UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 14 Agustus 2017 11:08
WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum

Ada 8 Provinsi yang Jadi Perhatian Pemerintah

KARHUTLA: Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Delapan provinsi menjadi focus perhatian pemerintah dalam hal pengendalian kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Untuk Kalimantan Utara belum, karena belum ada kasus Karhutla di sana. Tapi rencananya akan bertambah satu, yakni Aceh yang baru-baru saja terjadi Karhutla,” jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan.

Selain itu kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kesulitan mempersiapkan saksi ahli guna penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Yang ahli banyak, tapi belum tentu mau bersaksi.

“Alasannya karena melihat proses yang sedemikian panjang. Ketika menjadi saksi ahli, maka harus bolak-balik pengadilan dan harus rajin. Kemungkinan itu yang menjadi alasan tidak mau menjadi saksi ahli,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan saat berkunjung ke Kota Pontianak baru-baru ini.

Hal itulah, kata dia yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi yang dilakukan perusahaan perkebunan (korporasi). Solusi yang dilakukan pemerintah, melatih para saksi ahli yang mau terlibat dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini. Pelatihan ini juga diberikan kepada jaksa dan hakim yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. “Harapannya putusan yang dikeluarkan hakim benar-benar objektif,” tegas Raflles.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah tetap berupaya dan mendorong dilakukannya upaya restorasi di lahan yang terbakar. “Jika yang terbakar itu lahan masyarakat, pemerintah tidak ikut campur, karena dijadikan pengembangan pribadi,” ujar dia.

Berbeda jika di lahan-lahan hutan produksi. Jika pelakunya perusahaan atau bahkan dilakukan pembiaran, maka penindakan hukum akan dilakukan. “Jika memang benar ada kebakaran di areal perusahaan itu akan ada pengurangan. Ini sesuai dengan Permen ?yang dikeluarkan Menteri KLH dari Permen 14, 15, 16 hingga 17 yang mengatur lahan gambut. Ini sebagai tindaklanjut dari PP 57,” jelas Raflles.

Dia mengingatkan, prosesnya tidak instan. Sebab pemerintah tidak bisa begitu saja menetapkan sanksi. Langkah penelitian harus dilakukan. Termasuk menegasan pihak perusahaan kenapa tidak melakukan pencegahan. “Prosesnya ada, tidak langsung bakar dicabut (izinnya). Tetap diteliti, kenapa perusahaan tidak melakukan pencegahan,” ujar dia.

Raflles mengaku, upaya pengendalian dengan melakukan patroli terpadu di 768 desa. Dia menargetkan patroli terpadu ini terjangkau di 1.014 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. “Termasuk juga di Kalbar, saat ini patroli terpadu sudah di 60 desa. Rencananya bertambah 174 desa yang sesuai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. (Rizka Nanda, Achmad Munandar/rk)


BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 12:43

Banjir Hanyutkan Jembatan di Bengkayang, Satu Warga Dikabarkan Hilang

BENGKAYANG- Hujan yang seharian mengguyur Kabupaten Bengkayang mengakibatkan sebagian wilalah tersebut…

Rabu, 17 Januari 2018 12:39

ADUH..!! Kapal Kargo Tenggelam di Ketapang

PONTIANAK- Kapal kargo dikabarkan tenggelam di perairan Sungai Awan, Tanjung Belandang, Kecamatan Matan…

Rabu, 17 Januari 2018 12:31

ALAMAK..!! Tiga Proyek Miliaran di Melawi Tak Tuntas

NANGA PINOH- Hingga masa kontrak berakhir pada 2017 lalu, ternyata tiga pembangunan jalan di Kabupaten…

Rabu, 17 Januari 2018 12:24

Bubarkan Anak Punk, Polisi Dilempari Batu

PONTIANAK- Anggota Polsek Pontianak Timur, Bripka Syaiful terpaksa dilarikan ke RS Bhayangkara Anton…

Rabu, 17 Januari 2018 12:22

MANTAP..!! Judi Online Singapura Dibongkar, Dikendalikan Wanita

PONTIANAK- Perjudian di Kalbar masih marak. Buktinya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…

Rabu, 17 Januari 2018 12:20

PARAH..!! Sudah Bau Tanah, Pria Ini Cabuli Cucunya

SANGGAU - Melindungi cucunya adalah sesuatu yang wajib dilakukan seorang kakek. Meski itu cucu kandung…

Rabu, 17 Januari 2018 12:19

SIKAT TERUS..!! Operasi Penertiban PETI, Tiga Pelaku Diciduk

SEKADAU-  Dilansir Rakyat Kalbar, jajaran Satreskrim Polres Sekadau menggelar operasi penertiban…

Rabu, 17 Januari 2018 12:18

DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala

Aturan ihwal penggunaan hak suara bagi wajib pilih di Pilkada Serentak 2018 mengharuskan menggunakan…

Rabu, 10 Januari 2018 13:15

RASAKAN..!! Gay Diburu Polisi Kalbar

PONTIANAK - Keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kalbar semakin mengancam.…

Rabu, 10 Januari 2018 13:12

Sutarmidji Layak Memimpin

PONTIANAK- Warna kuning, hijau, biru, oranye, dan putih, berbaur memadati halaman dan hall Pontianak…

PARAH..!! Sudah Bau Tanah, Pria Ini Cabuli Cucunya

ADUH..!! Kapal Kargo Tenggelam di Ketapang

SIKAT TERUS..!! Operasi Penertiban PETI, Tiga Pelaku Diciduk

Banjir Hanyutkan Jembatan di Bengkayang, Satu Warga Dikabarkan Hilang

ALAMAK..!! Tiga Proyek Miliaran di Melawi Tak Tuntas

Bubarkan Anak Punk, Polisi Dilempari Batu

MANTAP..!! Judi Online Singapura Dibongkar, Dikendalikan Wanita

DUHAI..!! Jelang Pilkada Serentak, Perekaman e-KTP Banyak Kendala
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .