Kali Lobi Sunario

PONTIANAK - Rupanya, Biro Keamanan Publik Resor Suzhou Tiongkok sudah dua kali mendatangi Polres Ketapang…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:10

Gara-Gara Plang Kantor Polisi Bersama dengan Tiongkok, Kapolres Ketapang Dicopot

PONTIANAK- Derasnya viral plang Kantor Polisi Bersama Kepolisian Negara Indonesia Provinsi Kalimantan…

Sabtu, 14 Juli 2018 12:05

WADUH GAWAT..!! Kabut Asap Mulai Selimuti Kalbar

PONTIANAK- Musim kemarau telah tiba. Kalbar mulai diselimuti kabut asap. Hujan lama tak turun. Cuaca…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:53
Polemik Plang Kerja Sama Polisi Indonesia dan Tiongkok di Ketapang

CATAT..!! Kerjasama Internasional Harus Sesuai Prosedur

PONTIANAK- Sebenarnya kerjasama internasional dibolehkan. Bahkan diperlukan dalam kaca mata hukum internasional.…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:45
Polisi Tiongkok Ajak Polres Ketapang Bikin Kantor Polisi Bersama

Langsung Sodorkan Plang, Warganet pun Heboh

PONTIANAK- Warganet dihebohkan dengan beredarkan foto plang kantor polisi bersama dengan Biro Keamanan…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:42
12.000 Warga Indonesia Tewas Setiap Tahun

MIRISNYA..!! Ada 1,57 Persen Penduduk Kalbar Pengguna Narkoba

PONTIANAK- Narkoba menjadi musuh bersama. Butuh keterlibatan semua pihak memberantas peredaran gelap…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:39

Gara-Gara Barang Ini, Sudah 18 Orang Divonis Mati

PONTIANAK- Barang bukti hampir 20 Kg sabu, 2.000 ekstasi dan 4.000 happy five dimusnahkan di lapangan…

Sabtu, 14 Juli 2018 11:38

Gara-Gara Barang Ini, Sudah 18 Orang Divonis Mati

PONTIANAK- Barang bukti hampir 20 Kg sabu, 2.000 ekstasi dan 4.000 happy five dimusnahkan di lapangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .