UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 14 Agustus 2017 11:08
WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum

Ada 8 Provinsi yang Jadi Perhatian Pemerintah

KARHUTLA: Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan.

PROKAL.CO, PONTIANAK- Delapan provinsi menjadi focus perhatian pemerintah dalam hal pengendalian kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Diantaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. “Untuk Kalimantan Utara belum, karena belum ada kasus Karhutla di sana. Tapi rencananya akan bertambah satu, yakni Aceh yang baru-baru saja terjadi Karhutla,” jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan.

Selain itu kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kesulitan mempersiapkan saksi ahli guna penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Yang ahli banyak, tapi belum tentu mau bersaksi.

“Alasannya karena melihat proses yang sedemikian panjang. Ketika menjadi saksi ahli, maka harus bolak-balik pengadilan dan harus rajin. Kemungkinan itu yang menjadi alasan tidak mau menjadi saksi ahli,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raflles B Panjaitan saat berkunjung ke Kota Pontianak baru-baru ini.

Hal itulah, kata dia yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi yang dilakukan perusahaan perkebunan (korporasi). Solusi yang dilakukan pemerintah, melatih para saksi ahli yang mau terlibat dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini. Pelatihan ini juga diberikan kepada jaksa dan hakim yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. “Harapannya putusan yang dikeluarkan hakim benar-benar objektif,” tegas Raflles.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah tetap berupaya dan mendorong dilakukannya upaya restorasi di lahan yang terbakar. “Jika yang terbakar itu lahan masyarakat, pemerintah tidak ikut campur, karena dijadikan pengembangan pribadi,” ujar dia.

Berbeda jika di lahan-lahan hutan produksi. Jika pelakunya perusahaan atau bahkan dilakukan pembiaran, maka penindakan hukum akan dilakukan. “Jika memang benar ada kebakaran di areal perusahaan itu akan ada pengurangan. Ini sesuai dengan Permen ?yang dikeluarkan Menteri KLH dari Permen 14, 15, 16 hingga 17 yang mengatur lahan gambut. Ini sebagai tindaklanjut dari PP 57,” jelas Raflles.

Dia mengingatkan, prosesnya tidak instan. Sebab pemerintah tidak bisa begitu saja menetapkan sanksi. Langkah penelitian harus dilakukan. Termasuk menegasan pihak perusahaan kenapa tidak melakukan pencegahan. “Prosesnya ada, tidak langsung bakar dicabut (izinnya). Tetap diteliti, kenapa perusahaan tidak melakukan pencegahan,” ujar dia.

Raflles mengaku, upaya pengendalian dengan melakukan patroli terpadu di 768 desa. Dia menargetkan patroli terpadu ini terjangkau di 1.014 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. “Termasuk juga di Kalbar, saat ini patroli terpadu sudah di 60 desa. Rencananya bertambah 174 desa yang sesuai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. (Rizka Nanda, Achmad Munandar/rk)


BACA JUGA

Rabu, 15 November 2017 16:24

PETI Marak di Sintang, Sungai Kapuas dan Melawi Semakin Tercemar

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang semakin marak. Tidak peduli bahaya…

Rabu, 15 November 2017 16:16

PARAH..!! Jalan Nasional Berlubang hingga Berbentuk Kolam

PONTIANAK- Layaklah jika daerah di Kalimantan menuntut perlakuan yang adil dari pemerintah pusat. Bagaimana…

Rabu, 15 November 2017 16:04

Di Kabupaten Inilah, Surganya Illegal Logging

Pembalakan hutan secara liar di Kalbar terus berlangsung. Mungkin, kalau pepohonan menjulang yang merupakan…

Rabu, 15 November 2017 15:59

KOK BISA..?? Runway Bandara Supadio Tergenang

SUNGAI RAYA- Hujan deras cukup mengakibatkan runway atau landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Internasional…

Sabtu, 11 November 2017 11:22
Kekayaan yang Tersisa di Batas Negeri

Ada 4 Jenis Penyu, Warga Masih Ambil Telurnya

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi Peraturan Pemerintah (PP) 7/1999 tentang Pengawetan…

Selasa, 07 November 2017 16:12

Ini Nih Bukti Pembalakan Liar di Kalbar Masih Marak

PONTIANAK- Kata siapa pembalakan hutan di Kalbar sudah tak ada? Buktinya, pihak berwenang kembali mengamankan…

Selasa, 07 November 2017 16:09

Gigit Kaki Bocah, Kepala Anjing yang Diduga Rabies Ini Lepas dari Badannya

SEPONTI- Kasus rabies seakan tak ada habisnya di Kalbar. Kali ini seorang anak di Dusun Sumber Baru,…

Senin, 06 November 2017 12:49

Internet Lelet, Bupati Cantik Ini Kesal

NGABANG- Bukan hanya anak-anak muda atau kalangan pelajar yang seringkali kesal luar biasa ketika mendapati…

Sabtu, 04 November 2017 10:41

Terima Uang Pengurusan Surat Tanah, Kades Disergap Tim Saber Pungli

PONTIANAK- Karena menerima uang tanda terima kasih atas pembuatan surat tanah, tiba-tiba Kepala Desa…

Minggu, 29 Oktober 2017 10:31

Kalbar Belum Bebas Campak, KLB di Lima Kabupaten/Kota

PONTIANAK- Kalimantan Barat belum sepenuhnya bebas penyakit campak. Hingga September 2017 ini saja,…

KOK BISA..?? Runway Bandara Supadio Tergenang

PETI Marak di Sintang, Sungai Kapuas dan Melawi Semakin Tercemar

PARAH..!! Jalan Nasional Berlubang hingga Berbentuk Kolam

Di Kabupaten Inilah, Surganya Illegal Logging
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .